INFO NASIONAL – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional acap disebut Bappenas, tengah melakukan konsolidasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait, menyiapkan kerangka ekonomi biru (blue economy).
Ekonomi biru merupakan paradigma yang memanfaatkan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja dengan menjaga kelestarian ekosistem perairannya. Hal ini sejalan dengan tujuan ke-14 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), yakni keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. “Kita bisa memanfaatkan kekayaan laut tapi sekaligus menjaga kelestarian laut itu sendiri, diukur melalui status ocean health,” ujar Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas, Gellwynn Jusuf, Senin, 20 Desember 2021.
Menurut Gellwynn, inisiasi Ekonomi Biru pada acara Musrenbangnas, Mei silam Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya pengembangan ekonomi biru. Presiden menyampaikan Indonesia memiliki kekuatan dalam ekonomi biru, Indonesia merupakan negara terkaya dalam hal keanekaragaman hayati di laut. Pernyataan Presiden ini diulang kembali oleh Menteri Keungan pada acara recovery and resilience pendanaan inklusif untuk pencapaian SDGs 2030. Dirasakan selama ini, ekonomi biru baru sebatas wacana di berbagai kementerian dan lembaga. Kini, sudah saatnya diimplementasikan agar pembangunan berbasis laut di Indonesia dapat mencapai target pada tujuan pada SDGs, terutama SDG 14: Kehidupan di Bawah Laut.
Untuk mengembangkan ekonomi biru, diperlukan pendanaan biru (blue finance) agar dapat membiayai pembangunan kelautan dan perikanan. Namun, pembiayaan negara melalui APBN sangat terbatas, sehingga sulit membebankan tanggung jawab untuk mengembangkan ekonomi biru hanya dengan dana APBN. Karena itu, dibutuhkan inovasi mendapatkan dana lain yang dapat menunjang pendanaan biru untuk menggerakan pertumbuhan di sektor kelautan dan perikanan.
Tanggung jawab menjaga pesisir, pantai dan laut di Indonesia untuk selalu dalam kondisi “sehat” bukan hanya keinginan masyarakat Indonesia saja, namun juga seperti keinginan masyarakat global. Laut yang sehat akan lebih menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan. Dengan demikian keperluan dana untuk membuat laut di Indonesia tetap selalu sehat dapat mengundang pendanaan oleh investor melalui pendanaan alternatif, diantaranya yang disebut blue bonds.
Gellwynn menyebut setidaknya ada empat tantangan terhadap pendanaan biru dan upaya mendapatkan blue bond. Pertama, belum ada kerangka investasi dan taksonomi untuk pendanaan biru. Saat ini, baru ada pendanaan hijau dan SDGs. “Kita sudah dapat green bond yang menghasilkan US$ 3,5 milyar selama 2018-2021, dan yang terakhir bahkan dapat SDGs bond sebanyak 500 juta Euro. Sementara blue bond belum ada, karena itu perlu menjadi perhatian segera,” katanya.
Tantangan kedua, Gellwynn melanjutkan, belum tersedianya keterpaduan dan ketersediaan pada informasi, kepedulian, kapasitas dan skala dalam investasi. Artinya, pemerintah harus segera mengidentifikasi investasi apa saja yang cocok dalam rangka strategi mengundang dan menangani investasi pada pengembangan ekonomi biru.
Tantangan berikutnya yakni lemahnya pipeline investasi. “Sulit bagi investor untuk mendapatkan peluang usaha yang layak untuk diinvestasikan dan kredibel. Hulu dan hilir masih terputus. Akibatnya perbankan enggan menyetujui pembiayaan,” ucap Gellwynn. Pengembangan ekonomi biru yang belum terkoordinasi dan terpadu ini juga menyebabkan investor malas menanamkan modal.
Hal ini terkait dengan tantangan keempat, yakni risiko tinggi dalam investasi di bidang kelautan dan perikanan dibarengi belum adanya regulasi yang mendukung mitigasi risiko oleh pemerintah atau lembaga masyarakat. “Masih sedikit praktisi atau LSM yang mampu memahami untuk meminimalisasi risiko dengan mengajarkan praktik kepada dunia usaha atau investor,” ujarnya.
Salah satu langkah nyata dalam mendukung Ekonomi Biru, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menandatangani komitmen kerja sama dengan Swedia di bidang blue economy pada Oktober lalu menyampaikan bahwa blue economy bisa dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan pemulihan dan transformasi ekonomi pascapandemi. Bappenas kini melakukan kajian menyeluruh dalam memetakan investasi yang cocok pada sektor kelautan dan perikanan, sehingga negara dapat mengupayakan menerbitkan blue bonds.
“Sekarang ini bagaimana caranya konsep blue bond diterima dan dipahami semua kementerian/lembaga menjadi hal yang prioritas. Bukan sekadar sadar pentingnya blue finance, tapi mau bergerak bersama,” tutur Gellwynn.
Untuk menerbitkan blue bonds, pemerintah dapat belajar dari kerangka penerbitan bonds yang dibuat sebelumnya sehingga berhasil menerbitkan green bond dan SDG’s bond. Indonesia juga dapat bercermin pada Seychelles, negara kecil di lepas pantai Afrika Timur sebagai satu-satunya negara yang berhasil mendapatkan blue bonds sebesar US$ 5 juta dari Bank Dunia pada 2018.
Beberapa mitra pembangun diantaranya ADB dan Bank Dunia, Gellwynn menyebut, sebenarnya sudah tertarik membantu Indonesia menyiapkan blue bonds. Pada Mei 2019, ADB telah menginisiasi Ocean Financing Initiative yang mendukung para anggotanya untuk mewujudkan pendanaan berbagai proyek yang dapat membantu dan memperbaiki ekosistem laut serta mempromosikan ekonomi biru yang berkelanjutan.
Pendekatan dilakukan dengan membangun peluang investasi yang mendukung ocean health dan ekonomi biru yang bankable di berbagai negara. Maka ini saatnya bekerjasama, melibatkan para pihak dan regulator untuk duduk bersama dan membahas kerangka pengembangan pendanaan biru. “Ingat, kontribusi perikanan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) baru 2,5 persen, melibatkan 7,5 jiwa. Itu menjadi concern kita. Potensi laut kita sangat besar tetapi pemanfaatannya masih sangat kecil,” ujar Gellwynn. (*)
