Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bertemu Ketua KWI, Muhaimin Iskandar Diskusi Solusi bagi Papua

Reporter

image-gnews
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar bertemu Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Ignatius Kardinal Suharyo, di Kantor KWI di Jalan Cikini 2, Jakarta Pusat, Senin, 29 November 2021.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar bertemu Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Ignatius Kardinal Suharyo, di Kantor KWI di Jalan Cikini 2, Jakarta Pusat, Senin, 29 November 2021.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta sumbang saran Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmojo untuk dapat bersama-sama mencari solusi terbaik bagi kedamaian dan kebaikan Papua.

“Kami sudah ke sana (Papua), peran KWI sangat penting untuk memajukan Papua sekaligus membawa Papua yang damai dan sejahtera. Ujian demi ujian yang telah menimpa kita sebagai suatu bangsa yang semakin mematangkan kita sebagai kekuatan yang saya yakin dan optimis persatuan dan kesatuan kita semakin natural, fungsional, mengakar dan tidak mudah tergoyahkan,” kata Muhaimin dalam pertemuannya dengan KWI di Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 29 November 2021.

Sementara itu, menanggapi persoalan di Papua, Kardinal Suharyo menyatakan bahwa membangun dan merawat semangat cinta Tanah Air adalah tanggungjawab seluruh warga bangsa.

“Sikap gereja Katolik yang resmi terhadap masalah Papua itu sangat jelas, yaitu mendukung sikap pemerintah, karena dijamin undang-undang internasional,” ujar Kardinal dalam pertemuan.

Selain berdiskusi tentang isu-isu yang tengah terjadi, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyambangi KWI untuk mengundang Kardinal Suharyo beserta jajaran KWI untuk menghadiri Refleksi Menyambut Natal dan Tahun Baru Nasional yang akan digelar PKB pada 21 Desember mendatang. 

Kardinal Suharyo pun mengapresiasi kegiatan yang akan diselenggarakan PKB. Menurutnya, inisiatif tersebut adalah wujud dari toleransi dan upaya menimba kebijakan, pesan, khidmat dari berbagai macam agamg di Indonesia. “Saya kira PKB tidak hanya akan menyambut Natal dengan refleksi, tetapi juga agama-agama lain pasti juga akan mendapatkan kesempatannya,” kata Kardinal Suharyo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian, Muhaimin juga menyampaikan salam hangat dan keinginannya bertemu secara langsung dengan Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus di Vatikan. Menurut dia, hal ini merupakan salah satu cara untuk berkontribusi dalam langkah-langkah untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan bagi sistem dunia, khususnya di Indonesia.

Muhaimin Iskandar mengunjungi KWI dalam rangka silaturahmi dan dialog kebangsaan dengan organisasi keagamaan. Dalam pertemuan tersebut dia diampingi anggota DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan, jajaran DPP PKB antara lain Yucundianus Lepa dan Ardy Susanto.

JESSICA ESTER

Baca: Gus Muhaimin Bertemu Ketua KWI Bahas Persatuan Bangsa

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

1 jam lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

Kapuspen TNI menyebut jumlah anggota TNI ribuan, sedangkan yang melakukan penyiksaan hanya sedikit.


Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

2 jam lalu

Mahasiswa papua memegang poster bergambar penyiksaan oleh oknum TNI terhadap warga Papua mengikuti Aksi Kamisan 811 di seberang Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Dalam aksinya mahasiswa Papua mengecam penyiksaan yang dilakukan TNI kepada warga Papua yang belakangan menajdi sorotan publik karena videonya tersebar di media sosial. Mereka menuntut pelaku dipecat dan dihukum sesuai perbuatannya. TEMPO/Subekti.
Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

Komite HAM PBB membacakan temuan pelanggaran HAM di Indonesia, salah satunya isu extrajudicial killing terhadap orang Papua.


Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

20 jam lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

21 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

22 jam lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

PKB berharap PDIP dapat bergerak ikut mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

1 hari lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

1 hari lalu

Seekor biawak di Pulau Biawak, Indramayu, Jawa Barat, 26 Juni 2014. Pada sore hari, biawak-biawak berenang di tepi pantai untuk memangsa ikan. TEMPO/Aditya Herlambang
Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

Rumah artis Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar dimasuki biawak belum lama ini. Hewan apakah ini? Ada sekitar 80 jenis biawak di seluruh dunia,


Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

1 hari lalu

Logo Partai Gerindra
Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

Kursi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Lumajang dipastikan bertambah menjadi 11 dalam Pemilu 2024 ini. Sementara PKB dan PDIP tetap.


Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

2 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

WM telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penyerangan OPM terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia pada Oktober 2023.


KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

2 hari lalu

Kepala Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW Ego Primayoga (kanan) dan Peneliti KontraS Rozy Brilian (kiri) memberikan keterangan pada media usai mengantar surat permohonan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Dua organisasi itu mencatat sejumlah masalah pemilu seperti pelaporan dana kampanye partai politik maupun calon presiden tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.