TEMPO.CO, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan banjir bandang yang terjadi di Garut pada Sabtu, 27 November 2021 diduga terjadi akibat alih fungsi lahan di daerah hulu sungai.
“Ada masyarakat yang bilang karena di hulu sungai itu ada alih fungsi hutan yang dulunya ada tegakan, pohon besar, sekarang dijadikan hutan ekonomi yaitu dijadikan kebun sayuran untuk menambah ekonomi masyarakat,” kata dia, Selasa, 30 November 2021.
Uu meminta pemerintah pusat agar mengevaluasi pengusahaan hutan. Menurut dia, 70 persen hutan di Jawa Barat merupakan hutan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi.
Ia juga meminta kepala daerah agar selektif untuk memberikan izin bagi pengusahaan hutan. “Justru itu kami akan meminta pada pemerintah pusat untuk itu ditinjau kembali agar kami ada dasar untuk menahan alih fungsi hutan. Karena kalau dibiarkan semakin habis,” kata Uu.
Uu sempat meninjau langsung lokasi banjir bandang di Garut pada Minggu, 28 November 2021. Dia menyerahkan bantuan untuk tanggap darurat.
Dari penuturan warga yang sudah turun-temurun menghuni, lanjutnya, mengaku belum pernah mengalami banjir. “Baru kali ini. Bahkan saya tanya Ketua DKM yang mana masjidnya didirikan oleh buyutnya, jadi generasi keempat dia, usianya sekitar 75 tahun, baru kali ini banjir,” ujarnya.
Wagub mengatakan di lokasi bekas genangan banjir yang sudah surut tersisa bongkahan tunggul pohon berikut akarnya. “Kita bisa melihat yang terbawa air itu kebanyakan tunggul, akar pohon, tunggul yang sudah dipotong atasnya kemudian terbawa sampai akar pancarnya,” kata dia.
Sebagian lokasi hunian warga yang terkena banjir bandang ada yang berada di tengah delta sungai. “Itu dipakai rumah. Bahaya. Jadi saat air meluap rumah itu kena,” tutur Uu.
Uu mengaku sudah meminta warga membenahi rumah secepatnya mengingat cuaca ekstrem diperkirakan baru berakhir hingga awal tahun depan. Tiga hal lain yang dimintanya ialah membersihkan bongkahan pepohonan sisa banjir bandang, memperlebar aliran sungai yang menyempit, serta perbaikan jembatan yang putus.
Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan akan segera mengevaluasi indikasi kerusakan alam di hulu akibat alih fungsi hutan yang tidak sesuai atau penyebab lain. “Untuk alih fungsi ini akan dievaluasi, tapi secara kasat mata kita menyimpulkan harus banyak tegakan lagi,” kata dia.
Garut memberlakukan masa tanggap darurat selama tujuh hari di Kecamatan Sukawening dan Karang Tengah yang terdampak banjir di Garut. Perbaikan akses jalan dan jembatan yang terputus langsung dikerjakan. “Tidak boleh ada akses terputus termasuk akses ke rumah, makanya masyarakat bersih-bersih bersama pemerintah dan TNI/ Polri,” kata Helmi.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Dani Ramdan mengatakan banjir bandang dipicu oleh intensitas hujan tinggi pada Sabtu sore, 27 November 2021 sore dengan durasi lebih dari dua jam. Kendati demikian, faktor kerusakan alam juga masih dikaji.
BPBD Jawa Barat mencatat tidak ada korban jiwa dalam banjir bandang yang menerjang sejumlah desa. Namun akibat meluapnya Sungai Citameang menyebabkan jalan penghubung Desa Sukamukti dan Desa Mekarwangi serta jembatan terendam dan tidak bisa dilalui.
Baca juga: Banjir Bandang di Kota Batu, Aktivis Duga Ada Alih Fungsi Hutan Jadi Pertanian
AHMAD FIKRI
