"

Bagi Ribuan Hektare SK Hutan Adat sampai Sosial, Jokowi: Segera Tanami

Presiden Joko Widodo menghitung sertifikat saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Pengasih, Kulonprogo, DI Yogyakarta, Jumat 30 Januari 2020. Presiden menyerahkan 2.000 sertifikat tanah untuk masyarakat yang berasal dari seluruh DI Yogyakarta. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Presiden Joko Widodo menghitung sertifikat saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Pengasih, Kulonprogo, DI Yogyakarta, Jumat 30 Januari 2020. Presiden menyerahkan 2.000 sertifikat tanah untuk masyarakat yang berasal dari seluruh DI Yogyakarta. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membagikan ratusan Surat Keputusan (SK) untuk ribuan hektare lahan kepada masyarakat dalam kunjungannya ke Sumatera Utara pada Kamis, 3 Februari 2021. Pertama yaitu sebanyak 723 SK Perhutanan Sosial dengan luas 469 ribu hektare (ha) untuk 118 ribu kepala keluarga.

Kedua yaitu 12 SK Hutan Adat dan dua SK Indikatif Hutan Adat dengan total luas 21 ribu ha. Ketiga yaitu SK Tanah Obyektif Reforma Agraria (TORA) untuk lima provinsi dengan luar 30 ribu ha.

"Segera manfaatkan lahan yang ada, jangan sudah diberikan kemudian tidak diapa-apain, segera tanami," kata dia dalam acara penyerahan yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 3 Februari 2022.

Aturan mainnya, kata Jokowi, sebanyak 50 persen harus ditanami dengan pohon berkayu. Lalu sisa 50 persen lagi dengan tanaman semusim. "Mau jagung, kedelai, padi hutan, buah-buahan, kopi, silahkan," kata dia.

Ia mengatakan penanaman juga bisa dilakukan dengan pola agroforestry seperti pengembangan tanaman plus usaha ternak. Kalau bentuknya hutan mangrove, maka bisa dikombinasikan dengan usaha perikanan.

Jokowi meminta masyarakat yang menerima SK ini agar benar-benar memanfaatkannya untuk kegiatan produktif. Ia pun mewanti-wanti penerima agar tidak memindahtangankan SK tersebut ke orang lain. "Karena ini laku, hati-hati, kami berikan bukan untuk dipindahtangankan," ujarnya.

Kalau saja nanti kedapatan SK tersebut telah beralih tangan, kata dia, maka pemerintah akan mencabutnya kembali. Lantaran sebelum ini, Jokowi menyebut dirinya sudah mencabut SK terhadap 3 juta ha lahan karena tidak kunjung dimanfaatkan setelah 10 tahun lebih.

Berikutnya, Jokowi meminta agar masyarakat penerima SK ini menjaga kelestarian lahan tersebut. Ia berharap tidak ada lahan yang sebelumnya ada hutan, tiba-tiba jadi gundul.

Terakhir, Jokowi menyampaikan bahwa SK ini adalah peluang besar yang bagi masyarakat untuk bekerja sama dengan perusahaan swasta maupun menjadikannya jaminan pinjaman di bank. Tapi ia berpesan agar hati-hati ketika menjadikannya jaminan pinjaman. "Mesti dikalkulasikan semuanya, bisa kembalikan ndak? hati-hati, pas ngambilnya enak, nanti pas kembalikan baru pusing tujuh keliling," ujarnya.








Perjalanan Karier Mayjen Mohamad Hasan: Paspampres Jokowi, Komandan Kopassus, Pangdam Jaya

3 jam lalu

Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus yang baru Brigjen TNI Mohammad Hasan (tengah) dan Pejabat Lama Danjen Kopassus Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa (kanan) saat upacara penyerahan satuan Kopassus di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta, Kamis, 10 September 2020. Mohammad Hasan yang sebelumnya menjabat Wakil Danjen Kopassus telah resmi menjadi Danjen Kopassus menggantikan I Nyoman Cantiasa yang telah dilantik menjadi Pangdam XVIII/Kasuari Papua Barat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Karier Mayjen Mohamad Hasan: Paspampres Jokowi, Komandan Kopassus, Pangdam Jaya

Mayor Jenderal Mohamad Hasan resmi menjabat sebagai Pangdam Jaya. Perjalanan kariernya di dunia TNI dari Paspampres Presiden Jokowi hingga Kopassus.


Sambut Pangdam Jaya yang Baru, Heru Budi: Sahabat Saya sejak Jadi Paspampres

4 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mohammad Fadil Imran, dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal Untung Budiharto melakukan pemeriksaan pasukan dalam pembukaan Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan TNI-Polri, Senin, 12 Desember 20202. Tempo/M. Faiz Zaki
Sambut Pangdam Jaya yang Baru, Heru Budi: Sahabat Saya sejak Jadi Paspampres

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyambut Pangdam Jaya yang baru, Mayjen Mohamad Hasan. Dia menganggap Hasan sebagai sahabat.


