TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan respons menyusul adanya deklarasi dukungan Prabowo - Jokowi untuk Pilpres 2024.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Krostiyanto mengatakan, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur periode jabatan maksimal presiden tersebut. Sehingga deklarasi ini tidak relevan untuk mencalonkan Joko Widodo sebagai presiden lagi pada 2024.
"UUD mengikat kita semuanya, konstitusi telah menegaskan bagaimana presiden melakukan jabatan selama 2 periode, dan itulah yang jadi hukum dasar kita untuk kita taati secara bersama-sama," kata dia di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Senin, 17 Januari 2022.
Tertuang dalam Pasal 7 UUD 1945 disebutkan masa jabatan presiden dan wakil presiden berlaku maksimal hanya dua periode.
Meski begitu, deklarasi tersebut dianggapnya sah-sah saja sebagai suatu dinamika demokrasi dalam Pilpres 2024. Namun, Hasto mengingatkan, demokrasi harus dijalankan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku di Tanah Air.
"PDIP mengingatkan mari kita berdemokrasi dengan meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi yang taat kepada konstitusi, memperhatikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan seluruh kekuasaan politik dan semua berkontestasi secara sehat ke bawah untuk memenangkan hati rakyat," tegasnya.
Sebelumnya, Kelompok masyarakat yang menamakan dirinya sebagai Sekretariat Bersama Prabowo - Jokowi telah mendeklarasikan dukungan agar Presiden Joko Widodo maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Dia didapuk berduet dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Pada Juni 2021, Relawan atau Komunitas Jokowi - Prabowo 2024 menyokong kedua tokoh ini maju bersama dalam pilpres 2024. Saat itu, juga sedang ramai dibicarakan wacana amandemen UUD 1945 untuk mengubah ketentuan masa jabatan presiden.
Ketua Umum Komunitas Jokowi - Prabowo 2024, Baron Danardono, mengatakan akan segera mendeklarasikan dukungan untuk memajukan pasangan Joko Widodo dan Prabowo Subianto, untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Ia mengklaim di tingkat daerah banyak warga yang mendukung agar Jokowi maju kembali.
Baca: Indikator Politik Sebut Bursa Capres 2024 Masih Terbuka Lebar, Ini Alasannya
