TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Anwar Iskandar minta Pengurus Besar NU menggelar Muktamar NU ke-34 sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sebab, menurut Anwar, AD/ART merupakan keputusan tertinggi yang harus dijadikan pedoman.
“Jangan sampai Muktamar menabrak AD/ART. Apa pun yang terjadi AD/ART harus dipatuhi,” kata Anwar dalam keterangan tertulis mengenai jadwal Muktamar NU ke-34 di Lampung yang masih tarik ulur, Rabu, 24 November 2021.
Menurut pengasuh Pondok Pesantren Al Amin, Kediri ini, legitimasi Muktamar NU dipertaruhkan jika panitia mencoba menabrak AD/ART. Sesuai AD/ART misalnya, muktamar harus benar-benar mendengarkan arahan Syuriah. Jangan sampai perintah Rais Aam PBNU tidak dilaksanakan.
Jangan sampai juga ada pemalsuan-pemalsuan tandatangan SK seperti yang saat ini banyak dibicarakan cabang dan wilayah. Apalagi, ada kabar yang dipalsukan tandatangannya adalah Rais Aam. “Kalau kabar ini benar kasihan Rais Aam,” kata Anwar.
Anwar berpesan agar Muktamar ke-34 berjalan aman, damai dan menyejukkan. “Muktamar NU harus mengedepankan ahlakul karimah, adem dan penuh kesantunan. Perbedaan itu biasa, tapi jangan sampai memecah-belah,” ujarnya.
Anwar Iskandar juga berpendapat bahwa pergantian kepemimpinan dan regenerasi dalam Muktamar NU merupakan hal biasa. “Pergantian kepemimpinan itu hal yang biasa. Jangan berlebihan ini biasa saja. Muktamar harus kita jaga bersama agar tetap adem dan penuh ahlakul karimah,” ujarnya.
Sebelumnya salah seorang Ketua PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa 27 PWNU se-Indonesia mendukung keinginan Rais Aam PBNU Miftachul Ahyar agar muktamar dipercepat. Miftachul disebut telah memerintahkan percepatan muktamar pada 17-19 Desember 2021.
Percepatan pelaksanaan muktamar itu sebegai respon atas wacana memundurkan muktamar dari awalnya 23-25 Desember 2021 menjadi awal Januari 2022. Sebanyak 27 PWNU itu mendasarkan keputusan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU bahwa muktamar dilaksanakan pada 23-25 Desember 2021.
Perhelatan itu terpaksa diubah karena pemerintah berencana menerapkan PPKM level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Namun PBNU belum memutuskan tanggal pengunduran jadwal Muktamar NU.
Baca Juga: Gus Ipul Dorong Muktamar NU Dipercepat, PBNU: Jangan Buat Gaduh