Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Harap Pemerintah Komitmen Lindungi Pekerja

image-gnews
Komisi IX DPR RI melakukan pengawasan terkait perlindungan pekerja terutama pekerja sektor informal pada masa pandemi Covid-19.
Komisi IX DPR RI melakukan pengawasan terkait perlindungan pekerja terutama pekerja sektor informal pada masa pandemi Covid-19.
Iklan

INFO NASIONAL - Komisi IX DPR RI berharap segenap elemen pemerintah melindungi pekerja dengan bantuan dan jaminan yang sudah dicanangkan. Hal ini untuk memastikan tenaga kerja di Indonesia terlindungi dengan baik, terutama pekerja sektor informal pada masa pandemi Covid-19.

Demikian menurut Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis, 26 November 2021 terkait perlindungan pekerja terutama pekerja informal di masa pandemi Covid-19.

"Kami berharap pekerja informal dilindungi oleh jaminan sosial, jaminan jika terjadi kecelakaan kerja, jaminan jika terdapat kematian, serta bantuan seperti kartu prakerja. Kami berharap mereka (pekerja) didorong untuk menjadi peserta BP Jamsostek serta BPJS Ketenagakerjaan, ini yang kita harapkan. Supaya masyarakat menjadi terbantukan dalam kondisi seperti ini," tutur Felly. 

Di sisi lain, Anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem) DPR RI itu mengapresiasi ketahanan provinsi Kalimantan Timur dalam menghadapi krisis, sehingga berhasil masuk dalam jajaran tiga besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 34 provinsi di Indonesia.

Pencapaian tersebut, Felly menegaskan, tidak lepas dari peran sektor pendidikan yang baik. "Pendidikan di sini cukup bagus. Kaltim masuk sebagai peringkat ke-3 dari IPM provinsi di Indonesia, setelah DKI dan Jogja loh. Biasanya kalau pendidikan bagus, maka kesehatannya juga bagus, dan lainnya pun mengikuti," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan pencapaian yang sudah diperoleh, ia tidak ingin Kaltim terlena. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kaltim harus memaksimalkan segala potensi yang dimiliki supaya segera bangkit dan pulih dari pandemi Covid memang menghantam berbagai sektor sejak dua tahun terakhir ini.  

"Ke depan akan ada pemulihan, saya meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah setempat untuk memperhatikan masyarakat terutama para pekerja yang mengalami kesulitan,” kata Felly.

Pada kunjungan tersebut, Komisi IX DPR didampingi Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker RI, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker RI, jajaran Pejabat dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan. Turut hadir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan, Disnakertrans kota Balikpapan, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Balikpapan, perwakilan pekerja yang di PHK dan dirumahkan pada sektor formal, Perwakilan asosiasi nelayan, Perwakilan asosiasi petani, Perwakilan asosiasi pedagang kaki lima, Perwakilan Pekerja UMKM, dan perwakilan asosiasi pekerja informal. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anies Baswedan Ingin Permudah Akses KPR untuk Pekerja Informal

10 November 2023

Bacawapres Anies Baswedan dan istri Fery Farhati melakukan orasi saat Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina melakukan aksi damai di Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 5 November 2023. Dalam orasinya Anies menyerukan blokade jalur Gaza dibuka agar bantuan logistik untuk warga Palestina dapat disalurkan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Anies Baswedan Ingin Permudah Akses KPR untuk Pekerja Informal

Salah satu misi yang Anies Baswedan emban sebagai capres adalah untuk membuat KPR untuk seluruh rakyat Indonesia


Kepesertaan Pekerja Informal di BPJS Ketenagakerjaan Masih Rendah, Apa Sebabnya?

23 Februari 2023

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. TEMPO/Tohy Hartawan
Kepesertaan Pekerja Informal di BPJS Ketenagakerjaan Masih Rendah, Apa Sebabnya?

Dirut BPJS Ketenagakerjaan mengatakan kepesertaan pekerja informal di lembaga yang dipimpinnya saat ini terbilang masih rendah. Apa sebabnya?


BPJS Ketenagakerjaan Berkolaborasi dengan Pemkab Bekasi Lindungi 26.808 Petani

9 Desember 2022

BPJS Ketenagakerjaan Berkolaborasi dengan Pemkab Bekasi Lindungi 26.808 Petani

Inpres Nomor 2 Tahun 2021 mendorong seluruh pemerintah daerah berperan aktif dalam mengoptimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.


DPR: BUMDes Didesain Untuk Memakmurkan Desa

26 Mei 2022

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai
DPR: BUMDes Didesain Untuk Memakmurkan Desa

BUMDes sudah masuk dalam UU Cipta Kerja. Harus diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.


Pegawai Protokol Dibekali Mental Baja untuk Layani Anggota DPR

7 Maret 2022

Kepala Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR RI Suratna saat memberikan sambutan dalam Bimbingan Teknis Keprotokolan di Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022). Foto: Jaka/nvl
Pegawai Protokol Dibekali Mental Baja untuk Layani Anggota DPR

Pegawai Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR diharapkan mengasah mental baja yang tidak mudah mengeluh dan harus siap setiap saat.


PUPR Petakan Profil Pekerja Informal agar Mudah Akses Pembiayaan Perumahan

24 Februari 2022

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) meninjau proyek taman di Komplek GBK,Senayan, 10 Mei 2018. Basuki Hadimoeljono telah memberikan janjinya untuk segera menyelesaikan seluruh arena pertandingan. TEMPO/Fakhri Hermansyah
PUPR Petakan Profil Pekerja Informal agar Mudah Akses Pembiayaan Perumahan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ingin masyarakat khususnya MBR untuk memiliki hunian layak.


Baleg Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 Ke Sulawesi Selatan

9 Februari 2022

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi dalam sambutannya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel dan jajaran Forkopimda di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (8/2/2022). Foto: Oji/Man
Baleg Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 Ke Sulawesi Selatan

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami isi RUU dan dapat memberi masukan.


Anggota DPR Nilai Penundaan Umrah Langkah Bijak Cegah Omicron

19 Desember 2021

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo
Anggota DPR Nilai Penundaan Umrah Langkah Bijak Cegah Omicron

Keputusan penundaan ini diambil setelah melakukan diskusi dan berdialog dengan para pihak.


Gobel Yakin Pelabuhan Patimban Percepat Kegiatan Ekspor

19 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat serah terima Terminal Kendaraan Pelabuhan Patimban, di Subang, Jabar, Jumat, 17 Desember 2021.
Gobel Yakin Pelabuhan Patimban Percepat Kegiatan Ekspor

Dengan beroperasinya Pelabuhan Patimban, maka kegiatan logistik menjadi lebih cepat dan mudah.


Bawang Putih dari Cina 507 Ribu Ton per Tahun, Andi Akmal Minta Kurangi Impor

19 Desember 2021

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah mengurangi importasi bawang putih yang tiap tahun mencapai 507 ribu ton per tahun.
Bawang Putih dari Cina 507 Ribu Ton per Tahun, Andi Akmal Minta Kurangi Impor

Besaran angka importasi bawang putih pada menjadikan Indonesia sebagai negara importir terbesar di dunia terhadap komoditas tersebut.