Jelang HPN 2022, Bamsoet Dorong Penegakan Kedaulatan Digital

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima panitia Hari Pers Nasional 2022, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Kamis (13/1/22).

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan agar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 pada 9 Februari di Kendari, Sulawesi Tenggara, bisa menghasilkan dorongan besar bagi Indonesia dalam menegakan kedaulatan digital (Digital Sovereignty). Sehingga negara dan rakyat bisa memegang kendali penuh atas data dan aktivitas dunia digital. Mengingat seiring kemajuan teknologi informasi, penjajahan terhadap sebuah bangsa tidak lagi dilakukan melalui serangan militer. Melainkan sudah menjurus kepada 'kolonialisme digital' atau 'imperialisme digital'.

"Sekitar 136 negara dunia yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada Jumat 8 Oktober 2021 telah menghasilkan terobosan besar penerapan tarif pajak minimum sebesar 15 persen terhadap perusahaan digital global dengan omset mencapai 750 juta Euro. Sehingga perusahaan seperti Facebook, Netflix, hingga Google bisa dikenakan pajak di masing-masing negara tempat mereka beroperasi, termasuk Indonesia" ujar Bamsoet usai menerima panitia Hari Pers Nasional 2022, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Kamis 13 Januari 2022.

Turut hadir antara lain, Penanggung Jawab HPN 2022 sekaligus Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari, dan Ketua 1 Bidang Konvensi HPN 2022 sekaligus Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, sebelum keputusan OECD tersebut, Indonesia menjadi negara terdepan dalam mengejar pajak terhadap berbagai perusahaan digital global. Bersama Inggris, Australia, dan India, sejak 2017 Indonesia berhasil mendapatkan pajak dari Google. Sejak 2020, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020, Indonesia sudah mengenakan penerapan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) sebesar 10 persen terhadap 74 perusahaan digital global, termasuk didalamnya Google, Facebook, hingga Netflix.

Setelah keputusan OECD yang menyepakati pengenaan pajak minum sebesar 15 persen, Indonesia bisa lebih leluasa lagi mengejar berbagai jenis pajak. Tidak hanya terhadap 74 perusahaan digital global yang sudah tercatat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melainkan bisa menyasar lebih banyak lagi perusahaan digital global lainnya yang beroperasi di Indonesia. “Selain itu, kepemimpinan Indonesia dalam G-20 sangat dinantikan agar keputusan OECD tentang pajak minum 15 persen tersebut bisa dipatuhi oleh berbagai perusahaan digital global sehingga bisa terealisasi mulai tahun 2022 ini," kata Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, DJP mencatat penerimaan negara dari PPN PMSE yang disetorkan 74 perusahaan digital global telah mencapai Rp 3,9 triliun. Jumlah tersebut masih bisa ditingkatkan, karena selain melalui PPN PMSE, banyak lagi potensi pajak yang bisa diambil.

"Sebagai gambaran, DJPk Jakarta pernah membuat kajian di 2017 yang menaksir potensi berbagai jenis pajak yang bisa diambil dari Google bisa mencapai Rp 450 miliar per tahun. Studi Temasek pada 2019 melaporkan potensi pajak yang bisa didapatkan Indonesia dari berbagai perusahaan digital global bisa mencapai Rp 27 triliun per tahun," ujar Bamsoet. (*)






Hari Guru, Yandri Susanto Undang Sekolah-Sekolah Datang Ke Gedung MPR

3 hari lalu

Hari Guru, Yandri Susanto Undang Sekolah-Sekolah Datang Ke Gedung MPR

Lewat Hari Guru itu pula, Yandri berharap kesejahteraan guru semakin diperhatikan.


Bamsoet Dorong Bandara Internasional Hang Nadim Jadi Hub Kargo Internasional

9 hari lalu

Bamsoet Dorong Bandara Internasional Hang Nadim Jadi Hub Kargo Internasional

Bandara Udara Internasional Hang Nadim Batam secara geografis berada di posisi yang sangat strategis.


Ngobrol dengan Jurnalis, Siti Fauziah : Media Massa Mitra Strategis

9 hari lalu

Ngobrol dengan Jurnalis, Siti Fauziah : Media Massa Mitra Strategis

Kerja sama MPR dengan para jurnalis, seperti yang terjadi pada even Forum MPR Dunia, bisa terus dipupuk dan ditingkatkan.


HNW Sayangkan Minimnya Keberpihakan kepada Anak-Anak

9 hari lalu

HNW Sayangkan Minimnya Keberpihakan kepada Anak-Anak

Hari Anak Sedunia, HNW menilai Indonesia sebagai tuan rumah G20 juga abai memprioritaskan masuknya isu perlindungan anak pada Deklarasi Bali.


Fadel Muhammad: Pemerataan Pendidikan Hasilkan Generasi Bangsa Berkualitas

9 hari lalu

Fadel Muhammad: Pemerataan Pendidikan Hasilkan Generasi Bangsa Berkualitas

Beasiswa yang diperoleh merupakan bentuk kepercayaan yang harus dipegang teguh dengan baik, salah satu caranya dengan belajar yang giat dan rajin.


Fadel Muhammad Ajak Rakyat Cintai Budaya Nasional

10 hari lalu

Fadel Muhammad Ajak Rakyat Cintai Budaya Nasional

Ternyata budaya Gorontalo dan Betawi memiliki banyak kesamaan. Misalnya, kalau Betawi ada silat dan palang pintu, Gorontalo ada langga.


Bamsoet Gelar Latihan Bersama dan Asah Keterampilan Menembak Nasional

10 hari lalu

Bamsoet Gelar Latihan Bersama dan Asah Keterampilan Menembak Nasional

Menurut Bamsoet, siapapun tidak pernah menginginkan perang. Namun jika musuh datang, pantang kita berpaling. Terlebih saat ini kondisi dunia dipenuhi ketidakpastian.


Siti Fauziah Jabarkan Tujuan dan Agenda Festival Konstitusi dan Antikorupsi

19 hari lalu

Siti Fauziah Jabarkan Tujuan dan Agenda Festival Konstitusi dan Antikorupsi

Festival Konstitusi dan Antikorupsi telah diselenggarakan sejak tahun 2016. Digelar setiap tahun melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi.


HNW: TAP MPRS Terkait Larangan PKI Masih Berlaku

20 hari lalu

HNW: TAP MPRS Terkait Larangan PKI Masih Berlaku

TAP MPR yang dicabut adalah Nomor XXXIII/MPRS/1967, bukan TAP MPRS No XXV Tahun 1966.


HNW Minta KemenPPPA dan Kemensos Advokasi Kasus Gagal Ginjal Anak

28 hari lalu

HNW Minta KemenPPPA dan Kemensos Advokasi Kasus Gagal Ginjal Anak

Kemensos perlu memastikan pengobatan dan prosedur cuci darah tersebut bebas biaya melalui program PBI JKN, terutama jika pasien berasal dari keluarga tidak mampu.