KPK Setor Rp 843 Juta ke Kas Negara

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. KPK melakukan pembatasan kerja di kantor untuk sementara waktu setelah 36 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor Rp 834 juta ke kas negara. Uang itu hasil sitaan, bayaran uang pengganti dan lelang barang rampasan dari 3 kasus korupsi.

"Jaksa eksekusi Andry Prihandono melakukan penyerahan uang tersebut ke kas negara," kata pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, Jumat, 21 Januari 2022.

Ali mengatakan uang didapatkan dari rampasan kasus bantuan sosial Covid-19. KPK menyita uang sejumlah Rp 486 juta dari mantan anak buah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Matheus Joko Santoso.

Menurut Ali, setoran juga berasal dari cicilan pembayaran uang pengganti Fathor Rachman. Fathor adalah terpidana di kasus korupsi subkontraktor fiktif PT Waskita Karya. Jumlah uang yang disetor ke negara sebanyak Rp 300 juta.

Terakhir, KPK menerima uang sejumlah Rp 80 juta dari hasil lelang barang milik terpidana Syahrul Rajasampurnajaya. Ali mengatakan lembaganya akan terus menagih pembayaran dari para terpidana korupsi. Dia bilang uang itu akan disetor ke negara sebagai bagian dari upaya pemulihan aset.

Baca juga: KPK Sayangkan Kunjungan Daring Wali Kota Bekasi Bukan dengan Keluarga






Pemkab Kediri Tegaskan AntiKorupsi di Harkodia 2022

1 jam lalu

Pemkab Kediri Tegaskan AntiKorupsi di Harkodia 2022

Pesan-pesan moral antikorupsi terpajang di dinding stan Kabupaten Kediri.


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

10 jam lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

12 jam lalu

KPK Dalami Pengakuan Rektor Unila Nonaktif Karomani soal Mahasiswa Titipan Zulhas

KPK akan mendalami nama-nama pejabat yang disebut oleh Rektor Unila nonaktif Karomani dalam persidangan dalam perkara suap penerimaan mahasiswa.


Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

18 jam lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

1 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK, Apa Koleksi Mobilnya

Dalam LHKPN, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto memilki 1 mobil pada 2011 dan memiliki 2 mobil di LHKPN 2008.


Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

1 hari lalu

Saksi Sebut Mardani Maming Paksa Pengalihan IUP Batubara

Terdakwa kasus gratifikasi perizinan tamba Mardani Maming memaksa eks Kadis Pertandingan dan Energi untuk memproses pengalihan IUP dari BKPL ke PCN.


KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

1 hari lalu

KPK Bakal Dalami Sejumlah Pejabat Titipkan Calon Maba di Unila

Karomani menyebut nama Zulkifli Hasan ikut menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

1 hari lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

1 hari lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.


Australia Akan Membentuk Pengawas Antikorupsi untuk Menyelidiki Politikus

2 hari lalu

Australia Akan Membentuk Pengawas Antikorupsi untuk Menyelidiki Politikus

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memperkenalkan RUU Antikorupsi ke parlemen untuk memulihkan kepercayaan publik.