Top Nasional: Temuan Dugaan Kolusi di Bisnis Tes PCR dan Muktamar NU

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Penyidik KPK, Novel Baswedan mewakili 75 pegawai yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. Novel bersama sejumlah perwakilan pegawai KPK yang tak lolos TWK kembali mendatangi Komnas HAM untuk menyerahkan tambahan informasi dan dokumen terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Penyidik KPK, Novel Baswedan mewakili 75 pegawai yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. Novel bersama sejumlah perwakilan pegawai KPK yang tak lolos TWK kembali mendatangi Komnas HAM untuk menyerahkan tambahan informasi dan dokumen terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang banyak menjadi perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan menemukan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam bisnis tes PCR di Indonesia. Kemudian, Ketua Panitia Muktamar NU Ke-34, KH M Imam Aziz menyebut mereka masih menunggu keputusan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait kepastian jadwal forum permusyawaratan tertinggi NU itu. Berikut ringkasannya:

    1. Novel Baswedan Sebut Temukan Dugaan Kolusi dalam Bisnis Tes PCR

    Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan menemukan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam bisnis tes PCR di Indonesia. Dia mengatakan dugaan itu dia temukan setelah melakukan penyelidikan awal.

    “Saya dan kawan-kawan melakukan penyelidikan singkat, menemui pihak yang mengetahui soal ini, kami mulai memahami bahwa ada dugaan kolusi atau korupsi,” kata Novel dalam konferensi pers Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial.

    Novel mengatakan ada indikasi pihak yang memonopoli bisnis PCR. Karena monopoli itu, kata dia, harga tes PCR di Indonesia menjadi relatif lebih mahal dibandingkan negara lain. Tes PCR yang mahal itu, kata dia, kemudian dibebankan pada anggaran negara dan masyarakat. “Sangat menyedihkan untuk kita,” kata dia.

    Novel Baswedan menceritakan hasil diskusinya mengenai tes PCR. Dia mengatakan untuk melakukan tes PCR relatif mudah dan tidak membutuhkan laboratorium yang terlalu canggih.

    Proses tes PCR seharusnya bisa dibuat singkat. Namun, Novel menilai karena adanya dugaan KKN tersebut tes menjadi lama, yakni 2-3 hari. Sementara, untuk mendapatkan tes lebih cepat masyarakat perlu membayar lebih mahal. “Kami ingin siapapun yang bermain di sini diungkap,” kata dia.

    Novel mengatakan memilih bergabung dengan kaukus untuk mengaudit bisnis PCR ini. Kaukus berencana meminta kesediaan dua menteri, Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir untuk diaudit. Kedua menteri diduga terafiliasi dengan perusahaan yang menyediakan jasa tes PCR.

    Luhut pernah menyatakan bersedia diaudit untuk membuktikan dirinya tidak menerima keuntungan dari perusahaan tersebut. Begitu juga dengan Erick Thohir yang membantah mengambil untung dari bisnis tes PCR.

    2. Rais Aam PBNU Perintahkan Muktamar 17 Desember, Panitia Menunggu Keputusan Resmi

    Ketua Panitia Muktamar Ke-34 NU, KH M Imam Aziz menyebut mereka masih menunggu keputusan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait kepastian jadwal forum permusyawaratan tertinggi NU itu.

    Surat perintah Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar yang meminta panitia menyelenggarakan Muktamar NU pada 17 Desember 2021, dianggap belum keputusan resmi.

    "Masih menunggu keputusan PBNU. Panitia merasa belum ada keputusan resmi, jangan sampai panitia salah langkah," ujar Imam saat dihubungi Tempo, Ahad, 28 November 2021.

    Imam menyebut, panitia siap kapan saja melaksanakan keputusan yang ditetapkan PBNU. "Asal diputuskan secara sah dan sesuai hasil Munas Jakarta September 2021. Kami siap kapan pun tentu sesuai dengan kondisi yang berbeda level kesiapannya," ujarnya.

    Perdebatan mengenai jadwal pelaksanaan Muktamar NU ke-34 masih menemui jalan buntu. Ada dua arus wacana di antara dua kelompok kiai yang akan berkontentasi dalam pemilihan Ketum PBNU. Kelompok Said Aqil Siroj disebut-sebut menginginkan Muktamar diundur pada akhir Januari 2022 agar sesuai dengan momen Harlah NU.

    Sementara itu, kelompok pendukung Yahya Cholil Staquf disebut menginginkan Muktamar dipercepat pada 17-19 Desember atau sebelum berlakunya PPKM level 3 memasuki libur Natal dan Tahun Baru.

    Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar telah menerbitkan surat perintah untuk mempercepat pelaksanaan Muktamar NU ke-34. Salinan yang diterima Tempo, surat itu memerintahkan panitia agar segera mengambil langkah-langkah terukur untuk menyelenggarakan Muktamar NU pada 17 Desember 2021.

    Ketua PBNU Marsudi Syuhud menyebut, keputusan ihwal jadwal penyelenggaraan Muktamar NU harus diputuskan dalam rapat. "Harus rapat dulu, ini belum rapat. (Rabu pekan lalu), masih wacana keinginan-keinginan," ujarnya lewat pesan singkat, Ahad, 28 November 2021.

    Ketua tim pelaksana pemenangan Said Aqil itu enggan menjelaskan penyebab keputusan jadwal Muktamar NU masih menemui jalan buntu. Ia hanya menyebut, rapat pengambilan keputusan akan digelar secepatnya. "Yang mengatur Sekjen. Insya Allah secepatnya," ujar dia.

    Baca: Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Bui, Kuasa Hukum: Kami Pikir-pikir untuk Banding


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Ahok dalam Empat Nama Kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Negara Baru

    Nama Ahok sempat disebut dalam empat nama kandidat kepala otorita Ibu Kota baru. Siapa tiga nama lain yang jadi calon pengelola IKN Nusantara?