TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menargetkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) disetujui menjadi usul inisiatif DPR saat rapat paripurna penutupan masa sidang pada Kamis, 16 Desember 2021.
"Sejauh ini komunikasi dengan fraksi-fraksi arahnya positif dan kalau bisa disetujui pada rapat paripurna penutupan masa sidang," ujar Willy, Jumat, 3 Desember 2021. Willy mengatakan saat ini draf RUU TPKS sudah dilakukan berbagai perbaikan sesuai dengan masukan fraksi-fraksi.
Selain itu, menurut dia, sudah ada komunikasi dengan pimpinan kelompok fraksi di Baleg DPR yang arahnya berjalan bagus. "Komunikasi politik yang dilakukan berjalan baik. Semoga pekan depan bisa diusahakan rapat pleno di tingkat baleg," tutur politikus Partai Nasdem ini.
Sebelumnya, anggota Baleg DPR Firman Soebagyo mengatakan pembahasan RUU TPKS dilanjutkan pada 2022. Ia beralasan tidak mungkin dilanjutkan pada masa sidang ini yang akan berakhir pada 16 Desember 2021.
"Pembahasannya (dilanjutkan) tahun depan, karena saat ini sudah bulan Desember. Kalau dilakukan sebelum berakhir masa sidang ini tidak mungkin," kata Firman.
Ia menyatakan Fraksi Partai Golkar menginginkan agar pembahasan RUU TPKS dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Hal itu, kata dia, karena ada beberapa konten yang memiliki titik singgung yang berdampak luas.
"Ada satu norma terkait hubungan seks sesama jenis, itu diberikan sanksi namun tidak ada larangan. Itu dikhawatirkan menimbulkan tafsir 'oh kalau begitu hubungan sesama jenis boleh dong', karena aturan dalam UU harus tegas (tidak boleh multitafsir)," kata dia.
Firman mengakui pada pekan lalu ada lima fraksi di Baleg DPR yang meminta penundaan proses pengambilan keputusan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi usul inisiatif DPR. Hal itu, menurut dia, karena perlu mendengarkan pendapat tokoh masyarakat dan agama, sehingga proses penyusunan RUU TPKS dilakukan secara hati-hati.
Baca juga: RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Masih Terganjal Dukungan Fraksi di DPR
