Ini Sejarah dan Wewenang Peradilan Militer

Reporter

Editor

Nurhadi

Peradilan Militer

TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan angkatan bersenjata yang memiliki fungsi pokok untuk menjaga keamanan Indonesia dari ancaman eksternal. Di Indonesia, prajurit TNI akan diadili dengan mekanisme peradilan tersendiri. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai Peradilan Militer yang khusus menangani perkara di lingkup militer.

Peradilan Militer di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Dilansir dari dilmilti-jakarta.go.id, Peradilan Militer di era penjajahan Belanda dikenal dengan nama Krijgsraad dan Hoog Militair Gerechtshof. Dua peradilan tersebut berperan khusus untuk menangani dan memutus perkara yang dilakukan oleh prajurit KNIL dan Angkatan Laut Belanda. Krijgsraad berperan untuk melakukan pemeriksaan dan pengadilan perkara, sementara Hoog Militair Gerechtshof berperan untuk pengajuan banding.

Setelah Indonesia merdeka, Peradilan Militer tetap ada dengan nama dan struktur yang berbeda. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara di samping Pengadilan Biasa mengatur dua tingkat pengadilan militer, yakni Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung. Dua jenis Peradilan Militer tersebut berubah kembali setelah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 disahkan, yakni menjadi Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi, Peradilan Militer Utama, dan Peradilan Militer Pertempuran.

Secara spesifik, wewenang Peradilan Militer sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

  1. Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: Prajurit, jabatan yang berdasarkan undang-undang yang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jabatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, dan seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
  3. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
  4. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

BANGKIT ADHI WIGUNA

Baca juga: Aturan Panglima TNI soal Pemanggilan Prajurit Dinilai Upaya Impunitas

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

1 hari lalu

Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

Bawaslu akan menindak buzzer yang menggunakan isu identitas atau SARA di media sosial. Bila terbukti bersalah akan dikenakan pelanggaran UU ITE


Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

2 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

Koalisi Masyarakat Sipil menilai vonis yang dijatuhkan kepada salah satu pelaku mutilasi 4 warga Papua merupakan angin segar bagi keluarga korban.


Ferdy Sambo hingga Richard Eliezer Sudah Bacakan Pleidoi, Apa Tahapan Selanjutnya?

3 hari lalu

Ferdy Sambo hingga Richard Eliezer Sudah Bacakan Pleidoi, Apa Tahapan Selanjutnya?

Beginilah tahapan persidangan kasus pidana di Pengadilan Negri. Ferdy Sambo, Putri Candrawathi hingga Richard Eliezer bacakan pleidoi, setelah itu?


Bisa Kena Denda, Pengendara Motor Dilarang Berteduh di Kolong Jembatan

3 hari lalu

Bisa Kena Denda, Pengendara Motor Dilarang Berteduh di Kolong Jembatan

Pengendara motor bisa kena denda bahkan pidana jika berhenti atau bergerombol di kolong jembatan, meskipun berteduh saat hujan. Ini aturannya.


Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

5 hari lalu

Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

Begini tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang digunakan mobil dinas anggota TNI dan Polri. Apa ciri pelat nomor yang digunakannya?


Prabowo Subianto: Senjata Indonesia adalah Cintanya Rakyat kepada Republik

6 hari lalu

Prabowo Subianto: Senjata Indonesia adalah Cintanya Rakyat kepada Republik

Prabowo mengatakan keberadaan komando cadangan yang terbentuk saat ini merupakan kali pertama dalam sejarah Indonesia.


Ratusan Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Usai Kericuhan di Dogiyai Papua

9 hari lalu

Ratusan Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Usai Kericuhan di Dogiyai Papua

Polda Papua memastikan situasi di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, kondusif setelah kericuhan dan pembakaran kios pada Sabtu, 21 Januari 2023


366 Personel Gabungan TNI - Polri Jaga Imlek 2023 di 38 Vihara Jakarta Barat

9 hari lalu

366 Personel Gabungan TNI - Polri Jaga Imlek 2023 di 38 Vihara Jakarta Barat

Sebanyak 366 personel gabungan jaga vihara di Jakarta Barat pada perayaan Imlek 2023 ini.


Dari Ketua MK hingga Teroris, Inilah Sederet Narapidana yang Divonis Penjara Seumur Hidup

10 hari lalu

Dari Ketua MK hingga Teroris, Inilah Sederet Narapidana yang Divonis Penjara Seumur Hidup

Penjatuhan sanksi pidana penjara seumur hidup oleh hakim kepada para pelaku kriminal sudah beberapa kali dilakukan. Berikut daftarnya.


Imlek 2023, Begini Persiapan Pengamanan Polda Metro Jaya

10 hari lalu

Imlek 2023, Begini Persiapan Pengamanan Polda Metro Jaya

Selain oleh personel Polri, tempat ibadah dan liburan Imlek 2023 juga dijaga oleh 343 personel TNI dan 1.291 petugas dari pemerintah daerah.