Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Dakwah Pertanyakan Tuduhan BNPT Soal Jaringan Jamaah Islamiyah

Reporter

image-gnews
Ilustrasi anggota teroris. shutterstock.com
Ilustrasi anggota teroris. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Dakwah Rakyat Indonesia mempertanyakan tuduhan Badan Nasional Penanggulangan Teroris, yang menyebut jaringan Jamaah Islamiyah masuk ke partai mereka.

Wakil Ketua Umum Partai Dakwah, Masri Sitanggang, mengatakan partainya telah melayangkan surat kepada BNPT hingga Detasemen Khusus Antiteror atau Densus 88, untuk meminta penjelasan atas tuduhan bahwa Partai Dakwah menjadi jaringan organisasi terlarang itu. "Suratnya kami sampaikan sepekan lalu," kata Masri, Selasa, 2 Desember 2021.

Densus 88 telah menangkap Ketua Umum Partai Dakwah Farid Ahmad Okbah di kawasan Bekasi pada 16 November lalu. Farid ditangkap atas tuduhan kasus terorisme. Dia disebut sebagai Dewan Syura Jamaah Islamiyah, organisasi yang telah dilarang sejak 2008 lalu.

Masri mengatakan Densus 88 dan Inspektorat Pengawasan Umum telah menjadwalkan mengundang Partai Dakwah ke Mabes Polri, dua pekan lagi. Partai Dakwah, kata dia, nantinya akan meminta arahan dari BNPT atau Densus agar organisasi mereka tidak dituduh sebagai jaringan Jamaah Islamiyah.

"Nanti kami juga akan bertanya bagaimana antisipasinya agar tidak tersusupi jaringan JI," ucapnya. "Semoga pihak Densus 88 atau Mabes Polri bisa menjelaskan cara-cara agar kami tidak disusupi oleh jaringan JI."

Partai Dakwah, Masri melanjutkan, juga telah mengirim surat kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md untuk berkonsultasi agar partai mereka bisa tetap berdiri dan bisa ikut mencegah dalam penanggulangan teroris.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami akan ikuti arahan pihak berwenang agar hak-hak mendirikan partai politik sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya.

Badan Nasional Penanggulangan Teroris menyatakan Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri sedang menyelidiki dugaan adanya sejumlah anggota Jamaah Islamiyah di dalam Partai Dakwah Rakyat Indonesia, pimpinan Farid Ahmad Okbah. Direktur Pencegahan BNPT Ahmad Nurwakhid mengatakan Farid diduga menempatkan sejumlah kaki tangannya di partai yang dipimpinnya.

"Polisi nanti juga akan mengungkap secara khusus jaringan dan kaki tangan Farid yang masuk Jamaah Islamiyah di PDRI," kata Nurwakhid, Rabu, 1 Desember 2021. "Kemarin beberapa kaki tangan Farid juga sudah ditangkap di sejumlah daerah."

BNPT memastikan bahwa Farid mempunyai beberapa kaki tangan yang menjadi pengurus Partai Dakwah. Pembuatan partai oleh jaringan Jamaah Islamiyah, kata Nurwakhid, merupakan strategi tamkin yang mereka kembangkan. Strategi tamkin merupakan upaya penguasaan wilayah dengan cara masuk insitusi legal di pemerintahan dan masyarakat.

Baca juga: BNPT Ungkap Cara Jamaah Islamiyah Bertransformasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kepala BNPT Eddy Hartono Ungkap Arahan dari Presiden Jokowi

6 jam lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf saat dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 bersama Irjen Pol. Eddy Hartono saat dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. Gus Ipul akan mengisi sisa masa jabatan Mensos yang ditinggalkan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri menyusul keikutsertaannya dalam Pilgub Jawa Timur. Sementara Irjen Eddy Hartono pernah mengemban tugas sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror (2015-2017). Eddy menggantikan Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, yang dilantik menjadi Kepala BNPT pada 3 April 2023. TEMPO/Subekti
Kepala BNPT Eddy Hartono Ungkap Arahan dari Presiden Jokowi

Irjen Polisi Eddy Hartono dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala BNPT yang baru pada hari ini.


Profil dan Harta Kekayaan Kepala BNPT Baru Eddy Hartono

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) saat melantik Irjen Pol. Eddy Hartono menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 11 September 2024. Irjen Eddy Hartono pernah mengemban tugas sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror (2015-2017). Eddy menggantikan Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, yang dilantik menjadi Kepala BNPT pada 3 April 2023. TEMPO/Subekti
Profil dan Harta Kekayaan Kepala BNPT Baru Eddy Hartono

Sosok Irjen Pol Eddy Hartono yang ditunjuk sebagai Kepala BNPT dan rincian kekayaannya.


Presiden Jokowi Lantik Irjen Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT, Berikut Profilnya

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) saat melantik Irjen Pol. Eddy Hartono menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 11 September 2024. Irjen Eddy Hartono pernah mengemban tugas sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror (2015-2017). Eddy menggantikan Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, yang dilantik menjadi Kepala BNPT pada 3 April 2023. TEMPO/Subekti
Presiden Jokowi Lantik Irjen Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT, Berikut Profilnya

Profil Irjen Eddy Hartono yang dilantik Presiden Jokowi, pada 2018 hingga 2021 sudah berkecimpung di barisan BNPT.


