Puan Maharani Tolak Interupsi Anggota DPR Saat Pengesahan RUU IKN

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan) dan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Rachmat Gobel (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) saat memimpin rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022. Dalam rapat paripurna tersebut juga digelar pelantikan antarwaktu anggota DPR dan Anggota MPR sisa masa jabatan Tahun 2019-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan) dan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Rachmat Gobel (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) saat memimpin rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022. Dalam rapat paripurna tersebut juga digelar pelantikan antarwaktu anggota DPR dan Anggota MPR sisa masa jabatan Tahun 2019-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dalam rapat paripurna Selasa, 18 Januari 2022. Ketua DPR Puan Maharani sempat menolak interupsi yang datang dari seorang anggota dewan. 

    Interupsi itu mulanya muncul dari salah satu anggota dewan ketika Puan, menanyakan apakah para anggota dewan setuju mengesahkan RUU IKN tersebut menjadi undang-undang. "Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui?" tanya politisi PDI Perjuangan ini.

    Pertanyaan itu dijawab setuju oleh para anggota dewan yang hadir secara fisik. Namun kemudian muncul salah satu anggota dewan terdengar menyampaikan interupsi. "Interupsi ibu ketua," kata anggota dewan itu, namun Puan seketika mengetuk palu sidang.

    "Ya, nanti interupsi setelah ini ya bapak-bapak. Karena dari 9 fraksi, 1 (fraksi) yang tidak setuju. Artinya bisa kita sepakati bahwa 8 fraksi setuju dan artinya bisa kita setujui, setuju ya," tanya Puan lagi.

    "Setuju," jawab para anggota dewan lagi.

    Setelah itu, Puan pun menanyakan sekali lagi terhadap para anggota dewan apakah RUU Ibu Kota Negara atau ibu kota baru dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Para anggota dewan pun kembali mengatakan setuju dan Puan langsung mengetuk kembali palu sidang.

    Sebagai informasi, saat pandangan mini fraksi yang digelar dini hari tadi, hampir seluruh fraksi menyampaikan persetujuan untuk melanjutkan proses RUU IKN ke Paripurna, meski dengan berbagai catatan. Hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan menolak.

    Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara Ahmad Doli Kurnia mengatakan, delapan fraksi setuju, yaitu fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN dan PPP.

    "Fraksi PKS menolak hasil pembahasan RUU IKN dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya pada pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI," kata Doli saat rapat paripurna hari ini.

    Baca: Ini Alasan PKS Minta Pembahasan RUU Ibu Kota Negara Ditunda


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya

    Grafis

    Ustaz Abdul Somad Ditolak Masuk Singapura

    Ustaz Abdul Somad, yang populer dengan sebutan UAS, mengaku dideportasi dari Singapura. Dia mengunggah video suasana di imigrasi.