Polri Sebut Ruangan Mirip Penjara di Rumah Bupati Langkat Tak Berizin

Reporter

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan memberikan keterangan pers terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 10 Januari 2021. Polisi menjerat Ferdinand dengan Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Peraturan Hukum Pidana UU nomor 1 tahun 1946 serta pasal 45 ayat 2 juncto pasal 28 Ayat 2 UU ITE. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Polda Sumatera Utara menyelidiki penemuan tempat binaan atau rehabilitasi yang bentuknya mirip kerangkeng di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan menyebutkan Polda Sumatera Utara membentuk tim gabungan terdiri atas Direktorat Kriminal Umum, Direktorat Narkoba, Intelijen, dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendalami informasi terkait dengan temuan ruang tahanan di kediaman Bupati Langkat.

"Setelah ditelusuri bahwa bangunan tersebut dibuat sejak 2012 atas inisitatif Bupati serta belum terdaftar dan belum memiliki izin sebagaimana diatur dalam undang-undang," kata Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa 25 Januari 2022.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, dia menyebutkan bangunan menyerupai ruang tahanan tersebut berada di tanah seluas 1 hektare, terdapat gedung dengan ukuran 6 x 6 meter yang terbagi dua kamar dengan kapasitas kurang lebih 30 orang.

Diungkapkan pula bahwa antarkamar dibatasi dengan jeruji besi sebagaimana layaknya bangunan sel.

Mantan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri itu menjelaskan bahwa tim gabungan melakukan penelusuran dengan memintai keterangan penjaga bangunan tersebut.

Berdasarkan keterangan dari penjaga bangunan, kata dia, didapati bahwa tempat tersebut untuk orang-orang yang kecanduan narkoba. Selain itu, ada juga untuk pembinaan kenakalan remaja.

"Penghuni tersebut diserahkan kepada pihak keluarganya. Pihak keluarga menyerahkan kepada pengelola untuk pembinaan. Mereka adalah pencandu narkoba dan kenakalan remaja," katanya.

Dalam penyerahan tersebut, lanjut dia, pihak keluarga menyerahkan surat penyataan untuk pembinaan di tempat pembinaan yang ada di kediaman Bupati Langkat.

Menurut dia, jumlah warga binaan yang semula 48 orang, kemudian hasil pengecekan tinggal 30 orang. Sebagian sudah dipulangkan dan dijemput oleh pihak keluarganya.

Dikatakan pula bahwa dari mereka sebagian dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik Bupati dengan maksud untuk membekali warga binaan keahlian setelah bebas dari pembinaan.

"Warga binaan ini tidak diberi upah karena mereka dalam pembinaan, diberi ekstra puding dan makan," katanya.

Soal dugaan perbudakan, Ramadhan mengatakan bahwa Polda Sumatera Utara masih melakukan pendalaman. Ia menyebut mereka yang menjalani pembinaan di ruangan tersebut diantarkan sendiri oleh orang tuanya dan penyerahan tersebut disertakan dengan surat pernyataan.

Adapun pekerjaan di kebun sawit yang dimaksud sebagai perbudakan dan melanggar HAM, sebagai bagian pembinaan terhadap warga binaan yang menjalani rehabilitasi.

"Akan tetapi, apa itu (perbudakan), kami lihat dalami prosesnya, kami belum bisa cepat-cepat memberikan kesimpulan," ujarnya.

Sebelumnya, Migran Care menemukan penjara pribadi belakang kediaman Bupati Langkat Terbit Perangin Angin. Terdapat 40 orang pekerja yang ditahan di dalam jeruji besi tersebut. Menurut temuan Migran Care, para pekerja diduga tidak mendapatkan perlakuan baik, seperti tidak mendapat makanan layak saji, tidak mendapatkan upah gaji yang sesuai atau bahkan tidak di gaji serta perlakuan penganiayaan dan penyiksaan kepada para tahanan pekerja sawit itu.

Baca: Kasus Dugaan Perbudakan di Langkat, KSP: Pelaku Harus Dihukum Berat






KKB Tembak Seorang Polisi Hingga Meninggal di Papua

1 hari lalu

KKB Tembak Seorang Polisi Hingga Meninggal di Papua

Seorang anggota Brimob Polres Yakohimo tertembak di bagian wajahnya saat baku tembak dengan KKB.


151 Jenazah Korban Gempa Cianjur Berhasil Diidentifikasi

1 hari lalu

151 Jenazah Korban Gempa Cianjur Berhasil Diidentifikasi

Tim DVI Polri berhasil mengidentifikasi 151 jenazah korban Gempa Cianjur hingga hari ini.


2 Jenazah Kru Helikopter Polairud Diterbangkan ke Mako Polairud di Pondok Cabe

1 hari lalu

2 Jenazah Kru Helikopter Polairud Diterbangkan ke Mako Polairud di Pondok Cabe

Maladi menambahkan saat ini sudah tiga dari empat kru helikopter Polairud yang berhasil ditemukan.


Dana Hibah TNI - Polri di APBD DKI 2023 Mencapai Rp 463,21 Miliar, Ada 6 Proposal

1 hari lalu

Dana Hibah TNI - Polri di APBD DKI 2023 Mencapai Rp 463,21 Miliar, Ada 6 Proposal

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI akan menyisir lagi jenis dana hibah yang masuk APBD DKI 2023.


Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

2 hari lalu

Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

Ada 3 kriteria dana hibah ABD DKI 2023 yang diprioritaskan, salah satunya untuk TNI dan Polri.


Rakor Pengamanan Liga 1, Polri: Syarat Perizinan Ketat

2 hari lalu

Rakor Pengamanan Liga 1, Polri: Syarat Perizinan Ketat

Mabes Polri menggelar rapat koordinasi dengan PSSI dan PT LIB membahas kelanjutan kompetisi Liga 1.


Dua Jenazah Kru Helikopter Polairud yang Jatuh di Belitung Timur Dibawa ke Jakarta Besok

2 hari lalu

Dua Jenazah Kru Helikopter Polairud yang Jatuh di Belitung Timur Dibawa ke Jakarta Besok

Dua korban jatuhnya helikopter Polairud NBO-105 / P-1103 Badan Pemelihara Keamanan Mabes Polri segera dibawa ke Jakarta.


Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

2 hari lalu

Jokowi Penuhi Permintaan Soal Kuota Khusus Anak Suku Dayak Jadi Prajurit TNI-Polri

Panglima Besar Pasukan Merah Agustinus minta kuota khusus untuk anak-anak Suku Dayak agar menjadi prajurit TNI-Polri. Jokowi setuju.


Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

2 hari lalu

Jokowi Cari Lokasi Bangun Dayak Center di IKN

Presiden Jokowi akan segera mencari area khusus di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk membangun Dayak Center.


Polri dan PSSI Gelar Rapat Koordinasi Pengamanan Liga 1 Pasca- Tragedi Kanjuruhan

2 hari lalu

Polri dan PSSI Gelar Rapat Koordinasi Pengamanan Liga 1 Pasca- Tragedi Kanjuruhan

Polri, PSSI, dan PT LIB menggelar rapat koordinasi pengamanan Liga 1 musim 2022-2023 yang akan digelar lagi pasca- tragedi Kanjuruhan.