INFO NASIONAL - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, bersama mantan Anggota DPR RI 2004-2019 Mauarar Sirait, mengajak para pimpinan mahasiswa dari berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung plus bertemu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
Pertemuan ini ditujukan untuk mendorong generasi muda, khususnya organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus dalam mentransformasikan gerakan mahasiswa agar tidak hanya menjadi kekuatan sosial. Melainkan juga menjadi kekuatan ekonomi. Salah satunya dengan turut terlibat dalam berbagai kewirausahaan dan pengembangan UMKM.
"Cipayung Plus juga bisa memanfaatkan program Reforma Agraria dan Redistribusi Aset yang sedang digalakan Presiden Jokowi. Bahkan Presiden Joko Widodo secara terbuka terus menerus mengajak siapapun untuk menyiapkan proposal yang jelas, yang bisa memanfaatkan hutan dan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Kelompok Cipayung Plus harus bisa memanfaatkan momentum ini," ujar Bamsoet usai bertemu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Senior di Mantan Anggota DPR RI Maruarar Sirait beserta kelompok Cipayung Plus, di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Sabtu (22/1/22).
Kelompok Cipayung Plus yang hadir antara lain Ketua Umum GMKI Jefri Gultom, Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama, Ketua Umum PB PMII Abdullah Syukri, Ketua Umum PP PMKRI Benediktus Papa, Ketua Umum PP HIKMAHBUDHI Wiryawan, Ketua Umum PP KAMMI Zaky Ahmad Rifai, Ketua Umum HIMA PERSIS Iqbal Muh Dzilal, Ketua Umum PII Rafani Tuahuns, Ketua Umum LMND Muhammad Asrul, Ketua Umum KMHDI Yoga, dan Sekjen IMM Zaky Nugraha.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini menjelaskan, Presiden Joko Widodo juga telah melakukan terobosan progresif dalam sejarah bangsa dengan mencabut 2.078 Izin usaha tambang, 192 sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare, serta hak guna usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare. Menunjukkan betapa banyaknya peluang usaha yang bisa digarap dari berbagai izin usaha yang sudah dicabut lantaran tidak dimanfaatkan dengan baik.
"Mahasiswa sebagai kaum terpelajar yang memiliki kreatifitas dan inovasi tanpa batas, harus bisa merumuskan program usaha yang baik dalam pemanfaatan hutan dan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Tidak perlu membuat korporasi atau perusahaan yang besar, kalangan mahasiswa bisa memulainya dengan membentuk koperasi, UMKM, maupun kelompok usaha bersama," jelas Bamsoet.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Indonesia tercatat masih memiliki tingkat kewirausahaan yang rendah. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2020 lalu tercatat tingkat kewirausahaan di Indonesia baru mencapai 3,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang mampu mencapai 5 persen dan Singapura 7 persen. Atau negara Asia lainnya seperti China yang mencapai 10 persen dan Jepang dengan 11 persen.
"Dengan terlibat aktif di berbagai kegiatan kewirausahaan, mahasiswa telah turut menyiapkan masa depan yang cerah bagi Indonesia. Sehingga kelak ketika lulus kuliah, mereka semakin matang untuk menghadapi perekonomian global. Sekaligus siap mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa melalui berbagai kegiatan usaha yang semakin maju dan berkembang," pungkas Bamsoet. (*)
