Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendagri Terjunkan Tim untuk Awasi PPKM Mikro di 5 Daerah

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Kirab gunungan buah duren serta aneka buah-buahan lainnya di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kembali digelar setelah sebelumnya sempat absen karena pandemi COVID-19, Ahad, 19 Desember 2021. ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif
Kirab gunungan buah duren serta aneka buah-buahan lainnya di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kembali digelar setelah sebelumnya sempat absen karena pandemi COVID-19, Ahad, 19 Desember 2021. ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah akan kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Pengawasan secara khusus bakal dilakukan di 5 daerah tujuan wisata.

"Nah ini tadi sudah saya sampaikan ke kepala daerah, supaya mereka mengaktifkan kembali PPKM mikro ini," kata Tito Karnavian usai rapat koordinasi bersama Kepala Daerah, Senin, 27 Desember 2021 di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

PPKM mikro ini merujuk pada pengaktifkan kembali Satgas yang ada di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, Kampung, bahkan tingkat RT/RW. Satgas ini dikomandoi oleh Kepala administrasi setempat seperti lurah dan didukung oleh Babinsa Babinkamtibmas, termasuk juga tokoh-tokoh setempat.

Nantinya, Tito mengatakan mereka akan melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing. Tugasnya mulai dari pencegahan, memastikan protokol kesehatan, mengidentifikasi apakah ada warga yang sakit dengan gejala Covid-19, membantu mereka isolasi, hingga membantu membawa pasien ke rumah sakit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Bahkan kalau ada kasus di daerah itu, mereka bisa melakukan penutupan atau lockdown di tingkat itu. Kalau di RT ya RT itu. Nanti dibantu bansos sambil treatment mereka," kata Tito.

Tito juga mengatakan telah memerintahkan kepada Dirjen Pemerintahan Desa, untuk ikut mengawasi. Pengawasan terutama akan dilakukan di 5 daerah tujuan berlibur yakni, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, dan Lombok.

"Ini lima daerah prioritas kita akan turunkan tim. Apakah PPKM mikro ini jalan apa enggak. Sebab kalau PPKM mikro ini jalan, ada kebijakan lockdown tetap bisa dilakukan. Yang jalan kita akan memberikan penghargaan. Yang tak jalan tentunya nanti akan kita tegur, "kata Tito.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hati-hati, ASN Pose Jari Dukung Capres Bisa Dipecat, Ini 10 Pose yang Dilarang

20 hari lalu

Presiden Jokowi Akan Copot Jabatan ASN yang Tak Netral pada Pilpres 2024
Hati-hati, ASN Pose Jari Dukung Capres Bisa Dipecat, Ini 10 Pose yang Dilarang

Aparatur sipil negara (ASN) wajib netral dalam Pemilu. Termasuk dilarang pose jari yang menunjukkan dukungan ke calon presiden (Capres). Bisa dipecat.


Plh Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Minta Desa Berinovasi

21 hari lalu

Sesditjen Bina Pemdes Kemendagri Paudah memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelatihan aparatur desa Prorgram Penguatan Pemerintahan dan  Pembangunan Desa (P3PD), di Kendari, Sultra, Selasa, 14 November 2023.
Plh Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Minta Desa Berinovasi

Pelaksana Harian (PLH) Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P Bolombo meminta pemerintah desa untuk memunculkan inovasi-inovasi untuk memajukan desanya.


Dicopot Mendagri Sebagai Penjabat Gubernur, Suganda Pandapotan Pasaribu Punya Catatan Buruk di Bangka Belitung

25 hari lalu

Penjabat Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu bersama Direktur Bisnis Bank SumselBabel Antonius Prabowo Argo meresmikan ATM Drive Thru di Alun-alun Taman Merdeka Pangkalpinang, Rabu, 27 September 2023. Foto: Istimewa
Dicopot Mendagri Sebagai Penjabat Gubernur, Suganda Pandapotan Pasaribu Punya Catatan Buruk di Bangka Belitung

Sederet catatan Suganda Pandapotan Pasaribu saat menjabat sebagai PJ Gubernur Bangka Belitung.


Dievaluasi Kemendagri, APBD Perubahan DKI Ditambah Rp 28 Miliar

28 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Dievaluasi Kemendagri, APBD Perubahan DKI Ditambah Rp 28 Miliar

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengesahkan Perda tentang APBD Perubahan DKI 2023 dengan besaran Rp 79,529 triliun.


Harga Cabai Kian Pedas, Laju Inflasi Akhir Tahun Bakal Meroket?

31 hari lalu

Pedagang tengah mensortir cabai di Pasar Senen, Jakarta, Jumat 9 Juni 2023. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendag Isy Karim mengungkapkan sejumlah harga bahan pokok mulai naik menjelang Hari Raya Idul Adha 2023, harga cabai merah keriting naik 9,47 persen menjadi Rp 39.300 per kilogram dan cabai merah besar naik 8,38 persen menjadi Rp 40.100 per kilogram. Cabai rawit merah juga ikut naik 8,25 persen menjadi Rp 44.600 per kilogram. Tempo/Tony Hartawan
Harga Cabai Kian Pedas, Laju Inflasi Akhir Tahun Bakal Meroket?

Harga cabai yang meroket belakangan ini tak ayal membuat inflasi melambung di sejumlah daerah. Apa yang harus dilakukan pemerintah?


Impor Bawang Putih Dibenahi, Penerbitan Izin Tak Lagi Perlu Persetujuan Menteri Perdagangan

36 hari lalu

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Budi Santoso, usai rapat bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Impor Bawang Putih Dibenahi, Penerbitan Izin Tak Lagi Perlu Persetujuan Menteri Perdagangan

Setelah dinilai maladministrasi oleh Ombudsman RI, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso menyatakan akan membenahi tata kelola pemberian izin impor bawang putih.


Moeldoko Beberkan 3 Strategi Utama RI Hadapi Pandemi Covid-19

43 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Moeldoko Beberkan 3 Strategi Utama RI Hadapi Pandemi Covid-19

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengatakan pemerintah menerapkan tiga strategi saat menghadapi pandemi Covid-19 di tengah ketidakpastian global. Apa saja?


Jejak Heru Budi, Penjabat Gubernur Jakarta yang Masih Dibutuhkan Tito Karnavian

50 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerima surat keputusan perpanjangan masa jabatan di Kementerian Dalam Negeri, Senin, 16 Oktober 2023. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Jejak Heru Budi, Penjabat Gubernur Jakarta yang Masih Dibutuhkan Tito Karnavian

Masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta akhirnya diperpanjang.


Masa Jabatan Pj Gubernur DKI Diperpanjang Setahun, Heru Budi Akan Dievaluasi Kemendagri Tiap 3 Bulan

51 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerima surat keputusan perpanjangan masa jabatan di Kementerian Dalam Negeri, Senin, 16 Oktober 2023. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Masa Jabatan Pj Gubernur DKI Diperpanjang Setahun, Heru Budi Akan Dievaluasi Kemendagri Tiap 3 Bulan

Heru Budi akan kembali menjabat sebagai Pj Gubernur DKI hingga setahun mendatang. Akan dievaluasi setiap tiga bulan.


Masa Tugas Heru Budi Sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta Diperpanjang Hingga 2024

51 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerima surat keputusan perpanjangan masa jabatan di Kementerian Dalam Negeri, Senin, 16 Oktober 2023. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Masa Tugas Heru Budi Sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta Diperpanjang Hingga 2024

Heru Budi Hartono menerima SK perpanjangan masa jabatan Pj Gubernur dari Kemendagri.