Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Top Nasional: Chandra Tjan Klarifikasi Laporan Ubedilah, Soal Kepala Otorita IKN

Reporter

image-gnews
Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep memberikan keterangan saat peresmian Goola X Mangkok Ku di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019. Dalam acara ini, kedua anak Presiden Joko Widodo itu menunjukkan aksi mereka meracik makanan dan minuman. TEMPO/Nurdiansah
Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep memberikan keterangan saat peresmian Goola X Mangkok Ku di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019. Dalam acara ini, kedua anak Presiden Joko Widodo itu menunjukkan aksi mereka meracik makanan dan minuman. TEMPO/Nurdiansah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang menarik bagi pembaca hingga pagi ini di antaranya Chandra Tjan dan Alpha JWC Ventures menyampaikan hak jawab dan klarifikasi atas pemberitaan terkait Ubedilah Badrun yang melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ke KPK. Kemudian, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membocorkan kriteria calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Berikut ringkasannya:

1. Chandra Tjan dan Alpha JWC Ventures Klarifikasi Laporan Ubedilah Badrun

Chandra Tjan dan Alpha JWC Ventures menyampaikan hak jawab dan klarifikasi atas pemberitaan terkait Ubedilah Badrun yang melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Ubedilah menjelaskan laporan yang dilayangkan didasari oleh temuan relasi bisnis dua anak presiden yang berpotensi menjurus kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang menyebutkan Alpha JWC Ventures.

Ubeid menjelaskan PT Bumi Mekar Hijau yang merupakan anak perusahaan Sinar Mas Group hanya diwajibkan membayar Rp 78 miliar atas ganti rugi kebakaran hutan dari tuntutan KLHK sebesar Rp 7,9 triliun.

Menurut Ubedilah jika ditelusuri lebih lanjut, pemangkasan kewajiban bayar itu ditetapkan Pengadilan Negeri Palembang setelah adanya kerjasama bisnis antara dua anak presiden dengan anak Gandi Sulistiyanto yang merupakan petinggi Sinar Mas Group, Anthony Pradiptya.

Kerja sama ini menghasilkan perusahaan baru yang bernama PT Wadah Masa Depan. Dan Alpha JWC Ventures yang memiliki relasi antara Sinar Mas Group, kata Ubedilah, juga langsung mengucurkan dana Rp 99,3 miliar setelah perusahaan kerja sama itu terbentuk.

Lewat surat yang dikirimkan oleh tim kuasa hukum yaitu Juniver Girsang dan Partners, Chandra Tjan dan Alpha JWC Ventures membantah laporan Ubedillah Badrun.

Dalam hak jawabnya, Juniver menyebut tidak benar pada 2019 Chandraj Tjan menjabat sebagai Managing Partner di East Ventures. Chandra Tjan mendirikan dan memimpin East Ventures sejak 2009 sampai 2015.

Setelah keluar dari East Ventures, Chandra Tjan mendirikan Alpha JWC pada 2015. Dengan fakta tersebut, Chandra Tjan tidak ada hubungan lagi dengan East Ventures, apalagi dengan SMDV dan Japan Yahoo Corp yang menginvestasikan dananya ke East Ventures.

Bahwa masuknya, Alpha JWC berinvestasi US$ 5 juta di Goola, salah satu perusahaan minuman milik Kaesang dan Gibran, pada 2019 adalah murni pertimbangan bisnis. Investasi ini berawal dari perkenalan Alpha JWC dengan Benz Budiman, salah satu pendiri Goola yang pada saat itu sedang menghimpun dana investasi.

Setelah melakukan due diligence, Alpha JWC memutuskan berinvestasi secara bertahap di Goola. Dengan investasi ini, Alpha JWC adalah pemegang saham minoritas di Goola, dengan pemilik saham terbesar adalah pendiri para pendiri perusahaan tersebut, yaitu Kevin Susanto, Gibran Rakabuming, dan Benz Budiman.

Junimart mengatakan investasi Alpha JWC di Mangkokku pada 2020 juga adalah murni pertimbangan bisnis, diawali dengan pertemuan Alpha JWC dengan Randy Kartadinata, pengusaha kuliner berpengalaman di Indonesia dan Australia. Saat itu, Randy bersama dengan Arnold Poernomo, dibantu Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming, membangun bisnis makanan dengan konsep rice bowl bernama Mangkokku.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Melihat ide, produk, serta tim yang kuat, pada akhir 2020, Alpha JWC tertarik berinventasi di Mangkokku sebesar US$ 2 juta. Dengan bantuan dana dan pendampingan bisnis dari Alpha JWC, Mangkokku telah berkembang dan memiliki 43 outlet di 7 kota di Indonesia

Bahwa tentang East Ventures memperoleh pendanaan US$ 200 juta dari SMDV dan Yahoo Japan Corp pada Oktober 2019 tidak ada hubungannya dengan Alpha JWC. Serta tidak ada dana yang mengalir dari East Ventures kepada Alpha JWC, dan dana yang Alpha JWC investasikan ke dalam Goola dan Mangkokku bukan berasal dari East Ventures.


