Tuntut Bebas Terdakwa Pemalsu Akta Tanah, Dua Jaksa Dilaporkan ke Komjak

Reporter

Pengacara korban pemalsuan akta tanah di Medan, Longser Sihombing melaporkan penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Medan Chandra Priono Naibaho dan Richard Sihombing ke Komisi Kejaksaan. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Medan - Longser Sihombing, penasihat hukum dari Jong Nam Liong mengambil tindakan atas dua jaksa yang menuntut bebas atau onslag van recht vervolging kepada terdakwa pemalsuan akta tanah Lim Kok Liong alias David Putra Negoro. Dua Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Chandra Priono Naibaho dan Richard Sihombing. Terdakwa telah memalsukan 21 lembar akta tanah dengan lokasi di Medan dan Tanjungmorawa bernilai miliaran rupiah.

Advokad dari Kantor Hukum Hadi Yanto & Rekan ini menuding jaksa mengabaikan hasil penyidikan, penelitian berkas P16 dan fakta persidangan sesuai Pasal 184 KUHAP. Dia pun melaporkan kedua jaksa tersebut ke Komisi Kejaksaan, Kejaksaan Agung, Ombudsman dan Komisi Hukum DPR RI.

"Lima alat bukti sudah sah, salah satunya adalah keterangan saksi. Kami menduga ada permainan sampai jaksa menuntut onslag," kata Longser kepada Tempo, Kamis, 6 Januari 2022.

Pada 28 Desember 2021, Terdakwa Lim Kok Liong Alias David Putra Negoro menghadiri sidang dengan agenda pembacaan tuntutan yang diketuai majelis hakim Dominggus Silaban di ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri Medan. Jaksa Penuntut Umum Chandra Priono Naibaho dan Richard Sihombing dari Kejaksaan Negeri Medan menyatakan tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan namun terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya bukan tindak pidana, melainkan perbuatan perdata.

Longser bercerita, dalam persidangan, jaksa menilai terdakwa telah mencuri sertifikat hak milik dan hak guna bangunan atasnama ayah kandungnya sendiri yaitu Jong Tjin Boen. Korban semasa hidupnya, menyimpan semua surat-surat penting dalam sebuah brangkas di rumahnya. Pelaku mengambilnya secara diam-diam.

Para saksi ahli dalam keterangannya di persidangan menyatakan ada unsur pidana dalam perbuatan terdakwa. Sayangnya, jaksa tidak menjadikannya pertimbangan, malah menuntut bebas, barang curian berupa sertifikat atasnama korban dikembalikan kepada terdakwa.

"Keadilan apa ini? Tuntutan onslag baru pertama kalinya di Sumatera Utara, kami sangat keberatan!" ucapnya.

Perihal dugaan akta palsu, Jong Nam Liong dan ahli waris lainnya tidak pernah datang ke kantor notaris dan ke rumah Yong Tjin Boen sebagai penghadap untuk menandatangani serta membubuhi sidik jari di Akta Nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 yang dibuat Notaris Fujiyanto Ngariawan, disaksikan staf notaris Rismawati dan Yeti.

Alasannya, sejak 13 Juli 2008, Jong Nam Liong, Jong Gwek Jan, Mimiyanti Jong berada di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapore mengurus ayah mereka yang sakit. Dibuktikan dengan paspor atasnama mereka.

"Semua sudah ditunjukkan di persidangan. Kok, bisa-bisanya jaksa menuntut onslag, kan jadi aneh," ungkapnya.

Di persidangan, Henry Sinaga, ahli kenotariatan menyatakan bahwa akta wajib dibuat di kantor notaris. Kalau dibawa kepada penghadap berarti pelanggaran, notaris tidak memberikan salinan kepada penghadap juga pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Menurutnya, proses pembuatan Akta Nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 tidak memenuhi UUJN karena penandatanganan tidak secara bersama-sama dan tidak memberikan salinan akta kepada penghadap.

Ediwarman, ahli hukum pidana menerangkan bahwa pemalsuan unsur subjektif barang siapa dengan maksud sengaja, ada kehendak dan akibatnya. Unsur objektif membuat surat palsu dapat menerbitkan hak dan atau surat perjanjian, menggunakan dan menyuruh orang lain menggunakan dapat mendatangkan kerugian. Sesuai teori, pelaku dihukum melakukan peristiwa pidana.

"Keterangan palsu dalam suatu akta dilarang, Pasal 1872 KUHPerdata ada pidananya jika ada pemalsuan atau keadaan palsu, dipergunakan atau tidak dipergunakan itu diatur dalam Pasal 266 KUHP. Akta autentik dibuat pejabat berwenang," kata Longser menirukan ucapan saksi ahli.

