Yasonna Optimistis DPR Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meyakini DPR akan meratifikasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Ia menilai ratifikasi dipastikan tidak akan gagal seperti pada 2007.

Menurut dia, para anggota dewan dan pemangku kepentingan lainnya telah memiliki pengertian yang sama terkait dengan kepentingan masing-masing negara. Selain itu, ratifikasi perjanjian ekstradisi tidak dilekatkan dengan Defence Cooperation Agreement (DCA).

"Dulu kan dilekatkan ke DCA dan oleh Komisi I ditolak. Sekarang sudah ada pengertian dan perkembangan dunia ini kan dinamis," kata Yasonna di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 2 Februari 2022.

Dia menekankan meski perjanjian ekstradisi disepakati berbarengan dengan DCA dan perjanjian FIR atau Flight Information Region, namun ratifikasinya dilakukan terpisah.

"Itu masing-masing berdiri sendiri. Jadi Kemenhan akan mengajukan DCA, perhubungan (Kemenhub) akan mengajukan FIR dan kami akan mengajukan ekstradisi. Jadi itu masing-masing, trek berbeda," papar Yasonna.

Menurutnya, ratifikasi perjanjian ini penting karena menjadi bagian dari kepentingan negara. Perjanjian ini sudah diinisiasi sejak 25 tahun yang lalu. Sehingga, ia menilai, proses ratifikasi ini perlu dilakukan supaya ketentuannya bisa dilaksanakan dan memberikan kebaikan bagi bangsa.

Dengan perjanjian ekstradisi, politikus PDIP ini menyatakan Indonesia bisa memulangkan para pelanggar hukum yang selama ini melarikan diri ke Singapura. Diantaranya yang melakukan kejahatan korupsi, terorisme, pencucian uang, hingga kejahatan di sektor perbankan.

"Ada 31 jenis dan itu open ended. Artinya bukan hanya yang 31 itu, nanti dalam perkembangannya kalau ada jenis kejahatan yang lain, bisa sesuai dengan perkembangan zaman itu masih bisa tetap masuk dalam ekstradisi kita," tutur Menkumham.

Dengan demikian, ke depan dia memastikan Singapura tidak lagi bisa menjadi tempat pelarian para pelaku kejahatan di Indonesia. Selama ini mereka tidak bisa ditangkap karena Indonesia belum memiliki kesepakatan bilateral dengan Singapura terkait dengan perjanjian ekstradisi ini.

"Jadi kita harapkan Singapura tidak akan lagi bisa melindungi orang-orang yang hendak melarikan diri. Karena kita kan bisa minta ekstradisi ke mereka," kata Yasonna Laoly soal perjanjian ekstradisi.

Baca: Menyoal Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura 






Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

8 jam lalu

Penolakan Terhadap Pengesahan RKUHP Terus Menguat, Ini Tanggapan Menkopolhukam Mahfud MD

Menkopolhukam Mahfud Md mempersilakan pihak yang tak puas dengan RKUHP menempuh mekanisme hukum yang ada.


Yasonna Sebut RKUHP Harus Segera Disahkan, yang Belum Puas Gugat ke MK

14 jam lalu

Yasonna Sebut RKUHP Harus Segera Disahkan, yang Belum Puas Gugat ke MK

Yasonna menambahkan RKUHP harus segera disahkan karena menyangkut harga diri anak bangsa.


Ganjar Pranowo Disarankan Turunkan Sekoci Politik Agar Pencapresan Semakin Mudah

14 jam lalu

Ganjar Pranowo Disarankan Turunkan Sekoci Politik Agar Pencapresan Semakin Mudah

Ganjar Pranowo dinilai harus mulai menurunkan sekoci politiknya dan tak menunggu restu dari PDIP jika ingin maju pada Pilpres 2024.


Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

17 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diagendakan Besok, Menkumham Sebut Aspirasi Publik Sudah Diakomodasi

Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang diwakili oleh Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyetujui RKUHP dilanjutkan ke Paripurna DPR


Hasto PDIP Soal Pilpres: Turun ke Bawah Lebih Penting daripada Memanaskan Politik

2 hari lalu

Hasto PDIP Soal Pilpres: Turun ke Bawah Lebih Penting daripada Memanaskan Politik

Hasto Kristiyanto mengimbau kader PDIP turun menggerakkan perekonomian rakyat daripada bicara gimmick politik.


Jelang Pemilu 2024, PDIP Instruksikan Kader Disiplin Ikuti Instruksi Megawati

2 hari lalu

Jelang Pemilu 2024, PDIP Instruksikan Kader Disiplin Ikuti Instruksi Megawati

Hasto menyebut Megawati menginstruksikan tiga pilar PDIP untuk rajin turun ke bawah demi meraih kepercayaan rakyat.


Tanggapi Dukungan dari PAN, Ganjar Pranowo: Biarlah Para Ketum yang Tentukan

2 hari lalu

Tanggapi Dukungan dari PAN, Ganjar Pranowo: Biarlah Para Ketum yang Tentukan

Ganjar Pranowo menanggapi dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap pencapresannya di Pilpres 2024.


Ganjar Pranowo Kenang Momen Bersama Ferry Mursyidan Baldan di Komisi II DPR

3 hari lalu

Ganjar Pranowo Kenang Momen Bersama Ferry Mursyidan Baldan di Komisi II DPR

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut melayat ke rumah duka politikus senior Ferry Mursyidan Baldan hari ini Jumat, 2 Desember 2022.


Diminta Politikus PDIP Tinggalkan Relawan, Jokowi: Hehe, Terima Kasih

5 hari lalu

Diminta Politikus PDIP Tinggalkan Relawan, Jokowi: Hehe, Terima Kasih

Presiden Jokowi tak menanggapi soal pernyataan politikus PDIP agar dirinya meninggalkan relawan. Permintaan itu muncul pasca-acara Nusantara Bersatu.


Profil dan Karier Politik Prananda Prabowo yang Menjadi Kepala Pusat Analisa PDIP

5 hari lalu

Profil dan Karier Politik Prananda Prabowo yang Menjadi Kepala Pusat Analisa PDIP

Prananda Prabowo ditunjuk sebagai Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP. Siapakah dia dan bagaimana karier politiknya?