Ketua MPR Tolak Desakan Pembubaran MUI

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memuji Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali yang sudah berkontribusi banyak memajukan olahraga di Tanah Air. Salah satunya yakni meroketnya prestasi tim Merah Putih di ajang Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo.(foto:rayki/kemenpora.go.id)

    Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memuji Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali yang sudah berkontribusi banyak memajukan olahraga di Tanah Air. Salah satunya yakni meroketnya prestasi tim Merah Putih di ajang Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo.(foto:rayki/kemenpora.go.id)

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo tak setuju dengan adanya desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dia meminta semua pihak menahan diri dengan adanya isu itu. “Saya sebagai pribadi jelas menolak dan meminta semua pihak menahan diri,” kata Bamsoet di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 November 2021.

    Dia mengatakan MUI adalah lembaga yang berdisi sejak lama dan masyarakat membutuhkannya. Dia mengatakan dugaan keterlibatan salah satu pengurusnya dalam organisasi terorisme tidak bisa menjadi alasan pembubaran lembaga MUI.

    Politikus Partai Golkar itu mengatakan kasus ini telah ditangani oleh kepolisian. “Jangan rusak lembaga MUI-nya,” kata dia.

    Sebelumnya, desakan pembubaran MUI ramai diperbincangkan di media sosial. Belum diketahui siapa memulai pembicaraan tersebut.

    Ramainya pembicaraan mengenai pembubaran itu merupakan akibat dari penangkapan anggota Komisi Fatwa MUI Ahmad Zain an-Najah oleh Densus 88 Antiteror. Setelah penangkapan, MUI sudah menonaktifkan Ahmad Zain.


    Baca: Polisi Periksa Pelaku yang Mengajak Seruan Jihad Terhadap Densus 88


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu Satelit Orbit 123 derajat BT dan Kronologi Kekisruhannya?

    Kejaksaan Agung menilai pengelolaan slot satelit orbit 123 derajat BT dilakukan dengan buruk. Sejumlah pejabat di Kemenhan diduga terlibat.