INFO NASIONAL-Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan refleksinya pada pergantian tahun 2021 ke 2022. Menurut Syarief Hasan, tahun 2021 menjadi tahun yang cukup berat, namun semuanya dapat terlewati dengan baik melalui kolaborasi, persatuan, dan gotong royong seluruh anak bangsa.
Angka Covid-19 mengalami puncak kenaikan kasus positif maupun kematian di 2021. “Angka orang yang pernah terinfeksi Covid-19 telah mencapai 4,26 juta orang dan 144 ribu diantaranya meninggal dunia,” ujar Syarief. Karena itu, laju pandemi yang sangat tinggi pada pertengahan 2021 harus menjadi pembelajaran bagi Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.
Hadirnya vaksin menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia. “Tugas kita pada 2022 adalah mendorong hadirnya vaksin dari dalam negeri lewat Vaksin Merah Putih, sehingga kita tidak ketergantungan terhadap vaksin dari luar negeri,” kata Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.
Syarief juga mengingatkan pemerintah agar serius dan fokus dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Alasannya, dengan pergerakan ekonomi yang melambat sebagai efek pandemi, daya beli masyarakat jadi lemah. Pemerintah perlu terus memberdayakan koperasi dan UMKM untuk akses permodalan, fasilitasi berkelanjutan, dan permudah legalitasnya.
Di 2022 , Syarief yakin dan optimis ekonomi Indonesia akan kembali pulih. Optimisme ini didasarkan pada tren pertumbuhan pada 2021 yang semakin menunjukkan arah membaik. Pada Kuartal III 2021, ekonomi mampu tumbuh sebesar 3,51 persen dibanding tahun sebelumnya, atau naik 1,55 persen dibanding kuartal II tahun 2021.
Dalam menjaga keamanan domestik, Syarief menyoroti teror dan kekerasan bersenjata Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang belum juga berakhir. Syarief menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakannya secara lebih menyeluruh. Apakah akan tetap menggunakan instrumen ekonomi, atau mulai meredifinisi status kelompok-kelompok bersenjata di Papua menjadi organisasi pemberontak.
Dalam konteks kebijakan luar negeri, Syarief juga menegaskan perlunya pemerintah menjaga kedaulatan NKRI, terutama menyangkut isu geostrategis di wilayah Laut Natuna Utara. Wilayah tersebut adalah zona eksklusif Indonesia yang kedaulatannya mutlak bagian dari NKRI.. Tidak ada satu negara pun yang berhak melarang, apalagi mengklaim wilayah ini.
Syarief juga mengingatkan pemerintah agar mendasarkan kebijakannya pada UUD 1945. Hal ini berkaitan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada intinya menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat.Dia menilai pemerintah harus segera memutuskan revisi UUCK.
Dalam kehidupan berdemokrasi, Syarief juga memandang perlunya mengevaluasi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional. Jika konsisten pengajuan calon presiden hanya dilakukan oleh partai politik sebagaimana amanat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka setiap partai politik yang telah lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) punya hak, peluang, dan posisi yang sama.
Syarief juga menyampaikan bahwa dalam situasi bernegara yang kompleks terlebih di era pandemi ini membuat kita semua mesti menyikapi wacana amandemen konstitusi dengan kritis dan penuh kehati-hatian..
Syarief juga turut merefleksikan kejadian yang menimpa Partai Demokrat. Semua pihak mesti menghormati keabsahan AD/ART Partai Demokrat dan Kongres 2020 yang telah memilih dan menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. “Partai Demokrat juga memberikan apresiasi kepada penegak konstitusi yang tetap menegakkan hukum dan keadilan,” katanya.(*)
