TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR, Syariefuddin Hasan, meminta pemerintah mengerahkan kekuatan militer penuh untuk menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara dari ancaman pelanggaran batas wilayah dari negara lain, khususnya Cina, yang mengklaim daerah itu sebagai bagian dari wilayah negaranya.
“Bagi Indonesia, tidak ada langkah lain kecuali mempersiapkan kekuatan militer secara penuh untuk menolak semua klaim Cina. Indonesia harus tegas dan nyata bersiap-siap,” kata Hasan dalam siaran tertulisnya, Minggu 5 Desember 2021.
Cina mengklaim Laut Natuna Utara bagian dari wilayah perairan tradisionalnya sebagaimana ditentukan dalam batas sembilan garis putus-putus (nine dash line). Klaim itu disampaikan kembali pemerintah Cina pada bulan ini yang meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak lepas pantai di Laut Natuna Utara.
Indonesia tunduk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang menetapkan ujung selatan Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Pemerintah Indonesia pada 2017 menamakan perairan itu Laut Natuna Utara.
Menurut Hasan, sikap Cina terhadap Laut Natuna Utara tidak akan berubah. Cina, dia mengingatkan, justru dapat semakin agresif.
Oleh karena itu, Indonesia harus tegas menolak semua klaim Cina dan menunjukkan penolakan itu lewat pengerahan kekuatan militer secara penuh di Laut Natuna Utara.
“Saya meminta pemerintah untuk bersikap lebih tegas dan menolak semua klaim Cina itu. Kita tidak boleh berdiam diri atas sikap agresif China yang kian terlihat,” kata dia.
Ia menilai klaim Cina bersumber pada sesuatu yang imajinatif dan tidak berdasar. Namun, itu justru berbahaya karena klaim itu dapat melebar dan menyasar ke wilayah-wilayah lainnya.
Bagi dia, Indonesia tidak perlu takut bertindak menolak keras klaim Cina, meskipun negara itu adalah salah satu mitra dagang terbesar. “Benar bahwa Cina adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, tetapi jangan lupa posisi Indonesia sangat penting dan strategis bagi Cina, terutama pasokan bahan baku dan komoditas,” kata dia.
“Indonesia juga adalah pasar yang besar bagi Cina. Jadi, tidak ada alasan untuk kita tunduk dan melempem dari tindakan Cina yang semakin melampaui batas ini,” kata dia.
Dalam siaran yang sama, dia meminta pemerintah tidak hanya menempuh jalur diplomatik, karena Cina kerap tidak konsisten terhadap pernyataan-pernyataanya soal Laut Natuna Utara.
Baca juga: Kemenlu Sebut Pengeboran Minyak di Laut Natuna Utara Masuk ZEE Indonesia
