Demokrat Apresiasi Putusan PTUN Yang Tolak Gugatan Pendukung Moeldoko

Reporter

Koordinator Tim Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Mehbob memberi keterangan kepada wartawan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 23 Maret 2021. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menolak gugatan pendukung Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko kepada Kementerian Hukum dan HAM. Gugatan ini perihal Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 dan Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. 

Dalam pertimbangan hukum pada salinan putusan dengan Nomor Perkara 154/G/2021/PTUN-JKT, Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak karena PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan internal partai, walaupun objek gugatan adalah SK Menkumham. Hal ini ditegaskan dalam pasal 32 ayat 1 UU Parpol dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang telah menjelaskan perselisihan internal parpol merupakan kewenangan Mahkamah Partai.

Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi keputusan itu. “Putusan PTUN tersebut merupakan kado akhir tahun bagi demokrasi di Indonesia,” kata Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob, dalam keterangan tertulis, Kamis, 23 Desember 2021.

Dia menambahkan, bahwa sejak upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak KSP Moeldoko melalui KLB Ilegal Deli Serdang pada 5 Maret 2021, hal ini menarik perhatian publik. Sebab, menurutnya ada abuse of power yang mengancam keberlangsung demokrasi di Indonesia. 

“Karena itu Partai Demokrat dalam upaya menghadapi pembegalan politik dari KSP Moeldoko terus mendapat dukungan para pecinta demokrasi,” kata Mehbob.

Dia juga mengapresiasi Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara ini secara objektif dan adil secara hukum. Dia menilai bahwa Putusan PTUN ini bukan sekedar kemenangan Partai Demokrat melainkan kemenangan rakyat Indonesia yang menginginkan demorasi dan keadilan selalu tegak. 

“Putusan PTUN ini semakin menguatkan keputusan Menkumham yang mengesahkan DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat sudah sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga dengan adanya keputusan ini makin memperkokoh kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” ujar Mehbob.

JESSICA ESTER

Baca juga: Kubu Moeldoko Bantah Sebar Teror ke Pengurus Demokrat AHY






Jokowi dan Joe Biden Sepakat Kembangkan Kendaraan Listrik, Dananya Rp 308 T

22 jam lalu

Jokowi dan Joe Biden Sepakat Kembangkan Kendaraan Listrik, Dananya Rp 308 T

Presiden Jokowi dilaporkan telah menjalin kesepakatan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terkait pengembangkan kendaraan listrik.


Aksi Nyata Transisi Energi Bawa PLN Raih Green Initiative Awards 2022

1 hari lalu

Aksi Nyata Transisi Energi Bawa PLN Raih Green Initiative Awards 2022

Pemerintah menilai PLN telah melakukan aksi nyata. Antara lain melalui PLTS terapung dan penguatan ekosistem kendaraan listrik.


Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

1 hari lalu

Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

Demokrat menilai AHY memiliki keunggulan ketimbang Ridwan Kamil atau pun Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Anies Baswedan.


Temui Pimpinan Politik Australia, AHY Bicara Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

3 hari lalu

Temui Pimpinan Politik Australia, AHY Bicara Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

AHY menyampaikan sejumlah isu pokok di berbagai forum tersebut. Di antaranya, menyoroti multilateralisme yang bermasalah.


Demokrat Kritik Analogi Jokowi: Keriput dan Rambut Putih Tanda Penuaan

5 hari lalu

Demokrat Kritik Analogi Jokowi: Keriput dan Rambut Putih Tanda Penuaan

Demokrat menilai ucapan Jokowi bahwa pemimpin yang memikirkan rakyat adalah yang berambut putih dan memiliki keriput sebagai pembodohan.


Demokrat Kritik Acara Nusantara Bersatu: Lebih Baik Dananya Untuk Korban Gempa Cianjur

5 hari lalu

Demokrat Kritik Acara Nusantara Bersatu: Lebih Baik Dananya Untuk Korban Gempa Cianjur

Partai Demokrat menyebut dana acara Nusantara Bersatu lebih baik disalurkan untuk korban Gempa Cianjur.


Relawan Ubah Deklarasi Moeldoko Lebih Sederhana, Prioritaskan Bantu Korban Gempa Cianjur

6 hari lalu

Relawan Ubah Deklarasi Moeldoko Lebih Sederhana, Prioritaskan Bantu Korban Gempa Cianjur

Relawan mengubah agenda deklarasi Moeldoko menjadi lebih sederhana dan berfokus pada aksi kemanusiaan korban gempa Cianjur


Kartu Prakerja Berjalan 3 Tahun, Penerima Manfaat di Aceh Tembus 400 Ribu Orang

9 hari lalu

Kartu Prakerja Berjalan 3 Tahun, Penerima Manfaat di Aceh Tembus 400 Ribu Orang

Sebanyak 440.287 dari total 16,4 juta penerima Program Kartu Prakerja berasal dari Provinsi Aceh.


Koalisi Perubahan Tak Kunjung Deklarasi, PKS: Kami Tidak Ingin Cek Kosong

11 hari lalu

Koalisi Perubahan Tak Kunjung Deklarasi, PKS: Kami Tidak Ingin Cek Kosong

Hidayat Nur Wahid, menyebut PKS menginginkan koalisi yang paham betul apa saja yang bakal dikerjakan bersama.


Bamsoet Apresiasi KSP Dukung Konser Slank

12 hari lalu

Bamsoet Apresiasi KSP Dukung Konser Slank

Puncak konser HUT-39 Slank 'Beautiful Smile Indonesia Tour' akan diselenggarakan di Pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta pada 17 Desember 2022