KPK Hormati Aturan Pemanggilan Anggota TNI

Reporter

Editor

Amirullah

Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati adanya aturan mengenai prosedur pemanggilan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh aparat penegak hukum.

"Terkait pengaturan pemanggilan kepada Anggota TNI dalam rangka permintaan keterangan suatu peristiwa hukum, kami dapat sampaikan bahwa KPK menghormati aturan mengenai mekanisme dan prosedur di internal TNI dimaksud," ucap pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 23 November 2021.

Aturan itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 perihal prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum. KPK meyakini aturan tersebut tidak akan menghambat proses-proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk KPK.

Terlebih dalam konteks pemberantasan korupsi sebagai extra ordinary crime, Ali mengatakan komitmen, dukungan, dan sinergi seluruh elemen masyarakat melalui peran dan tugas fungsinya masing-masing sangat dibutuhkan. "Baik melalui pendekatan pencegahan, penindakan maupun pendidikan untuk memupuk pribadi yang berintegritas dan antikorupsi," ucap Ali.

Ia menegaskan KPK dan TNI mempunyai semangat yang sama untuk mendukung pemberantasan korupsi.

Terdapat empat poin terkait ketentuan pemanggilan prajurit TNI yang diatur dalam ST Panglima TNI tersebut.

Pertama, pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

Kedua, pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur agar Komandan/Kepala Satuan berkoordinasi dengan para penegak hukum yang dimaksud.

Ketiga, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

Keempat, prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor aparat penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum.






Apa Itu Brevet Hiu Kencana? Disematkan Yudo Margono kepada Puan Maharani Sebelum Umumkan Calon Panglima TNI

3 jam lalu

Apa Itu Brevet Hiu Kencana? Disematkan Yudo Margono kepada Puan Maharani Sebelum Umumkan Calon Panglima TNI

KSAL Laksamana Yudo Margono berikan Brevet Hiu Kencana kepada Puan Maharani dan KSAD Dudung Abdurachman. Apa istimewanya brevet ini?


Yudo Margono Enggan Tanggapi Persiapan Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

4 jam lalu

Yudo Margono Enggan Tanggapi Persiapan Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

Calon Panglima TNI Yudo Margono berjalan sambil tersenyum dan mengacungkan jempol ke awak media.


Jokowi Ungkap Alasan Ajukan Yudo Jadi Calon Panglima TNI Dibanding Dudung dan Fadjar

4 jam lalu

Jokowi Ungkap Alasan Ajukan Yudo Jadi Calon Panglima TNI Dibanding Dudung dan Fadjar

Surat presiden Jokowi ihwal pergantian Panglima TNI bakal ditindaklanjuti DPR dengan menggelar fit and proper test.


Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

6 jam lalu

Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Menurut Dasco, calon Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis cara menghadapi dampak ekonomi global saat uji kelayakan dan kepatutan.


2 Jenazah Kru Helikopter Polairud Diterbangkan ke Mako Polairud di Pondok Cabe

8 jam lalu

2 Jenazah Kru Helikopter Polairud Diterbangkan ke Mako Polairud di Pondok Cabe

Maladi menambahkan saat ini sudah tiga dari empat kru helikopter Polairud yang berhasil ditemukan.


Harta Kekayaan Laksamana Yudo Margono 2015 - 2021 Versi LHKPN, Terakhir Bertambah Rp 5,52 Miliar

10 jam lalu

Harta Kekayaan Laksamana Yudo Margono 2015 - 2021 Versi LHKPN, Terakhir Bertambah Rp 5,52 Miliar

Kupas harta kekayaan calon Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono versi LHKPN sejak 2015. Terakhir bertambah menjadi Rp 5,52 miliar. Begini rinciannya.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

10 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Dana Hibah TNI - Polri di APBD DKI 2023 Mencapai Rp 463,21 Miliar, Ada 6 Proposal

18 jam lalu

Dana Hibah TNI - Polri di APBD DKI 2023 Mencapai Rp 463,21 Miliar, Ada 6 Proposal

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI akan menyisir lagi jenis dana hibah yang masuk APBD DKI 2023.


Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

20 jam lalu

Dana Hibah APBD DKI 2023 Dipangkas, Ketua DPRD Minta Prioritas untuk TNI - Polri

Ada 3 kriteria dana hibah ABD DKI 2023 yang diprioritaskan, salah satunya untuk TNI dan Polri.


Rakor Pengamanan Liga 1, Polri: Syarat Perizinan Ketat

20 jam lalu

Rakor Pengamanan Liga 1, Polri: Syarat Perizinan Ketat

Mabes Polri menggelar rapat koordinasi dengan PSSI dan PT LIB membahas kelanjutan kompetisi Liga 1.