Dilarang di Kalangan Pejabat, Berikut Awal Mula Tradisi Buka Puasa Bersama di Indonesia

4 jam lalu

Warga menunggu waktu buka puasa bersama di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah, Kamis 23 Maret 2023. Panitia masjid menyiapkan 6.000 porsi takjil untuk buka puasa bersama di Masjid Raya Sheikh Zayed selama bulan ramadhan. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Dilarang di Kalangan Pejabat, Berikut Awal Mula Tradisi Buka Puasa Bersama di Indonesia

Presiden Jokowi memberikan arahan kepada pejabat dan aparatur sipil negara untuk tidak mengadakan acara buka puasa bersama.


Eks Paspampres Jokowi Jadi Pangdam Jaya, Pengamat: Supaya Pemilu dan Pilpres 2024 Lancar

5 jam lalu

Pangdam IM Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya (kanan) bersalaman komando dengan Mayjen TNI Mohamad Hasan di Jakarta, Jumat (24/3/2023). ANTARA/HO/Penerangan Kodam IM
Eks Paspampres Jokowi Jadi Pangdam Jaya, Pengamat: Supaya Pemilu dan Pilpres 2024 Lancar

Eks Paspampres Jokowi Mayjen Mohamad Hasan resmi menjabat Pangdam Jaya. Penunjukan itu dinilai berkorelasi dengan pengamanan Pemilu 2024.


Jadi Komisaris LRT Jakarta, Azas Tigor Dukung Proyek LRT 1B yang Ditetapkan Jokowi

5 jam lalu

Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan ditunjuk Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono sebagai Komisaris PT LRT Jakarta pada 21 Maret 2023./Dok. Probadi
Jadi Komisaris LRT Jakarta, Azas Tigor Dukung Proyek LRT 1B yang Ditetapkan Jokowi

Komisaris LRT Jakarta Azas Tigor Nainggolan mendukung proyek LRT Fase 1B yang telah ditetapkan Jokowi.


Jokowi Tambah Cuti Bersama Lebaran, Ini Tanggapan Apindo

6 jam lalu

(Dari kiri ke kanan) Ketua Ketenagakerjaan & Jaminan Sosial APINDO Anton J. Supit, Ketua Umum APINDO Hariyadi B Sukamdani, Wakil Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Ketenagakerjaan & Jaminan Sosial APINDO Anton J. Supit usai konferensi pers di Kantor APINDO, Jakarta, Selasa, 3 Januari 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari
Jokowi Tambah Cuti Bersama Lebaran, Ini Tanggapan Apindo

Asosiasi Penguasaha Indonesia atau Apindo merespons soal kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi memajukan waktu cuti bersama Idul Fitri.


Pertemuan Puan Maharani dan Jokowi Turut Bahas UU Cipta Kerja yang Baru Disahkan

6 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Pertemuan Puan Maharani dan Jokowi Turut Bahas UU Cipta Kerja yang Baru Disahkan

Puan Maharani menyampaikan sejumlah hal yang penting dan strategis berkaitan dengan pemenangan Pemilu 2024.


Bertemu Jokowi, Puan Maharani Bahas Strategi Pemenangan PDIP di Pemilu 2024

7 jam lalu

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 24 Maret 2023. Foto Istimewa
Bertemu Jokowi, Puan Maharani Bahas Strategi Pemenangan PDIP di Pemilu 2024

Puan Maharani menyebut pertemuannya dengan Jokowi dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR dan Ketua DPP PDIP.


Profil Faldo Maldini: Eks Ketua BEM UI, Kader PAN dan PSI, Kini Staf Khusus Mensesneg

8 jam lalu

Faldo Maldini. twitter.com
Profil Faldo Maldini: Eks Ketua BEM UI, Kader PAN dan PSI, Kini Staf Khusus Mensesneg

Faldo Maldini kerap balas kritikan BEM UI kepada pemerintah. Padahal dulu ia pernah jabat Ketua BEM UI, kini jadi Staf khusus Mensesneg dan kader PSI.


Melongok Potensi Bandara Kertajati yang Bakal Dilego ke Pihak Asing

9 jam lalu

Suasana bangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, 24 Mei 2018. Proyek Infrastruktur yang dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini diduga melanggar HAM. ANTARA/M Agung Rajasa
Melongok Potensi Bandara Kertajati yang Bakal Dilego ke Pihak Asing

Bandara Kertajati di Jawa Barat yang rencananya bakal dilego ke pihak asing menyimpan potensi yang tak kalah dengan Bandara International Yogyakarta.