Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPR Sebut Lembaga Pengawas Jadi Pembahasan Alot di RUU PDP

Reporter

image-gnews
Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat paripurna ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin, 1 November 2021. Rapat Paripurna tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2021-2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat paripurna ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin, 1 November 2021. Rapat Paripurna tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2021-2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Mukhlis Basri mengatakan parlemen masih terus membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Menurut dia, ada 228 dari 371 daftar inventarisasi masalah yang belum dibahas oleh DPR dan pemerintah.

“Mayoritas berkaitan dengan penyelenggaraan dan kelembagaan pengawas pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi,” kata Mukhlis Basri dalam seminar nasional yang digelar online di Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), Rabu, 8 Desember 2021.

Ia menyatakan ada beberapa perdebatan antara Komisi I dan pemerintah tentang lembaga pengawas pelaksanaan RUU PDP yang menghambat penyelesaian pembahasan seluruh daftar inventarisasi masalah. Komisi I dan Badan Legislasi DPR, kata dia, mengusulkan agar dibentuk lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi.

Lembaga itu akan menjadi regulator dan pengendali perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Mereka juga mengawasi lembaga atau badan publik yang bertanggung jawab terhadap data-data tersebut. Lembaga independen itu, ujar Mukhlis, diusulkan untuk bertanggung jawab langsung kepada presiden dan dipilih oleh anggota DPR.

Sementara pemerintah, menurut dia, menginginkan sebaliknya. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah mengusulkan lembaga pengawas ada di bawah kementerian. Selain itu, lembaga tersebut juga diusulkan untuk menjadi regulator saja dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini menuturkan Komisi I baru menyelesaikan pembahasan 143 daftar inventarisasi masalah (DIM). Daftar itu terdiri atas 125 DIM yang telah disetujui dan disepakati, 10 ditunda, 6 mengalami perubahan substansi, serta 2 usulan baru.

Mukhlis berharap dengan masuknya RUU PDP dalam 40 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 dapat segera disahkan. “Undang-undang ini sangat dibutuhkan bagi kita,” ujarnya.

Baca juga: Sidang Paripurna DPR Setujui 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sejumlah LBH Perempuan dan Pekerja Desak DPR Segera Sahkan RUU PPRT

6 hari lalu

Aktivis dari Aliansi Pekerja Rumah Tangga (PRT) menggelar aksi mogok makan di depan Gedung DPR RI, Senin, 14 Agustus 2023. Mereka berencana melakukan aksi mogok makan setiap hari ,dari pukul 10.00-17.00 WIB sampai RUU PPRT disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah LBH Perempuan dan Pekerja Desak DPR Segera Sahkan RUU PPRT

Pengesahan RUU PPRT sangat penting bagi para pekerja rumah tangga di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dan payung hukum.


Once Mekel Ingin Anaknya Memahami Pendidikan Politik

27 hari lalu

Calon Legislatif DPR RI dapil Jakarta II Once Mekel menyalakan lilin saat mendeklarasikan mendukung pasangan Ganjar-Mahfud di Gedung Joang, Menteng, Jakarta, Jumat, 15 Desember 2023. Dalam keteranganya, GMKI akan mempersiapkan para pemuda kristen di 116 titik se-Indonesia akan memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Once Mekel Ingin Anaknya Memahami Pendidikan Politik

Menurut Once Mekel, pendidikan politik penting bagi pemilih pemula seperti anaknya yang baru menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2024


Respons Jokowi Soal Rencana PDIP Jadi Oposisi Prabowo

29 hari lalu

Presiden Jokowi disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima  Besar Soedirman di Kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, pada Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Rencana PDIP Jadi Oposisi Prabowo

Presiden Jokowi meminta wartawan menanyakan itu langsung kepada PDIP.


Seberapa Siap PDIP Jadi Oposisi Prabowo-Gibran? Pengamat Politik UGM: Cut Saja Jokowi, Tak Masalah Jokowi Effect

29 hari lalu

Tangkapan layar - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat membuka
Seberapa Siap PDIP Jadi Oposisi Prabowo-Gibran? Pengamat Politik UGM: Cut Saja Jokowi, Tak Masalah Jokowi Effect

Kekalahan Ganjar-Mahfud dalam perolehan suara hitung cepat dari Prabowo-Gibran membuat wacana PDIP sebagai oposisi.


PDIP Siap Menjadi Oposisi, Guru Besar Unpad: Sudah Semestinya, Begitu Pula Harusnya Parpol Pendukung di 01 dan 03 Lainnya

29 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 dengan mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' alias kebenaran pasti menang yang dilaksanakan secara sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Siap Menjadi Oposisi, Guru Besar Unpad: Sudah Semestinya, Begitu Pula Harusnya Parpol Pendukung di 01 dan 03 Lainnya

Kekalahan Ganjar-Mahfud dalam perolehan suara hitung cepat akan menjadikan PDIP oposisi. Bagaimana tanggapan dosen?


Berkali-kali Megawati Ingatkan Potensi Kecurangan Pemilu 2024, Ini Catatannya

30 hari lalu

Tangkapan layar - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat membuka
Berkali-kali Megawati Ingatkan Potensi Kecurangan Pemilu 2024, Ini Catatannya

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa kali memberikan catatan terkait Pemilu 2024 terutama soal intimidasi dan kecurangan.


Sepenggal Kisah PDIP Menjadi Oposisi SBY 10 Tahun, Kini Ambil Langkah Sama?

31 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri joget bareng saat di Kampanye terakhir bertajuk Hajatan Rakyat di Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 10 februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sepenggal Kisah PDIP Menjadi Oposisi SBY 10 Tahun, Kini Ambil Langkah Sama?

PDIP pernah menjadi oposisi 10 tahun pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Apakah kali ini mengambil langkah sama?


Jika Tidak Ada Partai 'Menyeberang', Ini Kekuatan Pendukung Prabowo Vs Oposisi di Parlemen

32 hari lalu

Bakal calon presiden Prabowo Subianto (kelima kiri) dan bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka (kelima kiri) bergandengan tangan dengan sejumlah ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju (kiri ke kanan) Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat deklarasi sebagai capres dan cawapres sebelum melakukan pendaftaran menuju Gedung KPU di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wpa/tom.
Jika Tidak Ada Partai 'Menyeberang', Ini Kekuatan Pendukung Prabowo Vs Oposisi di Parlemen

Prabowo-Gibran kemungkinan besar melaju ke Istana Negara, bagaimana dengan komposisi kekuatan di parlemen?


Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di GBK, 2.000 Personel Satgas PDIP Dikerahkan untuk Pengamanan

44 hari lalu

Para relawan pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Memadati area parkir Timur Selatan Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu, 3 Februari 2024, untuk meramaikan kampanye akbar hari ini. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di GBK, 2.000 Personel Satgas PDIP Dikerahkan untuk Pengamanan

TKRPP Ganjar-Mahfud meminta maaf kepada masyarakat yang kemungkinan terganggu ketika melalui jalan di sekitar GBK Senayan pada hari ini.


Kabar Jokowi Ingin Bertemu Megawati, Begini Tanggapan PDIP dan Istana

55 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kabar Jokowi Ingin Bertemu Megawati, Begini Tanggapan PDIP dan Istana

Pihak PDIP dan Istana Negara menanggapi isu Jokowi yang dikabarkan ingin bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.