Temui Ma'ruf Amin, Andika Janjikan Penanganan Konflik Papua Lebih Kondusif

Reporter

Editor

Amirullah

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (tengah) didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (depak kiri) dan Wakil KSAL Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono (depan kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat berkunjungan ke Mabes TNI AL di Cilangkap, Jakarta, Senin, 22 November 2021. Kunjungan Panglima TNI tersebut dalam rangka memulai orientasi tugas dan mengetahui lebih lanjut mengenai Angkatan Laut. ANTARA/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menerima kedatangan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di kediamannya, siang ini, Rabu, 24 November 2021. Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, mengatakan dalam kesempatan itu, Andika melaporkan sejumlah kebijakan yang akan dilakukannya untuk penanganan konflik di Papua.

"Tadi secara garis besar sudah dibicarakan, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang mungkin akan membawa suasana baru yang lebih kondusif buat keamanan di Papua. Wakil Presiden sangat senang dengan apa yang dilaporkan oleh Panglima Andika, karena memang bapak Wapres sangat intensif memantau perkembangan Papua," ujar Masduki lewat rekaman suara yang diterima Tempo, Rabu, 24 November 2021.

Sebagai Ketua Pengarah Percepatan Pembangunan Papua, ujar Masduki, Wapres Ma'ruf Amin ingin pembangunan di Papua bisa lebih banyak memberikan manfaat bagi lebih kesejahteraan rakyat Papua. "Sehingga harus berjalan seiring antara pendekatan keamanan yang humanistik dan pendekatan kesejahteraan. Kira-kira itu hasil pembicaraan tadi," ujar dia.

Sejak dilantik sebagai Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa berjanji bakal mengevaluasi penanganan konflik di Papua.

"Mengenai Papua, pasti akan kami perbaiki. Saya ingin menggunakan peraturan perundang-undangan, sehingga jangan sampai kita ini melakukan tindakan atau mengambil kewenangan orang lain. Jadi saya akan lakukan evaluasi, kemudian melakukan perubahan dalam hal bagaimana kita beraktivitas. Bukan hanya di Papua, tapi di seluruh wilayah NKRI," ujar Andika Perkasa usai pelantikan, Rabu, 17 November 2021.

Namun, eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu enggan membeberkan detail langkah konkret yang dilakukan. "Detail-nya setelah saya melakukan evaluasi, tapi yang jelas saya sudah ada konsep," ujar dia.

Sejumlah aktivis berharap Andika Perkasa menyelesaikan konflik Papua secara humanis. "Misalnya melakukan mengurangi eskalasi konflik dengan menghentikan pengiriman pasukan non-organik ke Papua," ujar Peneliti Imparsial Hussein Ahmad saat dihubungi Tempo pada Ahad, 7 November 2021.

Ia mengingatkan, Panglima TNI harus paham bahwa Papua tidak sedang ditetapkan sebagai daerah operasi militer (DOM) seperti di masa lalu. "Artinya rezim yang berlaku adalah penegakan hukum bukan perang. Dan oleh karena itu, pendekatan perang semestinya dihindari," tuturnya.






Apa Itu Brevet Hiu Kencana? Disematkan Yudo Margono kepada Puan Maharani Sebelum Umumkan Calon Panglima TNI

3 jam lalu

Apa Itu Brevet Hiu Kencana? Disematkan Yudo Margono kepada Puan Maharani Sebelum Umumkan Calon Panglima TNI

KSAL Laksamana Yudo Margono berikan Brevet Hiu Kencana kepada Puan Maharani dan KSAD Dudung Abdurachman. Apa istimewanya brevet ini?


Yudo Margono Enggan Tanggapi Persiapan Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

4 jam lalu

Yudo Margono Enggan Tanggapi Persiapan Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

Calon Panglima TNI Yudo Margono berjalan sambil tersenyum dan mengacungkan jempol ke awak media.


Jokowi Ungkap Alasan Ajukan Yudo Jadi Calon Panglima TNI Dibanding Dudung dan Fadjar

4 jam lalu

Jokowi Ungkap Alasan Ajukan Yudo Jadi Calon Panglima TNI Dibanding Dudung dan Fadjar

Surat presiden Jokowi ihwal pergantian Panglima TNI bakal ditindaklanjuti DPR dengan menggelar fit and proper test.


Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

5 jam lalu

Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Menurut Dasco, calon Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis cara menghadapi dampak ekonomi global saat uji kelayakan dan kepatutan.


Anggota Polres Yahukimo Papua Pegunungan Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal

6 jam lalu

Anggota Polres Yahukimo Papua Pegunungan Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal

Polisi membenarkan seorang anggota Polres Yahukimo tewas ditembak saat sedang berada di depan ATM Bank BRI di Yahukimo, Papua Pegunungan.


Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

6 jam lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


Harta Kekayaan Laksamana Yudo Margono 2015 - 2021 Versi LHKPN, Terakhir Bertambah Rp 5,52 Miliar

10 jam lalu

Harta Kekayaan Laksamana Yudo Margono 2015 - 2021 Versi LHKPN, Terakhir Bertambah Rp 5,52 Miliar

Kupas harta kekayaan calon Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono versi LHKPN sejak 2015. Terakhir bertambah menjadi Rp 5,52 miliar. Begini rinciannya.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

10 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Dana Hibah TNI - Polri di APBD DKI 2023 Mencapai Rp 463,21 Miliar, Ada 6 Proposal

18 jam lalu

Dana Hibah TNI - Polri di APBD DKI 2023 Mencapai Rp 463,21 Miliar, Ada 6 Proposal

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI akan menyisir lagi jenis dana hibah yang masuk APBD DKI 2023.


Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

20 jam lalu

Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

Ada 3 kriteria dana hibah ABD DKI 2023 yang diprioritaskan, salah satunya untuk TNI dan Polri.