TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menetapkan struktur dewan kepengurusan. Dalam struktur kepengurusan tersebut, ada beberapa politikus dan pejabat yang menjadi anggota.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyebut pemilihan para politikus sebagai anggota dewan pengurus sebagai langkah menjaga NU terlibat politik praktis.
Yahya mengatakan pemilihan para politikus tersebut sebagai para pengawas aktivitas NU ke depan. Sebab, kata dia, dengan adanya pengurus dengan latar belakang politisi maka akan mudah mengkondisikan kader yang terlibat kegiatan politik praktis. "Maka kalo ada anggota yg mengeluarkan sesuatu yang miring-miring pada kepentingan politik masing-masing maka akan langsung ketahuan," kata Yahya pada Rabu 12 Januari 2022.
Beberapa nama politkus yang masuk dalam susunan pengurus PBNU adalah Nusron Wahid, politikus Golkar; Nasirul Falah Amru, politikus PDI-P; Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang juga politikus PKB; Syaifullah Yusuf, politikus PKB; Mardani Maming, politikus PDI-P; Taj Yasin Maimoen, Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga politikus PPP.
Kendati demikian, Gus Yahya berjanji PBNU akan bersikap netral dan menghindari partisipasi politik praktis. Ia berkata pengangkatan politisi ini merupakan upaya menjaga marwah PBNU dari politisasi organisasi.
"Ini sudah saya sering sampaikan kami memang memasukkan dari unsur politik agar bisa sama-sama saling menjaga," kata Gus Yahya dalam konferensi pers pengumuman dewan pengurus PBNU.