"Jadi, kaya mana kedua jaksa menyatakan perbuatan terdakwa tidak ada pidananya?" tanya Longser.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Yos Arnold Tarigan saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan menelusuri dan mempelajari terlebih dahulu laporan. Soal tuntutan onslag yang diberikan jaksa, dia meminta menunggu proses dan fakta persidangan karena perkaranya masih berlangsung.

"Masih ada proses selanjutnya, kita lihat bagaimana proses dan fakta persidangan, biar hakim yang menilai, kita hormati," katanya.

Soal dugaan ada 'permainan' dalam tuntutan jaksa sehingga dilaporkan ke Kejagung dan Komjak. Yos bilang, sikap Kejati Sumut adalah menunggu instruksi pimpinan. "Bila memang itu laporannya, biar nanti diteliti oleh peneliti yang ditunjuk pimpinan," ucap dia.

Chandra Priono Naibaho belum membalas konfirmasi yang dilakukan Tempo. Sedangkan Kepala Seksi Pidana Umum Richard Sihombing menjawab singkat. Dia mengarahkan agar melakukan konfirmasi ke Kasi Intelijen Kejari Medan Bondan Subrata. "Ke kasi intel kejari medan, ya," tulisnya.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan Bondan Subrata saat dikonfirmasi wartawan soal laporan Longser terhadap dua jaksa itu mengaku akan melakukan pemeriksaan. "Kita akan cek dulu," katanya singkat.

Baca juga: Lansia Korban Mafia Tanah Minta Polisi Tak Tangguhkan Penahanan Pelaku






Kejagung Jawab Hotman Paris Hutapea & RAPBD DKI 2023 Bengkak Rp 4,7 Triliun Jadi Top 3 Metro

7 hari lalu

Kejagung Jawab Hotman Paris Hutapea & RAPBD DKI 2023 Bengkak Rp 4,7 Triliun Jadi Top 3 Metro

Top 3 Metro hari ini dimulai dari berita Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana yang membantah pernyataan Hotman Paris Hutapea.


Mengenal Bika Ambon, Oleh-oleh Khas Medan yang Sering Dikira dari Ambon

7 hari lalu

Mengenal Bika Ambon, Oleh-oleh Khas Medan yang Sering Dikira dari Ambon

Bika Ambon merupakan kue basah yang terkenal dengan warna kuning dan berongga di dalamnya.


Kejagung Jawab Tudingan Hotman Paris Soal 5 Kilogram Sabu yang Jerat Teddy Minahasa

7 hari lalu

Kejagung Jawab Tudingan Hotman Paris Soal 5 Kilogram Sabu yang Jerat Teddy Minahasa

Kejagung bantah ada lima kilogram sabu yang masih di kejaksaan wilayah Sumatera Barat.


Nikita Mirzani Jalani Sidang Hari Ini, Siapkan 9 Bantahan & Minta Ditangani Dewan Pers

12 hari lalu

Nikita Mirzani Jalani Sidang Hari Ini, Siapkan 9 Bantahan & Minta Ditangani Dewan Pers

Nikita Mirzani, hari ini, Senin, 21 November 2022, untuk kedua kalinya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Serang.


Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

15 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Bos dari 7 Perusahaan Telekomunikasi

Kejagung memeriksa tujuh saksi untuk kasus dugaan korupsi BTS Kominfo.


Anggap Vonis 10 Tahun Penjara Kurang, Jaksa Penuntut Umum Ajukan Banding Perkara Indra Kenz

16 hari lalu

Anggap Vonis 10 Tahun Penjara Kurang, Jaksa Penuntut Umum Ajukan Banding Perkara Indra Kenz

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan mengajukan banding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang terhadap terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz.


Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa Kadiv Hukum BAKTI dan Kabiro Perencanaan Kominfo

16 hari lalu

Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa Kadiv Hukum BAKTI dan Kabiro Perencanaan Kominfo

Kejagung memeriksa dua orang saksi di kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5.


Bintara Penganiaya Perawat RSU Bandung Medan Terancam Sanksi Disiplin

22 hari lalu

Bintara Penganiaya Perawat RSU Bandung Medan Terancam Sanksi Disiplin

Menurut Hadi, penganiayaan itu terjadi karena Bripda T merasa tersinggung dengan sebutan nama sebagai sekuriti.


Kejaksaan Agung Periksa 3 Mantan Komisaris PT Surveyor Indonesia

24 hari lalu

Kejaksaan Agung Periksa 3 Mantan Komisaris PT Surveyor Indonesia

Kejaksaan Agung telah menaikkan status penanganan dua perkara di PT Surveyor Indonesia ke tahap penyidikan.


KPPU Gandeng Kejaksaan Agung Tagih Denda Pelanggar Persaingan Usaha

25 hari lalu

KPPU Gandeng Kejaksaan Agung Tagih Denda Pelanggar Persaingan Usaha

KPPU menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyelesaikan pembayaran denda kasus persaingan usaha yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.