RUU IKN Bakal Disahkan, Walhi Ungkap Sederet Masalah yang Belum Tuntas

Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkap sejumlah masalah lingkungan hidup yang belum selesai ketika DPR ingin mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Saat Konsultasi Publik Pansus RUU IKN pada Selasa, 11 Januari 2022, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP,  Safaruddin menyebut RUU tersebut rencananya bakal disahkan bulan ini.

Walhi mengungkapkan, dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) IKN, hasil studinya menunjukkan tiga permasalahan mendasar jika IKN dipaksakan. Di antaranya ancaman terhadap tata air dan risiko perubahan iklim, ancaman terhadap flora dan fauna serta ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

"Penetapan Lokasi IKN telah dilakukan terlebih dahulu secara politik tanpa adanya landasan hukum yang jelas dan tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup," demikian dikutip dari siaran pers Walhi, Kamis, 13 Januari 2022.

Dari sisi ancaman terhadap tata air dan perubahan iklim, disebutkan sistem hidrologi di wilayah IKN akan terganggu dan telah ada catatan air tanah yang tidak memadai. Selain itu, wilayah tangkap air juga terganggu dan berakibat pada risiko terhadap pencemaran air dan kekeringan.

Di sisi lain, sumber air bersih disebutkan pada dasarnya juga tidak memadai sepanjang tahun dan adanya ketidakmampuan pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari IKN dan pendukungnya. 

"Tingginya konsesi tambang di lokasi IKN juga berpengaruh terhadap sistem hidrologi. Secara ekonomi berdampak pada meningkatnya biaya ekonomi terhadap pemanfaatan air," tegas Walhi.

Bagi flora dan fauna, terburu-burunya regulasi IKN ini disahkan akan membuat tekanan terhadap habitat satwa liar pada akhirnya akan meningkatkan risiko konflik satwa dan manusia. Di antara kasus yang sudah muncul disebutkan adalah buaya. 

"Beberapa flora dan fauna yang yang memiliki fungsi jasa ekosistem penting juga turut terancam. Pembangunan IKN akan mengancam keberadaan ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan seluas 2.603,41 hektar," sebutnya.

Terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Wilayah IKN dikatakan Walhi adalah wilayah yang rentan terhadap pencemaran minyak. Pada kasus sebelumnya, lokasi tersebut adalah yang terdampak dari pencemaran minyak tumpahan Pertamina.

Tingginya konsesi tambang di kawasan Kalimantan Timur dan banyaknya lubang tambang yang belum ditutup juga meningkatkan risiko pencemaran pada air tanah, permukaan tanah dan kawasan pesisirnya.

Dijadikannya Teluk Balikpapan sebagai kawasan industri dan satu-satunya jalur masuk laut, termasuk logistik, dipastikan akan membuat lebih 10 ribu nelayan yang setiap hari mengakses dan menangkap ikan terdampak serius.

Jumlah tersebut terdiri dari 6.426 nelayan dari Kabupaten Kutai Kartanegara, 2.984 nelayan di 5 Kelurahan Maridan, Mentawir, Pantai Lango, Jenebora, Gresik dari Kabupaten Penajam Paser Utara, dan 1.253 nelayan dari Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Walhi juga melihat, kehadiran IKN semakin memperparah bencana ekologis dan merampas wilayah kelola rakyat. Banjir yang terjadi pada wilayah ring I IKN pada akhir 2021, mempertegas wilayah tersebut tidak layak berdasarkan KLHS menjadi lokasi IKN," tegasnya.

Baca juga: Penambangan Ilegal di Kaltim Dikhawatirkan Picu Banjir di Ibu Kota Negara






Selain Ismail Bolong, Bareskrim Tetapkan 2 Orang Lain sebagai Tersangka Tambang Ilegal

7 jam lalu

Selain Ismail Bolong, Bareskrim Tetapkan 2 Orang Lain sebagai Tersangka Tambang Ilegal

Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tambang ilegal. Selain itu, Bareskrim Polri juga telah menetapkan dua tersangka lain.


Kuasa Hukum Ismail Bolong Sebut Kliennya Sudah Ditetapkan Tersangka

1 hari lalu

Kuasa Hukum Ismail Bolong Sebut Kliennya Sudah Ditetapkan Tersangka

Kuasa hukum Ismail Bolong, Yohannes Tobing mengungkapkan bahwa saat ini Ismail Bolong telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.


Ini Poin Permasalahan RKUHP yang Ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil

2 hari lalu

Ini Poin Permasalahan RKUHP yang Ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menilai masih banyak pasal bermasalah dalam RKUHP yang akan disahkan DPR Selasa besok.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

3 hari lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

AJI menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di 40 kota, diantaranya di Manokwari dan Jayapura.


Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

3 hari lalu

Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

Seorang nenek berusia 72 tahun ikut dalam aksi tolak pengesahan RKUHP di depan DPR. Merasa haknya terancam jika RKUHP itu disahkan.


Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

3 hari lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.


Aktivis Melihat Potensi Tersembunyi Kerusakan Lingkungan dari RKUHP

3 hari lalu

Aktivis Melihat Potensi Tersembunyi Kerusakan Lingkungan dari RKUHP

RKUHP dinilai oleh pegiat lingkungan memiliki potensi tersembunyi menyebabkan kerusakan pada kelestarian alam.


Belajar Mengenal Dayak Kenyah dari Akun Tiktok

4 hari lalu

Belajar Mengenal Dayak Kenyah dari Akun Tiktok

Herlina Christianty adalah orang suku Dayak Kenyah dan kerap membagikan kesehariannya dan adat budayanya.


Sindir Pemerintah, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Luncurkan 'RKUHP: Panduan Mudah #TibaTibaDiPENJARA'

6 hari lalu

Sindir Pemerintah, Aliansi Nasional Reformasi KUHP Luncurkan 'RKUHP: Panduan Mudah #TibaTibaDiPENJARA'

Aliansi Nasional Reformasi KUHP kecewa terhadap pemerintah dan DPR, mereka menolak 48 pasal di RKUHP yang dinilai bermasalah.


Walhi Sumbar Protes Rencana Pemerintah Sumatera Barat Bangun Plaza di Lembah Anai

8 hari lalu

Walhi Sumbar Protes Rencana Pemerintah Sumatera Barat Bangun Plaza di Lembah Anai

Pembangunan plaza di kawasan air terjun Lembah Anai menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, Walhi stermasuk yang protes keras.