Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan adalah Pelanggaran HAM

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga bermain tenis meja saat berkunjung ke Kantor Redaksi LKBN Antara, Wisma Antara, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021. Ia juga menjuarai Kejuaraan Tenis Meja PB Perwosi Oktober 2010 di GOR Sumantri Brojonegoro, Jakarta. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga bermain tenis meja saat berkunjung ke Kantor Redaksi LKBN Antara, Wisma Antara, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021. Ia juga menjuarai Kejuaraan Tenis Meja PB Perwosi Oktober 2010 di GOR Sumantri Brojonegoro, Jakarta. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengatakan kekerasan terhadap perempuan dalam situasi apa pun termasuk bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ia mengajak semua pemangku kepentingan menghapus tindak kekerasan terharap perempuan.

    Menurut Bintang tepat di Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diperingati setiap 25 November telah dimulai kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan selama 16 hari. Kampanye itu akan berakhir pada 10 Desember yang merupakan Hari HAM Internasional. "Rentang waktu tersebut menggambarkan hubungan simbolik antara kekerasan yang dialami perempuan dan HAM," tutur Bintang dalam konverensi pers virtual, Kamis, 25 November 2021.

    Dia berujar bahwa kondisi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia berada dalam tingkat memprihatinkan. Bintang menyoroti data Komnas Perempuan bahwa telah terjadi lonjakan kekerasan terhadap perempuan. Sepanjang 2020 terdapat 299.911 kasus yang dilaporkan. Bintang melihat fenomena kekerasan terhadap perempuan sebagai gunung es. "Jumlah kasus yang sebenarnya mungkin lebih besar dari yang dilaporkan selama ini," kata dia.

    Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kata dia, menjadi salah satu dari lima isu prioritas yang diarahkan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PPPA. Kementerian PPPA, kata dia, fokus kepada lima aksi, yaitu prioritas pada pencegahan, memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan, melakukan reformasi pada manajemen penanganan kasus, melaksanakan proses penegakan hukum yang memberikan efek jera dan memberikan layanan pendampingan serta rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

    Kementerian PPPA juga mendapatkan tugas dan fungsi tambahan implementatif melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membuatnya memiliki fungsi sebagai penyedia layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan perlindungan khusus dan koordinasi tingkat nasional serta internasional.

    Bintang meminta memberitakan kasus yang berpihak pada korban kekerasan terhadap perempuan, salah satunya dengan tidak menyebarluaskan data pribadi dan menggiring opini yang tidak ramah penyintas.

    Baca Juga: Komnas Sebut Banyak Kekerasan terhadap Perempuan Tak Tertangani


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fitur Stiker

    Fitur "Add Yours" Instagram dapat mengundang pihak yang berniat buruk untuk menggali informasi pribadi pengguna. User harus tahu bahaya oversharing.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)