Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Banggar DPR Berikan Apresiasi Pendapatan Negara Meningkat

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengapresiasi kinerja pemerintah atas pencapaian pendapatan negara yang terus meningkat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu sebagai dampak pandemi Covid-19.

Per November 2021 atau kurang sebulan tutup buku, pendapatan negara telah mencapai Rp 1.699,4 triliun atau 97,5 persen dari target pendapatan negara pada APBN 2021 sebesar Rp 1.743,6 triliun.

“Banggar DPR RI  terus memberikan dukungan kepada pemerintah, khususnya kepada Menteri Keuangan yang secara disiplin mengawal dan mengelola APBN kita," ujar Said, Rabu, 22 Desember 2021. 

Menurutnya, kedisiplinan diperlukan agar APBN tidak keluar jalur, sehingga fiskal tetap terkendali dan pruden. Namun, ia tetap mengharapkan ada transformasi kebijakan yang terus dijalankan. Sebab, masih terdapat kelemahan-kelemahan fundamental dalam postur pendapatan negara.

Said menjelaskan, penopang utama pendapatan negara dari Januari-November 2021 adalah naiknya beberapa harga komoditas dunia yang menjadi tumpuan ekspor selama ini. Misalnya, PPh Migas yang naik hingga 57,7 persen dari tahun lalu, termasuk sumbangannya ke PPN yang juga naik 19,8 persen secara tahunan.

Hingga November 2021, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.082,6 triliun atau tumbuh 17 persen dari November 2020 lalu.  Naiknya harga komoditas juga memberikan kontribusi positif terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga November 2021, realisasi PNBP mencapai Rp382,5 triliun atau 128,3 persen dari target APBN 2021. “Sumbangan PNBP ini didapat dari naiknya harga migas, batu bara, serta minyak kelapa sawit, dan mineral," ucap Said.

Sektor lain yang selalu menjadi langganan penopang pendapatan negara adalah penerimaan bea dan cukai. Target penerimaan bea dan cukai pada APBN 2021 sebesar Rp214,96 triliun. Hingga November 2021, realisasi penerimaan bea dan cukai mencapai Rp232,25 triliun naik 26,58 persen dari November tahun lalu. “Kenaikan di sisi kepabeanan karena mulai bangkitnya kegiatan ekspor dan impor, terutama ekspor komoditas, dan sektor cukai industri hasil tembakau," kata Said. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia merekomendasikan beberapa kebijakan penting yang harus dilakukan pemerintah tahun depan. Pertama, membenahi sistem penerimaan perpajakan nasional. Setidaknya ada dua peluang sumber penerimaan baru pada tahun 2022, yakni diberlakukannya pajak karbon dan pengampunan pajak dari 1 Januari–30 Juni 2022. 

Tingginya produksi dan konsumsi terhadap barang mengandung karbon, kata Anggota Komisi XI DPR RI tersebut, akan memberikan kontribusi penerimaan perpajakan dari karbon sepanjang pemerintah segera menyelesaikan aturan teknis pelaksanaannya. 

Kedua, pengampunan pajak jilid 2 tahun 2022 dapat memberi kontribusi tambahan penerimaan perpajakan Rp110-120 triliun. pemberlakukan pajak karbon berpotensi mengoreksi pos perpajakan lainnya seperti PPh dan PPN migas dan batubara.

Ketiga, harus disadari industri migas akan segera menjadi sunset industry. Investasi pemerintah, BUMN dan swasta harus mendorong tumbuhnya energi baru dan terbarukan sebagai arah industri ke depan. Keempat, penerimaan cukai selama ini didominasi oleh cukai industri hasil tembakau. Sementara banyak sekali barang kena cukai lainnya yang bisa kita lakukan. Kelima, pada tahun 2019, Wajib Pajak (WP) terdaftar sebanyak 41,99 juta, dan yang wajib SPT sebanyak 18,3 juta.

Keenam, transformasi penerimaan pajak harus didorong agar bertumpu pada PPh orang pribadi. Sebab bila masih bertumpu pada PPh badan sangat berisiko terhadap kondisi ekonomi domestik dan global. 

"Artinya jika penerimaan perpajakan masih bertumpu pada PPh badan yang tahun 2019 hanya berjumlah 3,3 juta usaha, dan yang wajib SPT sebanyak 1,47 juta, namun realisasi SPT hanya 963 ribu, maka risikonya akan lebih besar," ujar Said. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

2 hari lalu

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Antisipasi Demam Berdarah

Banyak rumah sakit penuh sehingga pasien tidak tertampung. Masyarakat miskin kesulitan akses pelayanan kesehatan.


Puan akan Hadiri Sidang Umum Forum Parlemen Dunia di Swiss

7 hari lalu

Puan akan Hadiri Sidang Umum Forum Parlemen Dunia di Swiss

Sidang IPU di Swiss mengusung tema perdamaian karena ada 56 negara yang mengalami konflik bersenjata.


DPR Minta Riset Perilaku Penjualan Minyak Makan Merah

8 hari lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto saat mengikuti Raker dengan Kemenkop UKM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024). Foto: Oji/nr
DPR Minta Riset Perilaku Penjualan Minyak Makan Merah

riset tersebut penting untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat setelah mencoba produk olahan minyak sawit mentah


Puan dan Peserta KTT di Prancis Sepakat Perjuangkan Hak Perempuan

20 hari lalu

Puan dan Peserta KTT di Prancis Sepakat Perjuangkan Hak Perempuan

Sejumlah gagasan yang disampaikan Puan diadopsi pada joint statement di KTT Ketua Parlemen Perempuan.


Puan Bicara di Women Speakers' Summit tentang Perempuan dan Pemilu

20 hari lalu

Puan Bicara di Women Speakers' Summit tentang Perempuan dan Pemilu

Puan mengimbau delegasi parlemen perempuan dari 24 negara memperjuangkan hak-hak perempuan di negara masing-masing.


Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

Fraksi Partai Nasdem belum mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Surya Paloh untuk menandatangani persetujuan hak angket.


Isi Diskusi Puan dan Ketua Majelis Nasional Prancis Prancis

22 hari lalu

Isi Diskusi Puan dan Ketua Majelis Nasional Prancis Prancis

Puan dan Yal Braun-Pivet banyak membahas tentang persamaan hak perempuan.


Sufmi Dasco Ingatkan Pentingnya Jaga Etika Politik

23 hari lalu

Sufmi Dasco Ingatkan Pentingnya Jaga Etika Politik

Menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak untuk menciptakan pemilu yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan rakyat.


DPR Minta Pemerintah Benahi Masalah Pangan

23 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad saat membaca pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024). Foto : Jaka/Andri
DPR Minta Pemerintah Benahi Masalah Pangan

DPR RI meminta pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif untum menekan harga kebutuhan pokok yang kian melambung tinggi.


Kata Pegiat Pemilu soal Penghapusan Ambang Batas Parlemen 4 Persen

26 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). . ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt (ADITYA PRADANA PUTRA/ADITYA PRADANA PUTRA
Kata Pegiat Pemilu soal Penghapusan Ambang Batas Parlemen 4 Persen

Pegiat pemilu meminta DPR dan pemerintah membuat kajian akademis dan rumus untuk menentukan ambang batas parlemen.