TEMPO.CO, Jakarta - Setara Institute menilai, pembongkaran Masjid Ahmadiyah, Miftahul Huda di Sintang, Kalimantan Barat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertentangan dengan konstitusi.
Ketua BP Setara Institute Hendardi menjelaskan, kejadian ini menandakan pemerintah daerah di Kalimantan Barat telah mengabaikan Pasal 28E dan Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
"Pemerintah daerah setempat memilih tunduk pada tuntutan kelompok intoleran. Pancasila kalah. Bhinneka Tunggal Ika tak dipedulikan. Konstitusi, terutama Pasal 28E dan Pasal 29 Ayat (2) diabaikan," kata dia dikutip dari siaran pers, Sabtu, 29 Januari 2022.
Padahal, pembongkaran masjid yang dilakukan hari ini itu dikatakannya bertepatan dengan Tahun Toleransi yang telah dicanangkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemda dianggap lebih tunduk ke kelompok intoleran ketimbang Pancasila.
Hendardi menyatakan, Masjid Miftahul juga telah diserang, dirusak, dan sebagian bangunan di kompleks masjid di bakar.
"Alih-alih memulihkan hak-hak korban, pemerintah setempat justru terus menerus melakukan pelanggaran hak konstitusional warga Ahmadiyah di sana dalam bentuk tindakan langsung (violation by commission), pembiaran (omission), dan aturan (rule/judiciary)," ucap dia.
Mulai dari Gubernur, Bupati, Satpol PP, Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, hingga Ombudsman RI Kalimantan Barat, dianggap telah menelurkan Keputusan Bersama tentang Pelarangan, Instruksi Penyegelan, Instruksi Pemantauan, Surat Peringatan Pembongkaran, Perintah Alih Fungsi, hingga Surat Tugas Pembongkaran dan alih fungsi Masjid Ahmadiyah ini.
SETARA Institute mengutuk keras pembongkaran kubah dan alih fungsi masjid Miftahul Huda di desa Balai Harapan Sintang oleh Satpol PP dan Pemerintah Kabupaten Sintang. Masjid itu dikabarkan akan dialihfungsikan menjadi tempat tinggal atau balai pertemuan.
Setara Institute juga mendesak Menkopolhukkam, Mendagri, Menag, Kapolri, dan seluruh kementerian/lembaga terkait untuk mengambil langkah intervensi yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut untuk menghentikan pembongkaran, perusakan, dan alih fungsi masjid Miftahul Huda. Ia juga berharap pemerintah memulihkan hak-hak konstitusional komunitas Ahmadiyah di Sintang Kalimantan Barat.
Baca: YLBHI Kecam Pembongkaran Masjid Milik Ahmadiyah di Kalbar
