Perkara Satelit Orbit 123, Menhan Prabowo Sebut Ada Audit Internal

Reporter

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau alutsista yang akan diserahkan Kementerian Pertahanan pada TNI, usai rapat pimpinan Kementerian Pertahanan, Kamis, 20 Januari 2022. Tempo/Egi Adyatama
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau alutsista yang akan diserahkan Kementerian Pertahanan pada TNI, usai rapat pimpinan Kementerian Pertahanan, Kamis, 20 Januari 2022. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya buka suara terkait dengan kasus dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan satelit orbit 123 Bujur Timur yang terjadi di Kementerian Pertahanan. Prabowo mengkonfirmasi bahwa Kemhan melakukan audit internal dalam perkara ini.

"Ada (audit internal) dan kita juga sudah minta pihak BPKP untuk audit," kata Prabowo saat ditemui di Komplek Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Januari 2022.

Ia mengatakan saat ini urusan ini tengah diproses. Menhan Prabowo enggan menanggapi lebih lanjut terkait dengan kasus satelit orbit 123. 

Kementerian Pertahanan mengambil alih pengelolaan slot Orbit 123 Bujur Timur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Alasannya untuk membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) pada 2015.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan sejak awal sudah terjadi pelanggaran hukum karena Kemenhan membuat kontrak dengan Avanti tanpa memiliki anggaran. Pemerintah baru mengeluarkan anggaran pada 2016, namun dilakukan self blocking oleh Kemenhan sendiri.

Selama periode 2015 hingga 2016 itu, Mahfud Md mengatakan sejumlah kontrak lain juga dibuat Kemenhan untuk proyek Satkomhan. Selain Avanti, kontrak juga dibuat dengan Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat. Setelah Avanti, Navajo juga telah menggugat kontrak dengan Kemenhan tersebut ke Pengadilan Arbitrase Singapura.

Hasilnya, Indonesia diputuskan harus membayar US$ 20,9 juta atau setara Rp 304 miliar. Kerugian negara, kata Mahfud, bisa bertambah lebih besar jika akhirnya perusahaan lain ikut menggugat Indonesia.

"Negara itu berpotensi ditagih lagi oleh AirBus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat. Jadi banyak sekali nih beban kita kalau ini tidak segera diselesaikan," kata Mahfud.

Padahal, Mahfud Md mengatakan yang bertanggung jawab seharusnya adalah pembuat kontrak. Apalagi prosedur pembuatan kontrak satelit orbit 123 menyalahi aturan karena belum ada kewenangan dari negara dalam APBN bahwa harus mengadakan program satelit itu. BPKP pun disebut Mahfud sudah mulai mengendus ini sejak lama.

Baca: Kasus Satelit Orbit 123, Mahfud Sebut Sebagian Barang dari Navayo Selundupan








Mahfud MD Beberkan Kasus di Ditjen Bea Cukai: Impor Emas Batangan Ngakunya Emas Mentah

16 menit lalu

Sri Mulyani dan Mahfud MD. FOTO/instagram
Mahfud MD Beberkan Kasus di Ditjen Bea Cukai: Impor Emas Batangan Ngakunya Emas Mentah

Mahfud MD menceritakan ada kasus dugaan pencucian uang di Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan impor emas batangan.


Mahfud Md Bilang Kasus Rafael Alun Jadi Pemantik Ungkap Transaksi Mencurigakan

27 menit lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md saat bersiap mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mahfud Md Bilang Kasus Rafael Alun Jadi Pemantik Ungkap Transaksi Mencurigakan

Mahfud Md mengaku baru tertarik mengungkapkan transaksi mencurigakan ini setelah menelisik kasus Rafael Alun.


Menanti Sanksi FIFA

31 menit lalu

Menanti Sanksi FIFA

Federation Internationale de Football Association atau FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.


Penjelasan Lengkap Mahfud Md soal Dugaan Pencucian Uang Rp 349 Triliun di Kemenkeu

1 jam lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md menunjukkan dokumen saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Mahfud sempat malah menantang balik Arteria Dahlan untuk melontarkan hal serupa kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Dia menjelaskan, Budi merupakan anak buah langsung Presiden yang bertanggung jawab kepada Jokowi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Penjelasan Lengkap Mahfud Md soal Dugaan Pencucian Uang Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Mahfud Md mengatakan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun terbagi menjadi 3 kategori.


Mahfud Md Bilang Datanya Tidak Berbeda dengan Sri Mulyani, Hanya Beda Tafsir

2 jam lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md saat bersiap mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Rapat ini digelar setelah Mahfud sebelumnya mengungkapkan dirinya mendapatkan laporan dari PPATK soal adanya transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mahfud Md Bilang Datanya Tidak Berbeda dengan Sri Mulyani, Hanya Beda Tafsir

Mahfud Md hakulyakin data yang dipaparkan kepada anggota dewan seratus persen benar dan valid.


Terpopuler: Sri Mulyani Beberkan Rincian Komponen THR, Mahfud MD Berkukuh Transaksi Janggal di Kemenkeu Rp 349 Triliun

2 jam lalu

Sri Mulyani dan Mahfud MD. FOTO/instagram
Terpopuler: Sri Mulyani Beberkan Rincian Komponen THR, Mahfud MD Berkukuh Transaksi Janggal di Kemenkeu Rp 349 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan rincian komponen THR 2023 bagi ASN dan pensiunan yang akan dicairkan H-10 Idul Fitri.


Mahfud MD Sebut 491 ASN Kemenkeu Diduga Terlibat Pencucian Uang Rp 349 Triliun

3 jam lalu

Sri Mulyani dan Mahfud MD. FOTO/instagram
Mahfud MD Sebut 491 ASN Kemenkeu Diduga Terlibat Pencucian Uang Rp 349 Triliun

Mahfud MD menyatakan ada sebanyak 491 ASN Kemenkeu yang terlibat dalam dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang senilai Rp 349 triliun. Simak rinciannya.


Tolak Pansus Transaksi Mencurigakan, Ketua Komisi Hukum DPR Minta Mahfud Audit Sumber Data

4 jam lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md menunjukkan dokumen saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Rapat tersebut membahas polemik transaksi keuangan janggal senilai Rp349 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tolak Pansus Transaksi Mencurigakan, Ketua Komisi Hukum DPR Minta Mahfud Audit Sumber Data

Bambang Wuryanto menolak usulan pembentukan panitia khusus (pansus) ihwal pengusutan kasus dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu.


Mahfud Md dan Sri Mulyani Sajikan Data Berbeda, Anggota DPR Lebih Percaya Mahfud

10 jam lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md menunjukkan dokumen saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Mahfud sempat malah menantang balik Arteria Dahlan untuk melontarkan hal serupa kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Dia menjelaskan, Budi merupakan anak buah langsung Presiden yang bertanggung jawab kepada Jokowi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mahfud Md dan Sri Mulyani Sajikan Data Berbeda, Anggota DPR Lebih Percaya Mahfud

Anggota Komisi Hukum DPR Mulfachri Harahap mengusulkan agar DPR membentuk pansus untuk mengusut perbedaan data Mahfud Md dan Sri Mulyani tersebut.


Doakan Mahfud Md Tak Direshuffle Jokowi, Johan Budi: Presiden Tak Suka Menteri Berdebat Di Luar

10 jam lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md saat bersiap mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Doakan Mahfud Md Tak Direshuffle Jokowi, Johan Budi: Presiden Tak Suka Menteri Berdebat Di Luar

Johan Budi mengingatkan anggota Dewan maupun pemerintah agar tidak saling mengancam. Menurut Johan, tiap-tiap pihak punya kotoran dan sisi gelap.