Gobel Dengarkan Aspirasi Kelompok PRT Soal RUU

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat audiensi dengan Koordinatoriat Nasional Jaringan Advokat Pekerja Rumah Tangga.

INFO NASIONAL-Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menggelar audiensi dengan Koordinatoriat Nasional Jaringan Advokat Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) yang menyampaikan aspirasinya terkait RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

"Apa yang disampaikan dalam pertemuan itu banyak juga dibahas di RUU yang lain. Sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menerima aspirasi tersebut. Kami mendorong pekerja rumah tangga bisa menjadi bagian dalam meningkatkan produktivitas dan mendapatkan devisa dari luar negeri," ujar Gobel di Jakarta, Selasa, 14 Desember 2021.

Dia mengungkapkan, banyak pekerja yang bukan termasuk sebagai pekerja rumah tangga yang juga dikirim ke luar negeri. Pihaknya akan mengkomunikasikan hal ini dengan fraksi-fraksi di DPR bila ada perbedaan pandangan terkait RUU PPRT, segera menemukan satu titik temu.

"Supaya bisa terwujud, kita harus lakukan komunikasi-komunikasi politik, melihat urgensinya. Karena semua pembahasan (RUU) prioritas yang dilakukan DPR, kedudukannya sama penting,  tidak ada yang tidak penting. Hanya saja dari yang penting ini, ada yang lebih prioritas dan harus kita bahas," ujarnya. Gobel berpandangan, para PRT juga berperan mendorong dan meningkatkan produktivitas kepada majikannya.

Senada dengan Gobel, Anggota DPR RI Fraksi NasDem Lisda Hendrajoni menyatakan, fraksinya mendukung agat RUU PPRT ini bisa segera masuk di dalam Prolegnas, dibahas dan segera disahkan. "Namun demikian, tentu semuanya berproses. Dalam artian, apa-apa yang sudah ada misalnya RUU TPKS, itu kan juga yang mereka harapkan untuk perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia, salah satunya termasuk PPRT," katanya.

Perihak BPJS bagi PRT, jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan itu juga sebenarnya sudah ada. “Walaupun belum ada undang-undang khusus tentang PPRT, namun hal tersebut juga sudah berjalan," ujar Lisda.

Dia menilai, selain soal perlindungan, jaminan pekerjaan, dan juga jaminan kesehatan, perlu ada pelatihan-pelatihan bagi PRT tersebut. "Mereka (PRT) juga harus bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab pekerjaannya, seperti mengoperasikan peralatan, membangun komunikasi yang baik, serta bagaimana harus bersikap," katanya.(*)






Legislator Apresiasi Capaian Airnav Indonesia

19 jam lalu

Legislator Apresiasi Capaian Airnav Indonesia

Dalam pertemuan asosiasi Air Navigation beberapa negara sahabat di Asia Pasifik, Airnav Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon atau mencapai Net Zero emission.


Komisi III DPR: Pengedar dan Penjual Narkoba Harus Dihukum Maksimal

19 jam lalu

Komisi III DPR: Pengedar dan Penjual Narkoba Harus Dihukum Maksimal

Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono tegaskan bahwa masalah narkoba merupakan tanggungjawab bersama.


Legislator Minta Panglima TNI Tingkatkan Profesionalisme Tentara

20 jam lalu

Legislator Minta Panglima TNI Tingkatkan Profesionalisme Tentara

Politisi dari Fraksi PPP ini juga memberikan perhatian khusus agar TNI mampu berdiri di posisi yang tepat saat dihelatnya pesta demokrasi.


Puan Terima Brevet Kehormatan TNI AL

6 hari lalu

Puan Terima Brevet Kehormatan TNI AL

Puan ikut merasakan perjalanan kapal selam KRI Alugoro-405 di dalam lautan.


GKSB DPR Kunjungi Dubes RI untuk Chile

12 hari lalu

GKSB DPR Kunjungi Dubes RI untuk Chile

GKSB DPR mendapat sejumlah informasi dari Dubes M Anshor tentang kondisi di Chile dan Amerika Latin.


GKSB DPR Bertemu dengan Parlemen Chile

12 hari lalu

GKSB DPR Bertemu dengan Parlemen Chile

DPR dan Parlemen Chile sepakat untuk meningkatkan kerja sama antarparlemen.


Komisi IV: Badan Pangan Nasional punya Tanggung Jawab Besar Wujudkan Kedaulatan Pangan

18 hari lalu

Komisi IV: Badan Pangan Nasional punya Tanggung Jawab Besar Wujudkan Kedaulatan Pangan

DPR akan membahas perlunya penambahan anggaran untuk Bapanas atau NFA.


Anggota DPR Dorong Percepatan UMKM Miliki NIB

32 hari lalu

Anggota DPR Dorong Percepatan UMKM Miliki NIB

BKPM telah mendorong 1,8 juta UMKM memiliki NIB. Sementara jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta.


Anggota DPR Dukung Langkah Polres Jakpus Tangani Konser Berdendang Bergoyang

34 hari lalu

Anggota DPR Dukung Langkah Polres Jakpus Tangani Konser Berdendang Bergoyang

Penonton konser musik tersebut tembus 21 ribu orang.


Anggota Komisi XI Nilai Tantangan Global Harus Dijadikan Peluang

34 hari lalu

Anggota Komisi XI Nilai Tantangan Global Harus Dijadikan Peluang

Tantangan global bisa ditekan dengan mendorong ekspor.