Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Serahkan Mural ke Moeldoko, Anak Muda Minta Presiden Sahkan Revisi PP 109/2012

Reporter

image-gnews
Kepala KSP menerima mural karya anak muda berisi kritikan agar ada regulasi yang jelas untuk melindungi anak-anak dari rokok. Foto: Lentera Anak.
Kepala KSP menerima mural karya anak muda berisi kritikan agar ada regulasi yang jelas untuk melindungi anak-anak dari rokok. Foto: Lentera Anak.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menerima mural yang diserahkan Koalisi Masyarakat Peduli Kesehatan (KOMPAK), beranggotakan 13 organisasi sipil dan kaum muda, di kantornya, Jakarta, Senin, 22 November 2021. Mural ini berisi pesan, Tak Ada Perlindungan Tanpa Regulasi yang menuntut perlindungan pemerintah terhadap hak kesehatan atas raykyatnya. 

Kepada Moeldoko, KOMPAK yang berisi anak muda itu menitipkan pesan kepada Presiden Joko Widodo agar segera mengesahkan Revisi PP Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Perwakilan KOMPAK, Nahla Jovial Nisa, meminta Moeldoko menyampaikan pesan kepada Presiden agar segera mengesahkan Revisi PP 109/2012 untuk melindungi anak dan mencapai target penurunan prevalensi perokok anak.

“Kami mengantar mural ini sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan perlindungan anak dan mendukung keseriusan Bapak Presiden untuk mencapai target penurunan prevalensi perokok anak sesuai amanat RPJMN,” kata Nahla, perwakilan KOMPAK dari Lentera Anak. Mural yang diantarkan itu merupakan sebagian dari Parade Mural yang digelar untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional. 

Nahla menambahkan, tingginya prevalensi perokok anak di Indonesia menjadi persoalan sangat serius bila tidak segera dikendalikan melalui kebijakan yang kuat dan tegas untuk melindungi anak. Karena itu KOMPAK sangat mengharapkan Presiden berkomitmen untuk segera memenuhi memenuhi janji melindungi anak melalui pengesahan segera Revisi PP 109/2012 yang sudah diamanahkan dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018.

Parade Mural Hari Kesehatan Nasional. Foto: Instagram FCTC Indonesia.

Novi Nurpadilah, perwakilan KOMPAK dari Pembaharu Muda 3.0 menjelaskan karya mural yang diserahkan kepada Moeldoko. "Sejumlah anak muda sudah menggambar 100 mural di kotanya masing-masing, dan lebih dari seribu gambar mural juga terkumpul dalam Kampanye #parademural Hari Kesehatan Nasional yang sudah berlangsung sejak pertengahan Oktober hingga tanggal 20 November lalu,” kata Novi, Pembaharu Muda 3.0 dari kabupaten Bogor.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perwakilan KOMPAK dari Indonesian Youth Council for Tobacco Control (IYCTC), Rama Tantra, menjelaskan anak muda di Indonesia sangat serius mendukung upaya perlindungan anak dan mengkhawatirkan tingginya prevalensi perokok anak. “Cara paling efektif untuk menekan prevalensi perokok anak melalui regulasi dengan segera mengesahkan revisi PP 109/2012. Kami mendorong Presiden membuat regulasi yang kuat untuk melindungi anak melalui karya mural ini,” kata Rama.

Rama juga menegaskan dukungan dari kaum muda di daerah untuk mendorong perlindungan anak dari bahaya rokok. Mereka sangat mengharapkan adanya kebijakan nasional yang menjadi panduan regulasi di daerah.

“Sudah banyak anak muda di daerah yang bergerak mendorong pimpinan daerah membuat kebijakan yang kuat untuk melindungi anak, namun mereka membutuhkan regulasi payung yang kuat sebagai panduan regulasi perlindungan anak di daerah. Kami bersama anak muda di daerah seluruh Indonesia akan berupaya keras mengawal implementasi dari revisi PP 109 tersebut,” kata Rama.

Kepala KSP Moeldoko mengungkapkan terima kasihnya saat menerima mural itu. Ia menyampaikan apresiasi dan mendukung aspirasi masyarakat sipil dan kaum muda  melalui mural berisi pesan kritik itu untuk mendorong Presiden untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui Revisi PP 109/2012.

Baca juga: Menagih Janji Presiden untuk Lindungi Anak Indonesia dari Iklan Rokok

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

15 jam lalu

 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik PLN di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023. TEMPO/Erwan Hartawan
PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.


Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

19 hari lalu

Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) di Gudang Perum Bulog, Jakarta, Senin 11 September 2023. Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua mulai pekan depan, Senin 11 September 2023. Penyaluran ini akan dilakukan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Tempo/Tony Hartawan
Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.


Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

21 hari lalu

Enik Waldkonig, WNI tinggal di Jerman tersangka dugaan  TPPO, FOTO: istimewa
Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.


KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

22 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.


Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

22 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.


Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

23 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.


KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

23 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.


Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

39 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.


AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

45 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja


Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

49 hari lalu

Sampul majalah TEMPO edisi 16 September 2019. dok. TEMPO
Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?