TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah telah mengalami kerugian hingga ratusan miliar dalam perkara satelit di Kementerian Pertahanan. Menurut dia, kerugian dari dugaan pelanggaran hukum di proyek satelit untuk slot orbit 123 Bujur Timur yang terjadi sejak 2015 berpotensi bertambah.
Kerugian terjadi karena PT Avanti Communication Limited, perusahaan yang menyewakan satelit pengisi sementara (floater), menggugat Indonesia di Pengadilan Arbitrase Inggris. Avanti yang dikontrak Kemenhan pada 2015 menuding kementerian tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani.
"Sehingga pada 9 Juli 2019 pengadilan arbitrase di Inggris menjatuhkan putusan yang berakibat negara membayar dan mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit Artemis ditambah dengan biaya arbitrase dan limit sebesar Rp 515 miliar," kata Mahfud dalam konferensi pers, Kamis, 13 Januari 2022.
Kemenhan mengambil alih pengelolaan slot Orbit 123 Bujur Timur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan dalih untuk membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). Mahfud mengatakan sejak awal sudah terjadi pelanggaran hukum karena Kemenhan membuat kontrak dengan Avanti tanpa memiliki anggaran.
Pemerintah baru mengeluarkan anggaran pada 2016 namun dilakukan self blocking oleh Kemenhan sendiri. Selama periode 2015 hingga 2016, Mahfud mengatakan, sejumlah kontrak lain juga dibuat Kemenhan untuk proyek Satkomhan.
Selain Avanti, kontrak juga dibuat dengan Navajo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat. Setelah Avanti, Navajo juga telah menggugat kontrak dengan Kemenhan ke Pengadilan Arbitrase Singapura. Hasilnya, Indonesia diputuskan harus membayar USD 20,9 juta atau setara Rp 304 miliar.
Kerugian negara, kata Mahfud, bisa bertambah lebih besar jika akhirnya perusahaan lain ikut menggugat Indonesia. "Negara itu berpotensi ditagih lagi oleh Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat. Jadi banyak sekali nih beban kita kalau ini tidak segera diselesaikan," kata Mahfud.
Padahal, Mahfud mengatakan yang bertanggung jawab seharusnya adalah pembuat kontrak. Apalagi prosedur pembuatan kontrak menyalahi aturan karena belum ada kewenangan dari negara dalam APBN bahwa harus mengadakan program satelit itu.
BPKP, disebut Mahfud Md, sudah mulai mengendus ini sejak lama. "Sehingga kami anggap ini pelanggaran prosedurnya sudah serius dan negara tak akan membiarkan ini. Sehingga kita minta Kejaksaan Agung meneruskan apa yang telah dilakukannya," kata dia.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan telah melakukan penelitian dan pendalaman atas kasus di kementerian yang kini dipimpin Prabowo Subianto ini. Bahkan pengusutan ia sebut telah berlangsung cukup lama.
"Sekarang sudah hampir mengerucut. Inshaallah dalam waktu dekat kami akan naik penyidikan. Inshaallah dalam satu dua hari kami akan tindaklanjuti ini," kata Jaksa Agung Burhanuddin ihwal proyek satelit di Kemenhan yang diminta Mahfud Md untuk diusut.
Baca: Prabowo Apresiasi Konsep Awal Dokumen Produk Strategis Nasional
