Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fraksi PPP Usul RUU TPKS Berubah Judul Jadi RUU Tindak Pidana Seksual

Reporter

image-gnews
Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik.com
Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PPP mengusulkan agar judul rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS berubah menjadi RUU Tindak Pidana Seksual.

"Fraksi PPP menyampaikan catatan untuk diakomodir, pertama, judul RUU diubah menjadi RUU Tindak Pidana Seksual atau RUU TPS," kata Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PPP, Syamsurizal, dalam Rapat Pleno Baleg DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 8 Desember 2021.

Ia menjelaskan, usulan perubahan judul tersebut agar bisa mengatur pelanggaran seksual yang memiliki unsur kekerasan atau tanpa kekerasan, termasuk penyimpangan seksual.

Menurut dia, perubahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi RUU Tindak Pidana Seksual bisa mencontoh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ia mengatakan di dalam UU ini bisa mengatur pencegahan, peran serta masyarakat, serta ruang lingkup yang masuk kepada bentuk, dan jenis Tindak Pidana Korupsi.

Syamsurizal mengatakan, Fraksi PPP juga mengusulkan Konsideran Mengingat, agar memasukkan pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Sebab, perbuatan seksual merupakan hak yang melekat pada diri manusia yaitu memilki nafsu syahwat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu menurut dia, F-PPP juga mengusulkan agar dalam BAB I RUU TPKS mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 2 tentang defenisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diusulkan agar Pasal 1 angka 2 dijadikan angka 1, dan dihapus kata "Kekerasan".

Ia menjelaskan redaksional pasal 1 angka 2 menjadi "Tindak Pidana Seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis".

"Dengan menghapus kata 'Kekerasan' sehingga istilahnya menjadi Tindak Pidana Seksual, merupakan pertimbangan nilai-nilai agama yang diakui di Indonesia. Karena segala bentuk kejahatan seksual secara tegas dilarang oleh agama apapun, termasuk di dalamnya larangan hubungan seksual di luar perkawinan dan penyimpangan seksual atau seks sesama jenis," katanya soal usulan perubahan judul menjadi RUU TPKS.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PPP akan Bahas Kepastian Masuk Koalisi Prabowo atau Tidak dalam Rapimnas

2 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP akan Bahas Kepastian Masuk Koalisi Prabowo atau Tidak dalam Rapimnas

PPP akan membahas kemungkinan partai berlambang kabah ini masuk koalisi Prabowo atau tidak dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)


Hasto PDIP: Ada Operasi Politik Kecilkan Suara PPP dan Sinyal Berkoalisi Kembali di Pilkada 2024

2 hari lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hasto PDIP: Ada Operasi Politik Kecilkan Suara PPP dan Sinyal Berkoalisi Kembali di Pilkada 2024

Sekjen PDIP Hasto menyebut adanya operasi politik untuk mengecilkan suara PPP di Pemilu 2024. Hasto juga memberi sinyal kembali berkoalisi dengan PPP.


Gejala Stroke pada Perempuan dan Faktor Pemicu Serangan

2 hari lalu

Ilustrasi stroke.saga.co.uk
Gejala Stroke pada Perempuan dan Faktor Pemicu Serangan

Secara umum, gejala stroke bisa berupa wajah yang turun, satu lengan lemah, dan bicara cadel. Bagaimana dengan perempuan?


Soal Rencana Persamuhan dengan Prabowo, PDIP dan PPP Bilang Begini

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin,  25 Maret 2024. ANTARA/HO-PDIP
Soal Rencana Persamuhan dengan Prabowo, PDIP dan PPP Bilang Begini

PDIP dan PPP angkat bicara soal rencana persamuhan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Begini kata mereka.


Ini Kata PPP soal Kunjungan Prabowo dan Gerindra ke Kantor DPP

2 hari lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
Ini Kata PPP soal Kunjungan Prabowo dan Gerindra ke Kantor DPP

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan belum ada rencana kedatangan Prabowo ke kantornya.


PDIP Respons Wacana Pertemuan Prabowo dengan PPP hingga Dukung Partai Ka'bah Lolos Parlemen

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin,  25 Maret 2024. ANTARA/HO-PDIP
PDIP Respons Wacana Pertemuan Prabowo dengan PPP hingga Dukung Partai Ka'bah Lolos Parlemen

PDIP tidak ingin sejarah PPP dihilangkan di dalam sejarah Republik Indonesia.


PDIP Bicara Peluang Koalisi dengan PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilkada Serentak 2024

2 hari lalu

(Ki-ka) Konferensi pers TPN Ganjar-Mahfud soal berakhirnya masa kampanye dan potensi kecurangan di Pemilu yang dihadiri oleh Mahkamah Partai PPP mewakili Sekjen PPP, Abdullah Mansyur, Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, Sekjen Hanura Benny Rhamdani, dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq di Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Bicara Peluang Koalisi dengan PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilkada Serentak 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bicara peluang koalisi PDIP dengan PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilkada serentak 2024.


Alasan MK Libatkan Arsul Sani Tangani Sengketa Pilpres, tapi Tidak di PHPU Pileg yang Diajukan PPP

2 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Arsul terpilih sebagai hakim konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin yang berakhir pada 17 Januari 2024. TEMPO/Subekti.
Alasan MK Libatkan Arsul Sani Tangani Sengketa Pilpres, tapi Tidak di PHPU Pileg yang Diajukan PPP

MK menyatakan Arsul Sani tetap menangani permohonan perselisihan hasil PHPU Pilpres selama tidak ada keberatan dari para pihak.


Sekjen PDIP: Kami Khawatir dengan PPP

3 hari lalu

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Sekjen PDIP: Kami Khawatir dengan PPP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya khawatir dengan rekan koalisinya Partai Persatuan Pembangunan alias PPP dalam Pemilu 2024.


Perludem: Keterlibatan Caleg Perempuan dalam Gugatan PHPU Masih Minim

3 hari lalu

Seorang partisipan menulis harapannya di papan harapan setelah mengikuti jalan sehat caleg perempuan ketika pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kawasan Bundaran HI Jakartau (30/3). Kegiatan jalan santai serta deklarasi caleg perempuan untuk pemilu 2014 itu mengajak masyarakat untuk memilih caleg perempuan yang membela hak-hak perempuan dan anak.Tempo/Dian Triyuli Handoko
Perludem: Keterlibatan Caleg Perempuan dalam Gugatan PHPU Masih Minim

Perludem menemukan adanya tingkat yang amat rendah dalam persoalan keterwakilan perempuan dalan pengajuan gugatan PHPU ini.