YLBHI Menilai Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Menggantung dan Tidak Tegas

Reporter

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja, menggantung dan tidak tegas.

Hari ini, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pada pokoknya; Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan".

"Putusan ini adalah putusan kompromi. Meskipun menyatakan bertentangan dengan UUD, tetapi MK memberikan putusan yang menggantung atau tidak berani lurus dan tegas dengan logika hukum dan UU MK," demikian keterangan YLBHI dan 17 LBH se-Indonesia, Kamis, 25 November 2021.

MK dalam amar putusannya menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini, yakni dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan.

Putusan MK juga menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Seharusnya MK membuat putusan dengan menyatakan batal saja, sehingga tidak membuat bingung dan menoleransi pelanggaran. Ini juga membuat kondisi yang tidak mudah dipenuhi, dan malah menimbulkan ketidakpastian hukum," demikian pendapat YLBHI.

YLBHI meminta pemerintah segera menghentikan pelaksanaan UU Cipta Kerja dan seluruh PP turunannya serta meminta pemerintah menghentikan segera proyek-proyek strategis nasional yang telah merampas hak-hak masyarakat dan merusak lingkungan hidup.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK. Pemerintah akan melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dan mematuhi putusan MK yang memerintahkan tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta kerja.

"Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan sebagaimana dimaksud dalam putusan MK," ujar Airlangga dalam konferensi pers, siang tadi.

DEWI NURITA

Baca: DPR Akan Bikin Kajian Soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja






Aksi Demo Tolak RKUHP saat Car Free Day Diwarnai Ketegangan dengan Polisi

1 hari lalu

Aksi Demo Tolak RKUHP saat Car Free Day Diwarnai Ketegangan dengan Polisi

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP. Aksi itu diwarnai ketegangan dengan polisi dengan alasan tidak berizin


Airlangga Ingatkan Ada Pemda Belum Terapkan Kebijakan Pengendalian Inflasi

1 hari lalu

Airlangga Ingatkan Ada Pemda Belum Terapkan Kebijakan Pengendalian Inflasi

Tekanan pada inflasi diperkirakan masih tinggi, terutama pada akhir tahun, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan tahun baru.


Airlangga: Digitalisasi Ekonomi Buka Peluang Kewirausahaan

2 hari lalu

Airlangga: Digitalisasi Ekonomi Buka Peluang Kewirausahaan

Airlangga mengatakan digitalisasi ekonomi yang berlangsung masif telah membuka peluang kewirausahaan.


Airlangga Pantau Harga dan Stok Pangan di Kalimantan Barat, Antisipasi Inflasi Akhir Tahun

3 hari lalu

Airlangga Pantau Harga dan Stok Pangan di Kalimantan Barat, Antisipasi Inflasi Akhir Tahun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pemantauan langsung terhadap harga dan ketersediaan pasokan sejumlah komoditas pangan


Airlangga Sebut Investasi Hulu Migas Harus Tetap Berjalan di Tengah Transisi Energi

3 hari lalu

Airlangga Sebut Investasi Hulu Migas Harus Tetap Berjalan di Tengah Transisi Energi

Airlangga melihat perlu kebijakan untuk mendorong minat investasi. Apalagi, peningkatan produksi migas di dalam negeri merupakan cita-cita bersama.


Airlangga Yakin Indonesia Bisa Jadi Raja Energi Hijau, Jika Dikerjakan Serius

4 hari lalu

Airlangga Yakin Indonesia Bisa Jadi Raja Energi Hijau, Jika Dikerjakan Serius

Menko Airlangga menyebut Indonesia bisa menjadi raja di sektor energi hijau, menyusul gelar Arab Saudi yang dikenal sebagai raja minyak dunia.


Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

4 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.


Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

4 hari lalu

Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

Sebelum diangkat menjadi Hakim Konstitusi, Guntur Hamzah diketahui sempat menjadi Sekretaris Jenderal MK dan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.


Airlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas

4 hari lalu

Airlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas

Airlangga Hartarto meminta agar SKK Migas melakukan langkah-langkah agar situasi iklim investasi maupun insentif bisa lebih baik di industri migas.


Produksi Migas Menurun, Airlangga: SKK Migas Harus Bikin Situasi Investasi Lebih Baik

4 hari lalu

Produksi Migas Menurun, Airlangga: SKK Migas Harus Bikin Situasi Investasi Lebih Baik

TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa produksi minyak dan gas (migas) di Indonesia terus menurun. Dia meminta agar SKK Migas melakukan langkah-langkah agar situasi iklim investasi maupun insentif bisa lebih baik.