Pakar Sebut Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Membingungkan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin jalannya sidang putusan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 25 November 2021. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh. Majelis hakim konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin jalannya sidang putusan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 25 November 2021. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh. Majelis hakim konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai Mahkamah Konstitusi mengambil politik jalan tengah dalam putusan tentang Undang-Undang atau UU Cipta Kerja.

    Dugaan Bivitri itu berangkat dari adanya 4 hakim yang memiliki pendapat berbeda. “Putusan ini memang ‘jalan tengah’,” kata Bivitri lewat keterangan tertulis, Kamis, 25 November 2021.

    Bivitri mengatakan jalan tengah yang diambil itu membuat bingung. Putusan MK, kata dia, menyatakan bahwa proses legislasi pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional. Bila demikian, kata dia, seharusnya produk yang dihasilkan dari proses itu juga inkontstitusional. “Sehingga dianggap tidak berlaku,” kata dia.

    Tetapi, kata Bivitri, putusan MK justru membedakan antara proses dengan hasil. “Sehingga yang dinyatakan inkonstitusional hanya prosesnya, tetapi UU-nya tetap konstitusional dan berlaku,” kata pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera ini.

    Bivitri melanjutkan putusan MK yang mengabulkan gugatan formil ini pertama dalam sejarah. Dia bilang tak mungkin MK bisa menolak lagi permohonan uji formil omnibus law Cipta Kerja, karena cacat formil yang didalilkan para pemohon sangat nyata dan sederhana.

    Namun di sisi lain, kata dia, MK juga masih melakukan pertimbangan politik, tidak hanya hukum. Karena itu, Bivitri mengatakan jalan keluarnya adalah putusan MK yang membingungkan itu. Bivitri mengatakan putusan tersebut adalah conditionally unconstitusional atau putusan inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun.

    Bivitri menuturkan putusan MK soal Cipta Kerja ini bukan kemenangan pemohon. UU Cipta Kerja tetap berlaku dua tahun lagi. Meski demikian, dia menilai masyarakat masih bisa bernafas karena dengan adanya putusan ini, pemerintah belum bisa lagi membuat peraturan pelaksana dalam dua tahun ke depan. ”Tetapi ini pun berarti, peraturan pelaksana yang sudah ada dan penuh kritik, tetap berlaku,” kata dia.

    Baca juga: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Pelaksana Tetap Berlaku


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fitur Stiker

    Fitur "Add Yours" Instagram dapat mengundang pihak yang berniat buruk untuk menggali informasi pribadi pengguna. User harus tahu bahaya oversharing.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)