TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menghentikan skema pembelajaran tatap muka atau PTM 100 persen. Desakan ini menyusul kembali merebaknya kasus Covid-19 akibat varian Omicron.
P2G menyatakan desakan itu tidak hanya untuk DKI Jakarta saja, tapi juga kepala daerah sekitar daerah aglomerasi atau Jabodetabek.
"Kami memohon agar Pak Anies mengembalikan kepada skema PTM terbatas 50 persen. Dengan metode belajar blended learning, sebagian siswa belajar dari rumah dan sebagian dari sekolah," kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Januari 2022.
Ia menilai metode tersebut cukup efektif mencegah learning loss sekaligus life loss. Satriwan menuturkan guru-guru dan siswa di DKI Jakarta sudah berpengalaman menggunakan skema PTM terbatas 50 persen dengan metode campuran tersebut.
Para guru dan siswa, kata dia, rata-rata sudah memiliki gawai pintar bahkan laptop atau komputer, sinyal internet bagus, dan relatif tak ada kendala dari aspek infrastruktur digital. Menurut dia, ada catatan dalam pelaksanaan PTM terbatas, yakni ada pendampingan orang tua dari rumah selama anak pembelajaran jarak jauh.
P2G berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak meremehkan penambahan kasus Covid-19. Organisasi, ujar Satriwan, juga meminta agar pemerintah tidak tunggu gelombang ketiga kasus Covid-19 memuncak. "Di sekolah kita pernah belajar peribahasa: "Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna," katanya.
Perkembangan kasus Covid-19 sampai Selasa, 25 Januari 2022, menunjukkan angka kasus yang terus melonjak naik. Secara nasional ada penambahan sebanyak 4.878 kasus dalam sehari kemarin. DKI Jakarta adalah penyumbang kasus Covid-19 terbanyak yakni 2.190.
Merebaknya infeksi Covid-19 itu berdampak kepada pendidikan khususnya sekolah di Jakarta. Sudah 90 sekolah yang ditutup untuk menghentikan proses PTM 100 persen akibat siswa dan guru positif Covid-19.
Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri menuturkan kondisi ini membuat para guru, orang tua, dan siswa merasa cemas dalam melaksanakan PTM 100 persen yang masih berjalan. Menurut dia, PTM 100 persen di tengah kondisi ini sejatinya tidak aman bagi guru dan siswa.
Iman meminta Dinas Kesehatan provinsi gencar melakukan swab atau tes PCR dan active case finding kepada sekolah, siswa, dan guru, untuk mendeteksi dan memitigasi kenaikan kasus. "P2G meyakini sebenarnya yang tutup lebih dari 90 sekolah sebab ada orang tua yang belum lapor ke sekolah dan Disdik," ujar Iman.
Satriwan menambahkan, data yang dihimpun P2G menunjukkan ada beberapa sekolah di Jakarta sudah menghentikan PTM 100 persen sebanyak 2 kali, hanya dalam jarak waktu 2 minggu, karena berulang siswa dan gurunya positif Covid-19. Fakta itu menunjukkan pelaksanaan skema PTM 100 persen tidak sepenuhnya aman, lancar, dan efektif.
Di sisi lain, P2G masih menemukan banyak pelanggaran PTM 100 persen yang terjadi. Pelanggaran itu berupa jarak 1 meter dalam kelas yang sulit dilakukan karena ruang kelas relatif kecil ketimbang jumlah siswa, ruang sirkulasi udara tidak ada atau ventilasi udara tidak dibuka karena kelas ber-AC. Lalu siswa berkerumun dan nongkrong bersama sepulang sekolah, dan masih ada kantin sekolah buka secara diam-diam.
Kondisi demikian, kata Satriwan akibat lemahnya pengawasan dari Satgas Covid-19 termasuk dinas terkait. "Kedisiplinan terhadap prokes harus terus digaungkan, mulai dari rumah, di jalan, angkutan umum, di sekolah, dan pulang sekolah," ujar dia soal pelaksanaan PTM 100 persen atau sekolah tatap muka.
Baca: Kasus Covid-19 Melonjak, Perhimpunan Dokter Paru Minta Evaluasi PTM
MAYA AYU PUSPITASARI