TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes membantu mendorong pengembangan usaha-usaha rakyat di pedesaan, bukan malah menjadi pesaing bahkan mematikan usaha rakyat.
"BUMDesa harus mengambil peran dalam kegiatan ekonomi bermanfaat, jangan sampai justru mematikan ekonomi rakyat yang sudah ada,” kata Jokowi dalam acara peluncuran Sertifikat Badan Hukum dan Pembukaan Rakornas BUMDesa, Senin, 20 Desember 2021.
Jokowi meminta BUMDesa membangun usaha baru yang belum ada di desa, namun dibutuhkan masyarakat. Dengan begitu, peran BUMDesa lebih bermanfaat.
BUMDes juga diminta membantu usaha rakyat dalam mencari pasokan bahan baku untuk produksi di bidang pertanian atau perkebunan. "Misalnya beli pupuk, tidak usah sendiri-sendiri, bisa dikonsolidasikan di BUMDesa," ujar Jokowi.
Pendirian Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021. BUMDes ditetapkan sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Jokowi menegaskan bahwa sejak 2014 pemerintah telah berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran dan perbatasan, serta tidak lagi Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris. BUMDesa ini diharapkan menjadi salah satu medium untuk membangun pedesaan.
Jokowi berjanji akan meminta BUMN dan perusahaan swasta yang beroperasi di desa untuk turut serta melibatkan BUMDesa dalam kegiatan usahanya.
“Jangan yang di desa hanya jadi penonton. Lalu lalang truk, lalu lalang hasil-hasil perkebunan yang gede-gede, rakyat hanya menonton tambang diambil keluar dari desa, rakyat hanya melihat saja. Libatkan (BUMDesa), nanti saya dengan tegas melibatkan BUMDesa,” kata Jokowi.
Baca: PGI Surati Jokowi Minta Pertambangan di Sangihe Dihentikan
DEWI NURITA