Ada Politikus di PBNU, Direktur Indikator: Jumlahnya Tidak Dominan

Reporter

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026 Yahya Cholil Staquf memberikan sambutan saat penutupan Muktamar NU ke-34 di UIN Raden Intan, Lampung, Jumat 24 Desember 2021. Pada Muktamar NU ke-34 itu terpilih Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU dan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IDI), Burhanuddin Muhtadi, mengapresiasi janji Pengurus Besar Nahdhlatul Ulama untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Ia berharap PBNU dapat konsisten dengan janji tersebut kendati banyak politisi yang menjadi anggota dewan pengurus.

Burhanuddin berkata komposisi dewan pengurus PBNU 2022-2027  atau pada era kepemimpinan Yahya Cholil Staquf tergolong cukup besar. Sebab, kata dia, dewan kepengurusan yang baru tersebut seperti ingin menampilkan keterwakilan setiap kalangan.

“Kalau kita lihat ada ulama, ilmuwan, pejabat, aktivis terutama aktivis perempuan, bahkan termasuk di dalamnya politisi. Ini seperti PBNU ingin menjangkau semua kalangan dengan struktur ini,” kata Burhanuddin pada Kamis, 13 Januari 2022.

Terkait dengan politisi yang menjadi masuk menjadi petinggi di PBNU, Burhanuddin menilai hal itu hanya satu bagian segmen saja dan jumlahnya tidak dominan. Selain itu, para politisi yang digandeng untuk menjadi dewan pengurus terbilang cukup beragam dari sisi afiliasi politik mereka.

“Jadi kita harapkan hasrat berpolitik mereka di PBNU bisa ditekan sehingga mempersempit manuver politik di dalam kepengurusan,” ujarnya.

PBNU secara resmi telah mengumumkan susunan kepengurusan periode 2022-2027. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya pada Rabu 12 Januari 2022. Sejumlah politisi mewarnai susunan kepengurusan tersebut, seperti Nusron Wahid dari Partai Golkar, Syaifullah Yusuf dari PKB, dan Mardani Maming dari PDIP.

Untuk nama Mardani Maming, Burhanuddin menyebut kemungkinan alasan terpilihnya sebagai bendahara umum PBNU. Ia berkata latar belakang Mardani yang merupakan pengusaha tambang di Kalimantan, mungkin menjadi pertimbangan.

“Jabatan bendahara umum ini kan mengorganisirkan uang dalam jumlah banyak. Jadi wajar saja jika ia terpilih,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia soal pengurus PBNU.

Baca: Indikator Politik Nilai Belum Ada Kandidat Capres 2024 yang Menonjol

MIRZA BAGASKARA






KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

1 jam lalu

KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

KPK memeriksa Anggota DPR asal Lampung dan Bupati Lampung Barat dalam kasus suap Rektor Unila Karomani.


Pelaku Bom Polsek Astana Anyar Singgung Soal RKUHP, Ini Kata Anggota DPR

1 hari lalu

Pelaku Bom Polsek Astana Anyar Singgung Soal RKUHP, Ini Kata Anggota DPR

Anggota DPR Arteria Dahlan menilai peristiwa bom polsek Astana Anyar tak ada hubungannya dengan protes soal RKUHP.


Ajak Masyarakat Uji Materi RKUHP di MK, Menkumham Sebut Hakimnya Tak Perlu Diragukan

1 hari lalu

Ajak Masyarakat Uji Materi RKUHP di MK, Menkumham Sebut Hakimnya Tak Perlu Diragukan

Menkumham menilai independensi hakim Mahkamah Konstitusi tak perlu diragukan untuk menguji materi RKUHP.


Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

1 hari lalu

Menkumham Tak Mau Nasihat Pendemo RKUHP di DPR: Enggak Ada Gunanya

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan tak ada gunanya memberikan nasihat kepada para penolak pengesahan RKUHP.


RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

2 hari lalu

RKUHP Disahkan DPR, Mahfud Md: Bagus

Menkopolhukam Mahfud Md menilai pengesahan RKUHP hari ini sudah bagus.


Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

2 hari lalu

Pengesahan RKUHP, Diwarnai Aksi Protes Pendirian Tenda di Depan Gedung DPR

DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RKUHP meskipun mendapatkan tentangan dari berbagai pihak.


RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

2 hari lalu

RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berjanji akan mensosialisasikan RKUHP yang baru disahkan ke berbagai pihak.


Elektabilitas Prabowo Subianto Menurun, Ini Penjelasan Gerindra

3 hari lalu

Elektabilitas Prabowo Subianto Menurun, Ini Penjelasan Gerindra

Gerindra menyatakan Prabowo Subianto masih belum berkampanye seperti capres lainnya karena masih sibuk sebagai Menteri Pertahanan.


Ganjar Pranowo Disarankan Turunkan Sekoci Politik Agar Pencapresan Semakin Mudah

3 hari lalu

Ganjar Pranowo Disarankan Turunkan Sekoci Politik Agar Pencapresan Semakin Mudah

Ganjar Pranowo dinilai harus mulai menurunkan sekoci politiknya dan tak menunggu restu dari PDIP jika ingin maju pada Pilpres 2024.


Hasto PDIP Soal Pilpres: Turun ke Bawah Lebih Penting daripada Memanaskan Politik

5 hari lalu

Hasto PDIP Soal Pilpres: Turun ke Bawah Lebih Penting daripada Memanaskan Politik

Hasto Kristiyanto mengimbau kader PDIP turun menggerakkan perekonomian rakyat daripada bicara gimmick politik.