Kasus Bupati Penajam Paser Utara, KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana ke Partai

Reporter

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud (kedua kiri) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa terkait operasi tangkap tangan (OTT) di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 13 Januari 2022. Abdul Gafur ditangkap KPK di sebuah mal di Jakarta. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami dugaan aliran dana ke partai terkait kasus yang menjerat Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Abdul Gafur Mas'ud.

"Apakah ada dugaan aliran dana ke partai? itu nanti tentu yang akan didalami dalam proses penyidikan tetapi informasi sampai dengan saat ini belum kami dapatkan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis malam 13 Januari 2022.

Abdul Gafur merupakan kader Partai Demokrat yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021-2022. Dalam kasus itu, KPK juga menjerat Nur Afifah Balqis (NAB) dari pihak swasta/Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan sebagai tersangka.

Alex mengatakan bahwa di Kalimantan Timur memang sedang ada pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat dan salah satu calonnya adalah Abdul Gafur.

"Kita semua tahu bahwa kepala daerah itu semua terafiliasi dengan partai, kebetulan AGM ini juga dari Partai Demokrat dan betul tadi yang disampaikan di sana sedang ada pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat di Kalimantan Timur, salah satu calonnya adalah AGM," ujar Alex.

Ia mengatakan KPK akan menelusuri dalam proses penyidikan soal ada tidaknya aliran dana ke partai terkait kasus yang menjerat Abdul Gafur tersebut.

"Tentu simpul-simpul tadi dikaitkan dengan pemilihan ketua DPD atau kemudian di Jakarta yang bersangkutan juga bersama dengan bendahara partai. Ini kan menjadi petunjuk tentu nanti akan dilihat diproses penyidikan, untuk saat ini kami belum bisa memberikan informasi tersebut," kata dia.

Selain Abdul Gafur dan Nur Afifah, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi (MI), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro (EH), Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman (JM), dan Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ) dari pihak swasta.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan pada 2021, Kabupaten Penajam Paser Utara mengagendakan beberapa proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

Adapun nilai kontraknya sekitar Rp112 miliar antara lain untuk proyek "multiyears" peningkatan Jalan Sotek-Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar.

Atas adanya beberapa proyek tersebut, tersangka Abdul Gafur diduga memerintahkan tersangka Mulyadi, tersangka Edi, dan tersangka Jusman untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selain itu, tersangka Abdul Gafur diduga juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan antara lain perizinan untuk Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara dan perizinan "bleach plant" (pemecah batu) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.

KPK menduga tersangka Mulyadi, tersangka Edi, dan tersangka Jusman adalah orang pilihan dan kepercayaan dari tersangka Abdul Gafur untuk dijadikan sebagai representasi dalam menerima maupun mengelola sejumlah uang dari berbagai proyek untuk selanjutnya digunakan bagi keperluan tersangka Abdul Gafur.

Tersangka Abdul Gafur diduga bersama tersangka Nur Afifah, menerima dan menyimpan serta mengelola uang-uang yang diterimanya dari para rekanan di dalam rekening bank milik tersangka Nur Afifah yang berikutnya dipergunakan untuk keperluan tersangka Abdul Gafur.

Selain itu, KPK juga menduga tersangka Abdul Gafur telah menerima uang tunai sejumlah Rp1 Miliar dari tersangka Achmad Zuhdi yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak Rp64 miliar di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Baca: OTT Bupati Penajam Paser Utara, KPK Sita Uang Rp 1 Miliar hingga Barang Bermerek






KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

18 menit lalu

KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

KPK menjadwalkan panggilan pada Dito Mahendra sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi


Anies Baswedan Sambangi Partai Demokrat, AHY: 3 Partai Solid

13 jam lalu

Anies Baswedan Sambangi Partai Demokrat, AHY: 3 Partai Solid

AHY mengatakan persamuhan bersama Anies Baswedan dan tim berjalan baik serta menunjukkan bahwa Koalisi Perubahan solid.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

13 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.


Anies Baswedan Temui AHY di Kantor Demokrat, NasDem dan PKS Turut Hadir

15 jam lalu

Anies Baswedan Temui AHY di Kantor Demokrat, NasDem dan PKS Turut Hadir

Anies Baswedan menyambangi Ketua Umum Partai Demokrat AHY hari ini. Hadir pula perwakilan NasDem dan PKS.


SMRC Prediksi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Bersaing Ketat di Putaran Kedua Pilpres 2024

17 jam lalu

SMRC Prediksi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Bersaing Ketat di Putaran Kedua Pilpres 2024

SMRC menilai Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akan masuk ke putaran kedua jika Pilpres 2024 digelar dengan lebih dari dua pasangan.


Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

19 jam lalu

Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

KPK kembali mengagendakan pemeriksaan saksi dalam kasus suap Hakim Agung Gazalba Saleh.


KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

22 jam lalu

KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur di Kasus Suap Pengelolaan Dana Hibah

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan empat tersangka.


Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

23 jam lalu

Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

KPK telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merekomendasikan memperkuat pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

TII menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.