Jokowi Ancam Copot Kapolda yang Tak Bisa Kawal Investasi dan Penanganan Covid-19

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Presiden Joko Widodo

    Presiden Joko Widodo

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi 
    menyampaikan peringatan kepada Kapolda yang tidak bisa mengawal investasi di daerah, bakal dicopot.

    "Kunci penggerak ekonomi kita ada di situ (investasi) dan sekarang, jadi saya minta di daerah itu dikawal agar setiap investasi itu betul-betul bisa direalisasikan," ujar Jokowi saat memberi pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 2021 di Bali, Jumat, 3 Desember 2021.

    Jokowi meminta agar Kapolri mengingatkan jajarannya mengawal investasi di daerah. "Kalau sudah diingatkan, masih sulit, enggak bisa mengawal, ya maaf. Saya enggak bisa ngomong keras, kalau dia enggak bisa, ya ganti," ujar Jokowi.

    Peringatan yang sama disampaikan Jokowi berkaitan dengan penanganan Covid-19. Jokowi bersyukur karena saat ini kasus Covid-19 masih rendah di kisaran 300-an kasus per hari, turun jauh dari 56 ribu kasus pada pertengahan Juli lalu.

    "Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Polri dan jajaran TNI yang betul-betul saya lihat pelaksanaan di lapangan mati-matian, karena juga takut dicopot kalau tidak bisa mengendalikan Covid-19 di provinsi, kota/ kabupatennya," ujar Jokowi.

    Menurut Jokowi, sejak awal dia sudah memerintahkan Kapolri untuk tak segan mencopot anggota yang tak bisa mengawal penanganan Covid-19. "Saya udah titip kepada Kapolri, hati-hati, Kapolda-mu, kalau kira-kira ini naik terus, saya besok bisa perintah untuk diganti. Ternyata turun, turun, turun terus, artinya semua takut dicopot," ujar Jokowi.

    DEWI NURITA

    Baca: Sentil Polisi yang Hapus Mural, Jokowi: Itu Urusan Kecil, Saya Sudah Biasa Dihina


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu Satelit Orbit 123 derajat BT dan Kronologi Kekisruhannya?

    Kejaksaan Agung menilai pengelolaan slot satelit orbit 123 derajat BT dilakukan dengan buruk. Sejumlah pejabat di Kemenhan diduga terlibat.