Jokowi Lantik Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT, Jabatan Setingkat Menteri

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (kiri) menjadi Menteri Sosial dan Irjen Pol Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Lantik Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT, Jabatan Setingkat Menteri

Eddy Hartono menggantikan Komjen Rycko Amelza Dahniel yang telah purna tugas sebagai anggota kepolisian sejak 14 Agustus 2024.


BNPT Laksanakan Operasi Pengamanan Pembukaan PON XXI di Aceh

1 hari lalu

BNPT Laksanakan Operasi Pengamanan Pembukaan PON XXI di Aceh

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang telah melaksanakan serangkaian tahapan operasi pengamanan di pembukaan PON XXI 2024.


Kolokium Internasional UIN Syarif Hidayatullah: Peran Agama dan Perdamaian

1 hari lalu

Para akademisi dan dosen Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah dalam kolokium internasional, Selasa, 10 September 2024. UIN Jakarta
Kolokium Internasional UIN Syarif Hidayatullah: Peran Agama dan Perdamaian

UIN Jakarta menyelenggarakan kolokium Diplomacy of the Divine: Religion's Role in International Peace pada 10 September-11 September 2024


Eks Pimpinan Jamaah Islamiyah Akui Ada Anggota yang Menolak Bubarkan Diri dan Kembali ke NKRI

2 hari lalu

Dalam rangka mencegah penyebaran Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET) di wilayah Jabodetabek, sekaligus memastikan semua anggota Eks-Jamaah Islamiyah (JI) mengikuti keputusan para pendiri dan Amir kelompok ini yang pada 30 Juni 2024 lalu bersepakat untuk membubarkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI, para petinggi kelompok JI akan kembali melakukan Sosialisasi Pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) dan Ikrar Kembali ke NKRI. Acara digelar di UPT. Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Jawa Barat, pada Ahad, 8 September 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Eks Pimpinan Jamaah Islamiyah Akui Ada Anggota yang Menolak Bubarkan Diri dan Kembali ke NKRI

Eks pimpinan Jamaah Islamiyah mengakui masih ada satu jyang menolak membubarkan diri dan tak mau kembali ke NKRI.


Bubarkan Diri, Eks Pimpinan Jamaah Islamiyah Minta Anggotanya Serahkan Senjata ke Densus 88

2 hari lalu

Sejumlah mantan anggota organisasi Jamaah Islamiyah (JI) se-Jabodetabek mengikuti kegiatan sosialisasi pembubaran dan ikrar setia untuk kembali ke NKRI di Gedung Muzdalifah, Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 8 September 2024. Sebanyak 400 orang mantan anggota JI di Jabodetabek mengakui kedaulatan NKRI berlandaskan UUD 1945 dan ideologi Pancasila serta menyatakan menolak radikalisme. ANTARA/Fakhri Hermansyah
Bubarkan Diri, Eks Pimpinan Jamaah Islamiyah Minta Anggotanya Serahkan Senjata ke Densus 88

Para pendiri JI menggelar sosialisasi pembubaran Jamaah Islamiyah dan Ikrar Kembali ke NKRI. Mereka meminta eks anggota untuk menyerahkan senjata.


Eks Pimpinan Jamaah Islamiyah Serahkan Nasibnya ke Pemerintah Usai Membubarkan Diri

2 hari lalu

Mantan petinggi organisasi Jamaah Islamiyah (JI) Abu Fatih alias Abdullah Anshori (kiri) bersama mantan pemimpin JI Zarkasih (kanan) dan mantan pengurus JI Aslam Yasir (tengah) memberikan keterangan pers saat kegiatan sosialisasi pembubaran dan ikrar setia untuk kembali ke NKRI di Gedung Muzdalifah, Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 8 September 2024. Sebanyak 400 orang mantan anggota JI di Jabodetabek mengakui kedaulatan NKRI berlandaskan UUD 1945 dan ideologi Pancasila serta menyatakan menolak radikalisme. ANTARA/Fakhri Hermansyah
Eks Pimpinan Jamaah Islamiyah Serahkan Nasibnya ke Pemerintah Usai Membubarkan Diri

Ketua Mantiqi 2 Jamaah Islamiyah, Abu Fatih menyerahkan nasibnya kepada pemerintah usai membubarkan diri.


Kembali ke NKRI, Eks Amir Jamaah Islamiyah Sampaikan Permintaan Maaf

3 hari lalu

Dalam rangka mencegah penyebaran Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET) di wilayah Jabodetabek, sekaligus memastikan semua anggota Eks-Jamaah Islamiyah (JI) mengikuti keputusan para pendiri dan Amir kelompok ini yang pada 30 Juni 2024 lalu bersepakat untuk membubarkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI, para petinggi kelompok JI akan kembali melakukan Sosialisasi Pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) dan Ikrar Kembali ke NKRI. Acara digelar di UPT. Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Jawa Barat, pada Ahad, 8 September 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Kembali ke NKRI, Eks Amir Jamaah Islamiyah Sampaikan Permintaan Maaf

Mantan pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan kelompoknya