Sholawat Badar dan Syubbanul Wathon Resmi Tercatat di Kemenkum dan HAM

Reporter

Editor

Nurhadi

Ratusan umat Islam khusuk menyimak pengajian yang dipimpin Imam, KH Ahmad Naqib Nur Alhafidz dalam `Semaan Al Quran` di Masjid Agung Kauman, Semarang, 4 Juli 2014. Tempo/Budi Purwanto

TEMPO.CO, JakartaSyair Sholawat Badar ciptaan KH. Ali Mansur Shiddiq dan lagu Syubbanul Wathon karangan KH. Wahab Hasbullah resmi tercatat di Kementerian Hukum dan HAM sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). 

Wakil Rais PWNU Jawa Timur, KH. Anwar Iskandar, dalam pertemuan para masyayikh mengungkapkan rasa syukurnya akan hal itu. Menurut dia, kedua karya tersebut telah menjadi bagian penting dari Nahdlatul Ulama (NU) yang harus dilindungi dan dilestarikan bersama. 

“Kami patut bersyukur karena Sholawat Badar dan lirik Syubbanul Wathon telah dicatat dan mendapat perlindungan hukum secara resmi dari Kemenkum dan HAM,” kata Anwar seperti dikutip Tempo dari laman pwnujatim.or.id, Selasa, 28 Desember 2021. 

Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, tersebut, salah satu agendanya adalah penyerahan Surat Pencatatan Ciptaan dari Kemenkum dan HAM. Pada kesempatan itu juga memutuskan kedua karya tersebut diusulkan untuk menjadi lagu wajib nasional. 

Dengan terbitnya Sertifikat HAKI tersebut, Ketua PWNU Jatim, Marzuki Mustamar, mengingatkan agar kedua karya tersebut jangan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang bersifat komersil tanpa izin. Sebab hak cipta karya telah sepenuhnya dimiliki kader NU. 

Menurut Marzuki, baik Sholawat Badar dan lirik Syubbanul Wathon telah menjadi marwah dan motto NU selama ini. Sebelumnya dalam keputusan Muktamar NU ke-28 di Krapyak, Yogyakarta, Sholawat Badar dikukuhkan menjadi mars NU. 

HARIS SETYAWAN

Baca juga: Sholawat Badar Karya Kiai Ali Mansur, Ini Maksud Awal Diciptakannya






DKI Pastikan Kebakaran di Gedung Kemenkumham Telah Padam, Penyebabnya Masih Diselidiki

1 hari lalu

DKI Pastikan Kebakaran di Gedung Kemenkumham Telah Padam, Penyebabnya Masih Diselidiki

Gedung Kemenkumham terbakar siang ini, 8 Desember 2022. Kebakaran melanda lantai lima yang penyebabnya masih diselidiki.


Kebakaran Terjadi di Gudang Penyimpanan Barang Milik Negara Kemenkumham

1 hari lalu

Kebakaran Terjadi di Gudang Penyimpanan Barang Milik Negara Kemenkumham

Kebakaran terjadi di Gudang barang peyimpanan milik negara (BMN) Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)


Kemenkumham Bantah Dubes AS Pengesahan RKUHP Bisa Bikin Investor Asing Kabur

2 hari lalu

Kemenkumham Bantah Dubes AS Pengesahan RKUHP Bisa Bikin Investor Asing Kabur

Sum Kim menilai pasal-pasal RKUHP ihwal moralitas bakal mempengaruhi investor asing kala memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia.


Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

2 hari lalu

Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

Jaleswari mengatakan pengesahan RKUHP beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.


Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

3 hari lalu

Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.


Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

3 hari lalu

Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

Sidang paripurna DPR mengesahkan RKUHP meski diwarnai sejumlah penolakan oleh masyarakat.


Kemenkumham Terbitkan Peta Jalan Pokja P5HAM Bagi Disabilitas Mental Psikososial

3 hari lalu

Kemenkumham Terbitkan Peta Jalan Pokja P5HAM Bagi Disabilitas Mental Psikososial

Pokja P5HAM menjadi penting karena persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental sangat memprihatinkan.


Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

4 hari lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR


Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

11 hari lalu

Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

Nasib program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sekarang dijalankan Badan Pusat Statistik atau BPS terombang-ambing. Kenapa?


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

11 hari lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.