TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) khawatir kata Nusantara yang dipilih pemerintah sebagai nama Ibu Kota Negara atau ibu kota baru akan menimbulkan multitafsir.
Anggota Pansus RUU IKN Yanuar Prihatin mengatakan nama Nusantara sudah begitu melegenda dan identik dengan Indonesia. "Kekhawatiran itu ketika nama itu sudah besar lalu mengerucut jadi lokus tertentu apakah ini suatu reduksi atau tidak," kata Yanuar di Kompleks Parlemen, Senin, 17 Januari 2022.
Menurut anggota Fraksi PKB ini, pemerintah perlu mencari jalan keluar jika memang sudah memantapkan pilihan pada nama Nusantara sebagai Ibu Kota Negara yang baru. Salah satu solusi, kata Yanuar, adalah dengan menambahkan satu kata lagi. "Misalnya satu kata usulan Presiden, satu usulan DPR. Misalnya bunyinya Nusantara Jaya atau Nusantara Bangkit," ujar dia.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin menuturkan idiom dari ibu kota saat ini ialah Jakarta. Andaikan ibu kota pindah ke Karawang, kata dia, tentu ibu kota negara di Karawang. Namun, alih-alih menggunakan nama daerah yang dituju sebagai lokasi ibu kota yang baru, pemerintah memilih nama Nusantara.
Ia khawatir masyarakat akan bingung dengan pengertian Nusantara sebagai ibu kota baru dengan nusantara yang selama ini sudah disepakati pengertiannya dan memiliki sejarah.
"Kecuali kita sepakat wilayah yang kemarin kita tinjau itu memang daerah yang bernama Nusantara. Sehingga harus jelas, kalau tidak rakyat bingung nanti," kata dia.
Lebih lanjut, Hasanuddin menuturkan perlu kehati-hatian sangat tinggi atas pemilihan kata Nusantara sebagai nama ibu kota. Merujuk pada sejarah, ia menjelaskan, Nusantara pertama kali diucapkan oleh Patih Kerajaan Majapahit, Gadjah Mada, dalam Sumpah Palapa.
Sumpah itu berisi tentang penaklukan NKRI yang disebut sebagai nusantara, bukan mempersatukan. "Sehingga kalau dijadikan nama kota mungkin harus ditambahkan kata lain. Setidaknya jangan hanya nusantara," ucap dia.
Ketika pemerintah hanya menetapkan nama Nusantara sebagai ibu kota, Hasanuddin menuturkan, akan ada kerancuan ketika orang-orang menyebutnya sebagai nama daerah. Ia pun meminta pemerintah memberikan penjelasan yang lebih luwes sehingga masyarakat bisa menerima nama Nusantara sebagai ibu kota baru.
"Kalau ada yang tanya Bapak mau ke mana? Mau ke Nusantara. Kata Nusantara itu beda dengan Nusantara kota. Ini pandangan saya," kata dia.
Pemilihan kata Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 17 Januari 2022. Suharso mengatakan nama Nusantara dipilih karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional.
Sebelum nama Nusantara terpilih, Suharso menjelaskan, ada beberapa nama yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam penjaringan nama-nama itu, Suharso mengklaim telah memanggil para ahli bahasa dan ahli sejarah. "Kemudian mereka yang punya otoritas memberikan knowledge kepada kami, para pakar itu, untuk memilih kata-kata yang paling tepat," ujar Suharso.
Di antara nama-nama yang diusulkan, Suharso menjelaskan, ada nama Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusajaya, Pertiwipura, Wanapura, Cakrawalapura, hingga Kertanegara. "Ada sekitar 80-an lebih tetapi kemudian akhirnya dipilih kata nusantara tanpa kata jaya," ucap Kepala Bappenas soal pemilihan nama untuk ibu kota baru.
Baca: PKS Sebut DPR dan Pemerintah Bahas RUU IKN Secara Ugal-ugalan
MAYA AYU PUSPITASARI