Aparat Harus Izin Komandan TNI Jika Periksa Prajurit, Koalisi: Dominasi Militer

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik terbitnya Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 mengenai prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum.

Surat Telegram ini diteken oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono tertanggal 5 November 2021.

Dalam aturan baru, pemanggilan prajurit TNI yang tersandung permasalahan hukum oleh kepolisian harus melalui komandan atau kepala satuan.

"Surat Telegram Panglima semakin menunjukkan ketertutupan dan upaya perlindungan bagi anggota TNI yang melakukan tindak kejahatan (impunitas)," ujar Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Teo Reffelsen sebagai perwakilan koalisi lewat keterangan tertulis, Rabu, 24 November 2021.

Koalisi melihat penerbitan surat telegram panglima ini tidak hanya bermasalah, tetapi semakin menunjukkan adanya dominasi militer terhadap negara.

Koalisi mencatat, saat ini telah terjadi perluasan peran TNI di ranah sipil. Misalnya, kata dia, dibentuknya Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) di Kejaksaan Agung yang dipimpin militer aktif, penempatan TNI aktif sebagai staf khusus di Kemenparekraf, perluasan peran TNI dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme di dalam negeri, dan diterapkannya sistem peradilan militer bagi sipil dalam UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN).

"Pada titik ini, Surat Telegram Panglima yang mengatur proses pemanggilan anggota TNI harus melalui persetujuan atasan sejatinya tidak hanya mengatur internal anggota TNI, tetapi hal tersebut juga menuntut institusi penegak hukum di luar TNI untuk tunduk dan patuh terhadap ST Panglima tersebut," ujar Teo.

Menurut Teo, surat telegram ini semakin menempatkan hukum bagi militer berbeda dengan sipil. "Padahal, TAP/MPR Nomor VII Tahun 2000 telah memerintahkan anggota TNI tunduk pada sistem peradilan umum apabila melakukan tindak pidana umum," tuturnya.

Peneliti Imparsial Hussein Ahmad mengatakan aturan mengenai pemanggilan prajurit yang harus atas izin komandan merupakan bentuk pembangkangan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam KUHAP diatur secara eksplisit bahwa pemanggilan hanya ditujukan kepada pihak yang bersangkutan dengan perkara dugaan tindak pidana, dan bukan atasan dari subyek hukum yang dipanggil.

Sehingga jika surat pemanggilan tersebut dikirimkan atau harus mendapatkan izin dari komandan, kata Hussein, maka pemanggilan tersebut menjadi cacat formil atau tidak sah.

"Hal Ini justru mencerminkan ketiadaan komitmen dalam upaya mengatasi/mencegah terjadinya impunitas bagi prajurit TNI dan dapat menghalangi proses hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, serta manifestasi pelanggaran asas persamaan dimuka hukum (equality before the law)," ujarnya.

Baca juga: KPK Hormati Aturan Pemanggilan Anggota TNI






Anggota DPR Sebut Hubungan Andika Perkasa dan Dudung Abdurachman Terlihat Baik

13 jam lalu

Anggota DPR Sebut Hubungan Andika Perkasa dan Dudung Abdurachman Terlihat Baik

Andika Perkasa dan Dudung Abdurachman hadir dalam rapat di Komisi I DPR.


5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

18 jam lalu

5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

G30S menjadi salah satu peristiwa kelam perjalanan bangsa ini. Berikut situasi-situasi menjadi penyebab peristiwa itu, termasuk dampak setelah G30S.


Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

18 jam lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.


Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

19 jam lalu

Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup.


Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

19 jam lalu

Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

Rapat Komisi I DPR kali ini dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.


DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur Bersihkan Waduk Pluit Jakarta

21 jam lalu

DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur Bersihkan Waduk Pluit Jakarta

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Juaini bersama personel gabungan Pemerintah Kota, TNI, Polri, dan komunitas menjalankan gerebek lumpur di Waduk Pluit.


Seteru Dua Jenderal

1 hari lalu

Seteru Dua Jenderal

Saat masih jadi perwira menengah TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Abdurachman bersahabat.


23 Tahun Tragedi Semanggi II: Nasi Bungkus Terakhir Mahasiswa UI Yap Yun Hap

2 hari lalu

23 Tahun Tragedi Semanggi II: Nasi Bungkus Terakhir Mahasiswa UI Yap Yun Hap

Yap Yun Hap adalah salah seorang korban penembakan pada 24 September 1999 dalam Tragedi Semanggi. Siapa pembunuh Yun Hap belum terungkap.


Menjelang G30S: Jenderal Ahmad Yani Tak Setuju Angkatan Kelima Bentukan Sukarno Usulan PKI

2 hari lalu

Menjelang G30S: Jenderal Ahmad Yani Tak Setuju Angkatan Kelima Bentukan Sukarno Usulan PKI

Menjelang 1 Oktober 1965, Ahmad Yani dan beberapa jenderal tak setuju pembentukan angkatan kelima Sukarno dan PKI, yaitu buruh dan tani bersenjata.


Anggota TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Diduga Punya Bisnis Gelap Penimbunan BBM

2 hari lalu

Anggota TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Diduga Punya Bisnis Gelap Penimbunan BBM

Gudang yang menjadi lokasi perencanaan pembunuhan dan mutilasi 4 warga Papua diduga juga berfungsi sebagai lokasi penimbunan BBM jenis Solar.