Eks Direktur WHO Beberkan 7 Upaya Pengendalian Kenaikan Kasus Omicron

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus Covid-19 varian Omicron terus meningkat di dunia, termasuk di Indonesia. Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara periode 2018-2020, Tjandra Yoga Aditama berharap bahwa peningkatan kasus varian tersebut diharapkan dapat dikendalikan dengan beberapa upaya.

"Setidaknya ada tujuh hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan kenaikan kasus, termasuk Omicron," ujar Tjandra dalam keterangannya pada Rabu, 12 Januari 2022.

Upaya pertama, Guru Besar di Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), itu melanjutkan, transmisi lokal yang sekarang sudah terjadi harus dicari dari mana sumber mereka tertular, bukan hanya mereka menularkan kemana. Lalu, jika tahu sumber awalnya, maka bisa di cek kemana saja sumber awal itu sudah menularkan, dan semuanya di isolasi.

Kedua, kata Tjandra, karena banyak kasus yang tanpa gejala dan hanya ditemukan waktu tes Covid-19, maka jumlah tes di populasi harus lebih ditingkatkan. "Supaya kalau ada orang tanpa gejala ditemukan dan di isolasi supaya tidak menularkan ke sekitarnya," tutur Tjandra.

Sedang upaya ketiga, Tjandra meminta agar pengawasan dari luar negeri harus terus diperketat. Juga melalui mekanisme International Health Regulation (IHR) disampaikan informasi ke negara asal varian Omicron agar di negara itu juga dilakukan testing dan tracing dari kemungkinan sumber penular di negara itu. "Apalagi kalau ada PMI maka di cek di sana apakah sudah ada penularan diantara mereka."

Upaya keempat adalah karena masih 43 persen populasi dan 56 persen lansia belum divaksin memadai (2 kali) maka angka ini harus segera dikejar semaksimal mungkin. Pemberian vaksin booster tentu baik dan segera dimanfaatkan oleh yang sudah mendapat kesempatan ini, tapi secara makro maka pemberian booster jangan sampai mengorbankan upaya pemberian vaksin yang 2 kali yang mutlak diperlukan.

Upaya kelima Tjandra yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pascasarja Universitas YARSI Jakarta, itu menambahkan, kesiapan pelayanan kesehatan dari primer, sekunder dan tertier harus terus ditingkatkan. Upaya keenam adalah komunikasi risiko yang intensif agar protokol kesehatan dapat dilakukan lebih baik lagi. "Ini bukan lagi new normal tapi sudah menjadi now normal," kata dia.

Dan upaya ketujuh, dia menyarankan agar data harus selalu update, misalnya dengan surveilans yang ketat. Sehingga dinamika pengambilan keputusan publik dapat berdasar data real time. "Tepat dan cepat," kata Tjandra lagi.