TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Abraham Lunggana alias Haji Lulung wafat pada Selasa, 14 Desember 2021 di Rumah Sakit Harapan Kita.
Sosok mantan anggota DPRD DKI Jakarta ini dikenal cukup kontroversial. Apalagi ketika terlibat perseteruan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ahok dan Lulung memiliki riwayat panjang dalam hubungan politik mereka yang naik-turun. Berikut rangkumannya.
1. Beking Preman di Tanah Abang
Hubungan Haji Lulung dan Ahok memanas setelah pemerintah DKI berencana menata Pasar Tanah Abang. Lulung memang dikenal sebagai pengusaha yang menguasai lahan parkir di kawasan itu.
Lulung murka ketika Ahok diberitakan sempat berujar bahwa sulitnya penertiban Tanah Abang disebabkan adanya preman yang menjadi beking para pedagang liar di sana. Belakangan Ahok membantah pernah merilis pernyataan macam itu. Tapi apapun penjelasan Ahok, sebagai penguasa informal di Tenabang, Lulung merasa disindir. Apalagi ketika Ahok menuding Lulung tak pantas jadi anggota DPRD jika tak paham Peraturan Daerah Ketertiban Umum yang dirancang dan disahkannya sendiri.
2. Tak Pantas Jadi Wakil Ketua DPRD
Lulung yang tak terima disebut ada beking preman di Tanah Abang, tersinggung dengan ucapan Ahok. Ia meminta Ahok mengungkap sosok anggota DPRD DKI yang menjadi beking. "Wagub jangan selengean (sembarangan), dia lambang negara, pejabat, saya sudah bilang ke Pak Jokowi tolong Wagub ditegur," kata Lulung seusai menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis, 25 Juli 2013.
Ahok menilai ucapan Haji Lulung yang menyebut dia selengean tak mencerminkan diri sebagai wakil rakyat dan Wakil Ketua DPRD DKI. "Justru yang saya pertanyakan, kalau dia wakil ketua DPRD. Dia mengerti enggak sih waktu perda (peraturan daerah) itu, perda itu dia yang bikin loh sama kami," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat, 26 Juli 2013.
Cibiran Lulung padanya, kata Ahok, menunjukkan politikus PPP itu tak paham dengan perda yang dia buat. Kalau begitu, lanjut Ahok, Lulung tak pantas disebut sebagai pimpinan DPRD. "Jadi kalau ada wakil ketua tidak ngerti perda, apalagi langgar perda dia sebetulnya sudah nggak boleh jadi wakil ketua DPRD lagi. Sudah gugur," kata Ahok.
3. Minta Mendagri Pecat Lulung
Setelah menyebut Lulung sebagai Wakil Ketua DPRD yang tidak paham perda, Ahok meminta Menteri Dalam Negeri saat itu, Gamawan Fauzi, untuk memecat Lulung dari kursi DPRD DKI Jakarta. "Justru saya mesti bukan ukur jiwa lagi, waktu tes masuknya Mendagri bisa copot harusnya. Mendagri bisa copot seperti itu," ujar Ahok, Jumat, 26 Juli 2013.
4. Sengkarut Lurah Susan
Ahok pernah mengecam pendapat Menteri Gamawan soal Lurah Lenteng Agung saat itu, Susan Jasmine Zulkifli, yang menyarankan Pemerintah DKI Jakarta mengevaluasi penempatan Susan di Lenteng Agung. Penempatan ini menimbulkan protes sejumlah warga karena tak mau dipimpin lurah non-muslim. "Ini negara Pancasila, pemilihan pejabat bukan ditentukan orang yang menolak atau tidak menolak," kata Ahok di Monas, Jakarta, Jumat, 27 September 2013. "Pak Mendagri harus belajar lagi konstitusi kalau gitu."
