Catat Perbedaan antara AJB dan SHM, Plus Minusnya?

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ilustrasi desain rumah dan keluarga. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta -Dalam urusan legalitas kepemilikan tanah penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami terkait dokumen-dokumen tentang akta jual beli, SHGB, ataupun soal sertifikat hak milik disingkat SHM.

Yakni dokumen tersebut yang memuat keterangan mengenai status hukum bidang tanah, dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak dan hak pihak lain, serta beban-beban lain pada tanah tersebut.

Rincian dokumen Akta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) cukup mendetail. Lalu, apa perbedaan kedua dokumen tersebut?

AJB  merupakan akta atau dokumen berupa bukti telah terjadinya transaksi jual beli yang mengakibatkan adanya pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Namun, AJB bukanlah bukti sah kepemilikan tanah atau properti, karena AJB diterbitkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), bukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).  

Dikutip dari laman resmi Prospeku, AJB sendiri merupakan bukti dari salah satu proses, bukan bukti kepemilikan. Merujuk pada Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria, sertifikat bukti kepemilikan tanah atau properti tak ada yang wujudnya AJB, melainkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

SHM merupakan kepemilikan tertinggi dan memiliki hak yang paling kuat. Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah sertifikat atas kepemilikan penuh hak lahan dan/atau tanah yang dimiliki pemegang sertifikat tersebut.

SHM sering disebut sertifikat yang paling kuat karena pihak lain tidak akan campur tangan atas kepemilikan tanah atau lahan tersebut. Tanah dengan sertifikat SHM hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI). Namun biasanya pengurusan SHM butuh waktu berbulan-bulan dan biaya tidak sedikit. Belum lagi melibatkan PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Di luar itu, bukan berarti AJB tidak berperan penting dalam proses pembebasan dan penjualan lahan. Saat Anda akan membuat sertifikat tanah, AJB dibutuhkan sebagai bukti bahwa pengalihan hak dengan cara jual beli sah sehingga PPAT dapat menerbitkan sertifikat tanah.

Perlu diketahui, jika Anda membeli rumah yang hanya  memiliki AJB tanpa SHM, ini menyiratkan bahwa Anda harus bertanggung jawab atas nama atau perkembangan SHM untuk properti yang dibeli. Maka dari itu, jangan membatasi diri pada AJB ketika memutuskan untuk membeli tanah.  Bagaimanapun juga, SHM bukti kepemilikan tanah tertinggi dan yang paling kuat.

Baca juga :  Gaduh Mafia Tanah: Apa itu Mafia Tanah dan Dugaan Faktor Campur Tangan Birokrat

WILDA HASANAH






Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

1 hari lalu

Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

Jokowi menyebut Hadi merupakan mantan Panglima TNI, sehingga ia berharap ada ketegasan terhadap para mafia tanah sehingga masyarakat merasa aman.


Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

1 hari lalu

Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

Jokowi menyebut persoalan suku yang berdiam di hutan Jambi itu bisa selesai karena Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto turun ke lapangan.


Komisi III DPR RI Soroti Konflik Pertanahan di Riau, Mulfachri: Telah Berlangsung Menahun

15 hari lalu

Komisi III DPR RI Soroti Konflik Pertanahan di Riau, Mulfachri: Telah Berlangsung Menahun

Anggota Komisi III DPR RI F-PAN Mulfachri Harahap menyatakan Riau menjadi salah satu provinsi dengan angka konflik pertanahan terbanyak di Indonesia.


Ingin Membeli Apartemen Pahami Dahulu Status Kepemilikannya, Apa Itu HPL?

21 hari lalu

Ingin Membeli Apartemen Pahami Dahulu Status Kepemilikannya, Apa Itu HPL?

Sebelum memutuskan membeli apartemen, pahami dan pelajari dulu mengenai status kepemilikannnya. Apa itu HPL, SHM, HGU dan HGB?


Normalisasi Ciliwung Digenjot, Heru Budi Hartono Segera Tuntaskan Masalah Lahan

35 hari lalu

Normalisasi Ciliwung Digenjot, Heru Budi Hartono Segera Tuntaskan Masalah Lahan

Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menginventarisasi lahan untuk pembebasan dalam program normalisasi Ciliwung sebagai upaya pengendalian banjir.


Normalisasi Ciliwung Terkendala Status Lahan, BPN DKI: Ada 3 Dokumen Kepemilikan Lahan Bidara Cina

39 hari lalu

Normalisasi Ciliwung Terkendala Status Lahan, BPN DKI: Ada 3 Dokumen Kepemilikan Lahan Bidara Cina

Untuk mengatasi masalah lahan normalisasi Ciliwung itu, pemerintah akan menempuh langkah konsinyasi di pengadilan.


Targetkan Semua Pesantren Punya Sertifikat Tanah, BPN: Untuk Menyelesaikan Sengketa

47 hari lalu

Targetkan Semua Pesantren Punya Sertifikat Tanah, BPN: Untuk Menyelesaikan Sengketa

BPN menargetkan seluruh tanah pesantren memiliki sertifikat sebagai perlindungan dari penyerobotan mafia tanah.


Wanda Hamidah Bantah Rumahnya Milik Pemda atau Japto Soerjosoemarno

50 hari lalu

Wanda Hamidah Bantah Rumahnya Milik Pemda atau Japto Soerjosoemarno

Keluarganya dipaksa mengosongkan rumah, Wanda Hamidah menduga ada keterlibatan mafia tanah dalam kasus ini.


Sebut Pemberian HGB 160 Tahun untuk Investor IKN Langgar UU, KPA Ibaratkan BPN Calo Tanah

50 hari lalu

Sebut Pemberian HGB 160 Tahun untuk Investor IKN Langgar UU, KPA Ibaratkan BPN Calo Tanah

KPA menanggapi rencana BPN memberikan hak guna bangunan (HGB) di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) selama 160 tahun kepada investor.


Wanda Hamidah Dipaksa Kosongkan Rumah, Didatangi Satpol PP hingga Buldoser

51 hari lalu

Wanda Hamidah Dipaksa Kosongkan Rumah, Didatangi Satpol PP hingga Buldoser

Para petugas Satpol PP menerobos masuk ke rumah Wanda Hamidah dan membawa sejumlah barang-barangnya secara paksa.