2. Jokowi Ingin Kepala Otorita IKN Arsitek dan Pernah Pimpin Daerah, Siapa yang Memenuhi?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membocorkan kriteria calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Kalau saya penginnya sih orang yang punya latar belakang arsitek dan pernah memimpin daerah. Tapi itu kan keinginan saya,” kata Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikutip dari Koran Tempo edisi Kamis, 20 Januari 2022.

Saat ini beredar empat nama kandidat kepala otorita Ibu Kota baru. Keempat orang ini juga pernah disebut namanya oleh Jokowi pada 2020. Mereka adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok; mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas; mantan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro; dan mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya, Tumiyana.

Dari empat nama tersebut justru tidak ada yang berlatar belakang arsitek seperti keinginan Jokowi. Namun dua kandidat di antaranya, yaitu Ahok dan Azwar Anas, memenuhi kriteri pernah memimpin daerah.

Ahok memiliki kedekatan dengan Jokowi karena pernah mendampinginya di DKI pada 2012-2014. Pria kelahiran Manggar, Belitung Timur itu merupakan lulusan Teknik Geologi Universitas Trisakti dengan gelar insinyur. Ahok kemudian melanjutkan pendidikan magister di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetia Mulya, dan lulus pada 1994. Saat ini, Ahok menjabat Komisaris Utama PT Pertamina.

Adapun Azwar Anas besar di lingkungan pesantren. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pendidikan S-2 ditempuhnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI dan lulus pada 2005. Azwar merupakan Bupati Banyuwangi periode 2010-2021. Saat ini Azwar Anas menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sementara Bambang Brodjonegoro berprofesi sebagai pengajar di Universitas Indonesia sebelum menjadi pejabat pemerintahan. Ia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi UI, dan menempuh pendidikan magister dan doktoral di luar negeri. S-2 di bidang Tata Transportasi dan Ekonomi Pembangunan, dan S-3 Ilmu Regional dan Ekonomi Pembangunan

Kandidat terakhir Kepala Otorita IKN Nusantara adalah Tumiyana yang jauh dari kriteria Jokowi. Mantan Direktur Utama PT Wika ini sebelumnya dikenal sebagai pengusaha peternakan sapi. Ia merupakan lulusan Teknik Sipil Universitas Borobudur, dan magister Administrasi Bisnis di JIMS. Karier profesionalnya dimulai di PT Pembangunan Perumahan sebagai manajer termuda di perusahaan BUMN tersebut.

Baca: Jokowi Ungkap Kriteria Kepala IKN Arsitek, Ridwan Kamil: Saya Tak Mau Geer

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan UU DKJ Jadi UU?

10 menit lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan UU DKJ Jadi UU?

PKS menganggap penyusunan dan pembahasan RUU DKJ tergesa-gesa dan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

42 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Kontroversi Pilpres 2024: Kilas Balik Cawapres Gibran Disebut Nepo Baby oleh Media Asing

1 jam lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapannya terkait jatah menteri untuk Partai Golkar di kabinet Prabowo-Gibran. Foto diambil di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kontroversi Pilpres 2024: Kilas Balik Cawapres Gibran Disebut Nepo Baby oleh Media Asing

Jelang Pemilu 2024, Presiden Jokowi ramai dibincangkan melakukan praktik nepotisme. Gibran, putra sulungnya, yang maju cawapres pun disebut Nepo Baby


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

2 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Dugaan Korupsi Tol Trans Sumatera, Sejumlah Pejabat Hutama Karya Diperiksa KPK

2 jam lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
Dugaan Korupsi Tol Trans Sumatera, Sejumlah Pejabat Hutama Karya Diperiksa KPK

KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

3 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

3 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Jawaban KPU di Sidang Sengketa Pilpres 2024 soal Pencalonan Gibran dan Intervensi Kekuasaan

4 jam lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Jawaban KPU di Sidang Sengketa Pilpres 2024 soal Pencalonan Gibran dan Intervensi Kekuasaan

KPU mendapat kesempatan menjawab di sidang sengketa Pilpres MK Kamis kemarin. Begini jawaban KPU terkait pencalonan gibran dan intervensi kekuasaan.


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

4 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

4 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?